Minggu, 31 Mei 2020

Pertahanan, Jangan Pernah Mengandalkan Tetangga



Pertahanan, Jangan Pernah Mengandalkan Tetangga
Indonesia – Australia adalah dua negara tetangga, dua negara yang selamanya tidak pernah mempunyai kesamaan pandangan yang memadai. Karena memang dua negara mempunyai latar belakang yang sangat berbeda dan punya kepentingan nasional yang jauh berbeda. Australia sangat menghargai dan menghormati “sekutu dan kepentingan negara-negara sekutunya” sementara Indonesia adalah negara non blok dengan politik bebas aktif. Jadi sebaik apapun hubungan bilateral itu, tetapi kalau sudah berhadapan dengan kepentingan nasional dan sekutunya, maka posisi persahabatan dengan Indonesia sama sekali tidak akan jadi bahan pertimbangan. Secara normative Australia akan tetap berusaha untuk menjadi negara tetangga yang baik, tetapi sejauh itu untuk kebaikan negaranya sendiri. Satu-satunya cara untuk membuat mereka “respek” kepada Indonesia adalah kalau Indonesia bisa menjadi negara yang maju, demokratis, transparan bebas korupsi dan kuat secara militer.
Cobalah kita perhatikan hubungan kedua negara, tidak pernah menyentuh “rasa persahabatan” dengan negara tetangga. Yang mengemuka adalah, kecurigaan ketidak harmonisan dan ketidak percayaan. Pertemanan hanya sebatas kalau tidak menyinggung kepentingan masing-masing pihak dan para sekutunya. Cobalah simak terkait hubungan kedua negara selama ini. Australia pernah menghentikan latihan dengan unit Kopassus Indonesia karena tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur pada 1999. Saat Amerika ingin agar Timor Leste di lepaskan, maka Australialah yang jadi ujung tombaknya.
·         Baca Juga : Strategi Pertahanan Negara Kepulauan
Idak lama kemudian hubungan dipulihkan ketika kerjasama soal kontraterorisme menjadi sangat mendesak menyusul peristiwa Bom Bali tahun 2002 yang menewaskan 202 orang, termasuk 88 warga Australia. Hubungan  itu terus membaik beberapa tahun sesudahnya. Kemudian pada 2013, Indonesia menangguhkan latihan juga karena menuduh Australia melakukan pengintaian dan penyadapan telepon. Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan orang-orang terdekatnya menjadi sasaran. Hubungan  itu kemudian pulih kembali pada 2014.
Setelah itu di ahir tahun 2016 TNI kemudian memberlakukan peundaan kerja sama militer itu kembali. Sejumlah laporan terkait alasan utama penundaan kerja sama militer Indonesia dan Australia bermunculan. Hingga saat ini, Kamis (5/1/2016), belum ada yang dikonfirmasi oleh militer kedua negara. Menurut Guardian Australia, isu ini berembus saat seorang anggota Kopassus di barak militer  Campbell di Perth, Australia barat, merasa ada materi yang melecehkan Indonesia. Menurut situs berita Australia, 9news, ada poster yang memuat Pancasila namun menyebutnya Pancagila.
Selain itu, ada materi yang menyebut soal okupasi militer di Papua Barat. Laporan menyebut pasukan keamanan Indonesia, termasuk Kopassus telah membunuh banyak orang di Papua Barat sejak 1969. Indonesia juga disebut melakukan pelanggaran HAM di Timor Timur. Sydney Morning Herald juga mengutip pernyataan Direktur Eksekutif Institute for Defence, Security and Peace Studies di Indonesia, Mufti Makarim pada Fairfax Media.
Mufti mengatakan ada pesan yang menyebar di aplikasi pesan Whatsapp yang menyebut permohonan penyelidikan kasus ini pada 9 Desember. Menurut pesan yang belum dikonfirmasi ini, anggota Kopassus menemukan materi ofensif di kelas pelatihan, termasuk tentang pemimpin militer Indonesia, Sarwo Edhie Wibowo yang disebut sebagai pembunuh massal. Juga soal anggota TNI yang membunuh temannya saat mabuk. “Setelah anggota ini pulang ke Indonesia, ia langsung melapor,” kata pesan tersebut.
Juga masih ada satu peristiwa terbaru lagi terkait pengibaraan Bendera OPM di KJRI Melbourne. Pemerintah Indonesia mengecam keras aksi yang dilakukan oleh simpatisan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang melakukan penerobosan dan pengibaran bendera Bintang Kejora di gedung KJRI Melbourne. pada Jumat, 6 Januari 2016. Pemerintah melalui Kemlu telah menyampaikan protes kepada Australia mengenai insiden itu. Menlu Retno Marsudi sudah berkomunikasi dengan Menlu Julia Bishop dan menekankan agar Australia sesuai konvensi Wina agar melindungi perwakilan diplomatik dan konsuler. Dalam pembicaraan telepon, Bishop mengatakan prihatin atas kejadian itu. Dia juga menjanjikan peningkatan keamanan bagi perwakilan Indonesia di seluruh negara bagian Australia.”Pemerintah Australia juga berkomitmen untuk menangkap pelakunya.

Indonesia Harus Jadi Negara Kuat
Ke depan Indonesia haruslah terus membangun negara ini agar jadi negara makmur sejahtera, negara demokrasi yang transparan dan bebas korupsi serta kuat secara militer. Indonesia meski secara perlahan harus terus berbenah membangun pertahanannya meski Pertahanan Udara di wilayah timur Indonesia saat ini masih jauh dari memadai, terlebih lagi untuk wilayah NTT.  Padahal wilayah ini berbatasan langsung dengan Timur Leste dan Australia. Saat ini Indonesia baru mempunyai Skuadron 11 Makassar dengan 16 unit pesawat tempur Su-27/30. Memang Timor Leste saat ini belum punya skuadron tempur, tetapi Australia?  Australia punya markas Angkatan Udara Australia RAAF Base di Darwin yang dilengkapi dengan puluhan pesawat tempur F/A-18 E/F Super Hornet dan E/A-18 Growler dan juga terdapat pangkalan Marinir Amerika Serikat. Masih ada lagi pangkalan Angkatan Udara di Tindall yang rencananya akan dilengkapi dengan 1 Skuadron pesawat tempur F-35 A.
Australia adalah tetangga dengan logika “barat” yang tidak punya “unggah-ungguh”, kecuali berkaca pada kepentingan nasional dan sekutu-sekutunya; prioritas mereka ada di sana. Masih ingat tahun 1999 lalu ketika terjadi peralihan kekuasaan di Timor Timur? Khususnya menjelang referendum kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia. Hubungan Indonesia dan Australia sudah buntu dan tidak lagi logis, ketika itu hampir terjadi duel udara antara 2 unit Hawk-109/209 TNI AU dengan 2 unit F/A-18 Hornet Australia yang masuk ke wilayah udara Indonesia tanpa izin. Tepatnya tanggal 16 September 1999, dimana 2 unit F/A-18 Hornet Australia yang mencoba memasuki wilayah udara Indonesia di sekitar Nusa Tenggara Timur akhirnya berhasil di usir oleh 2 unit Hawk-109/209 milik TNI AU. Malam harinya setelah kejadian tersebut, Lanud El Tari Kupang kedatangan  8 unit F/A-18 Hornet Australia yang terbang diatas Lanud El Tari Kupang tanpa bisa dicegah TNI-AU. Memang 8 unit F/A-18 Hornet Australia ini hanya sekedar lewat atau fly pass tetapi sama sekali tanpa izin diatas pangkalan militer Indonesia. Suatu penghinaan yang amat keterlaluan.
Masih dalam memperkuat pertahanan. Mabes Angkatan Darat akan membangun 2 kompi kavaleri di wilayah Korem 161/Wirasakti (NTT) dalam rangka memperkuat sistem pertahanan keamanan di perbatasan Indonesia-Timor Leste dan Indonesia-Australia.”Ada dua lokasi yang nantinya dijadikan tempat untuk pembangunan kokav tersebut, yakni di Kabupaten Belu yang berbatasan dengan Timor Leste dan satu lagi di Kabupaten Kupang, tepatnya di Naibonat,” kata Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang Brigjen TNI Heri Wiranto di Kupang, Jumat (27/5/2016).
Hal senada juga oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini juga sudah mulai membangun radar pertahanan udara di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD).Hal ini dilakukan pihak TNI-AU sebagai langkah menjaga pertahanan keamanan udara di Nusa Tenggara Timur (NTT).“Kami akan bangun satuan radar pertahanan udara di wilayah Kabupaten SBD, sebagai wujud pertahanan udara di wilayah selatan Indonesia, dan meningkatkan Paskhas Kompi C menjadi detasemen pertahanan udara di wilayah Kupang,” kata Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) El Tari Kupang, Kolonel Penerbang Jorry Koloay kepada wartawan, Sabtu, 9 April 2016. Sebagai pemerhati kita menyarankan agar pemerintah juga perlu menjadikan Lanud Eltari Kupang menjadi salah satu pangkalan Skuadron yang dilengkapi dengan pesawat tempur, minimal setara dengan Skuadron Makassar, hal yang sama kita harapkan dibangun juga di Pulau Biak. Semua itu masih jauh dari memadai. Tapi satu hal yang perlu terus di kobarkan adalah untuk tetap menjaga TNI sebagai militer professional, yang dipersenjatai dengan baik serta di gaji dengan baik pula. Semua itu baru bisa dilakukan, kalau Indonesia bisa menjadi negara yang kuat dan sejahtera.


Selasa, 31 Maret 2020

Indonesia Ekspor Kapal Strategic Sealift Vessel


Indonesia Ekspor Kapal Strategic Sealift Vessel
Saat ini, belanja alutsista negara dari industri strategis nasional baru sekitar 1,5 persen dari sekitar Rp 150 triliun total anggaran pertahanan dan keamanan. Pemerintah perlu lebih serius mendukung penyerapan produk dalam negeri demi memacu kemandirian industri strategis nasional. DPR mendorong Kemenhan bersama TNI menyusun perencanaan pengadaan alutsista jangka panjang lengkap dengan rincian spesifikasi kebutuhan agar dapat dipenuhi industri strategis nasional. Dengan demikian, kata Supiadin, industri strategis nasional bisa membuat riset, uji coba, dan memproduksi alutsista sesuai kebutuhan TNI dan Polri yang setelah diproduksi massal juga dapat diekspor.
Secara terpisah, Direktur Utama PT Pindad Silmy Karim (2016) mengatakan pentingnya pemerintah, TNI, dan Polri menyusun kebutuhan alutsista jangka panjang. “Dengan perencanaan yang jelas, perusahaan bisa riset dari sekarang, mempersiapkan SDM, dan dalam masa tertentu targetnya terpenuhi. Namun, tentu harus ada jaminan produk yang diproduksi akan dibeli. Jangan sampai industri dalam negeri sudah memproduksi, tetapi malah pesanannya yang tidak berkelanjutan,” katanya.
Industri alat utama sistem persenjataan atau alutsista nasional di nilai berbagai kalangan kian maju di pasar global. Kemampuan industri strategis nasional untuk memproduksi dan mengekspor alutsista terus tumbuh seiring meningkatnya pembelian oleh para pengguna di dalam negeri, antara lain TNI dan Polri. Peran TNI dan Polri meningkatkan belanja alutsista pada industri strategis nasional, seperti PT Pindad, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, dan PT LEN Industri, sangat penting. Apalagi, Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna pada 3 November 2014 mengarahkan, untuk memotivasi produksi dalam negeri, pemerintah harus berani memasukkan anggaran bagi industri pertahanan, seperti PT Pindad atau PT PAL, untuk menaikkan omzet 30 persen hingga 40 persen per tahun.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Supiadin Aries Saputra, di Jakarta, Minggu (4/10/2015), mengatakan, pengguna produk industri strategis nasional, seperti TNI, Polri, dan Kementerian Pertahanan, belum optimal menyerap produk dalam negeri. Padahal, dari sisi kemampuan produksi dan teknologi, industri strategis nasional sebenarnya mampu memproduksi alutsista berkualitas tinggi. Fakta ini di peroleh “Dari hasil peninjauan Komisi I DPR ke sejumlah perusahaan, industri dalam negeri kita mampu. Tinggal bagaimana TNI mengomunikasikan kebutuhan jangka panjang mereka lalu perusahaan nasional mengembangkan dan memproduksi sesuai proyeksi itu,” kata Supiadin, yang juga purnawirawan TNI.
“Terkadang pengguna mau beli produk dalam negeri, tetapi tidak ada anggaran. Di sisi lain, industri dalam negeri mengeluh, menyediakan banyak peluru dan senjata, tetapi tidak dibeli. Kuncinya pada komitmen pemerintah untuk menyediakan anggaran yang cukup bagi sektor hankam,” kata Supiadin.
Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Trimedya Panjaitan mencontohkan, Polri membutuhkan kapal patroli cepat untuk pengamanan wilayah perairan. Namun, Polri membeli kapal asing. Ia meminta Polri membuat perencanaan dan menyinkronkannya dengan industri strategis nasional. “Supaya ke depan, industri nasional dapat menyediakan kebutuhan Polri akan kapal cepat,” ujarnya.
Ekspor Kapal SSV Perdana
PT PAL Indonesia meluncurkan kapal perang jenis STRATEGIC SEALIFT VESSEL atau SSV pesanan Kementerian Pertahanan Filipina, Senin (18/1/2016), di Surabaya, Jawa Timur. Ekspor kapal perang perdana ini merupakan momentum bagi industri strategis Indonesia menjadi salah satu produsen kapal terkemuka di pasar global khususnya Asean.
Dalam sejarahnya ” Dahulu industri kapal yang kuat itu ada di Eropa. Lalu, karena buruh dan bahan baku mahal, kekuatan industri kapal bergeser ke Jepang, lalu ke Korea, dan sekarang ke Vietnam dan Indonesia. Ini momentum kita,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli di Surabaya.Selain diuntungkan dengan kondisi ekonomi global, Indonesia juga dimudahkan dengan ada produksi baja di dalam negeri untuk memasok bahan baku kapal. Dari sisi sumber daya manusia, para pelaku industri kapal di Eropa b erpeluang besar bersedia bertukar ilmu dengan teknisi dari Indonesia. Alasannya, dengan adanya kerja sama strategis dengan negara Asia, industri kapal di Eropa bisa kembali kompetitif. Untuk dapat lebih diakui negara lain, Rizal meminta PT PAL Indonesia agar dapat menyerahkan kapal perang tersebut lebih cepat 2-3 minggu sebelum jadwal yang disepakati. Sesuai dengan jadwal, kapal SSV itu akan di serahkan kepada Pemerintah Filipina pada Mei 2016. Pelayanan yang baik diharapkan mendorong negara-negara lainnya ikut memesan kapal kepada Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Direktur Utama PT PAL Indonesia Muhammad Firmansyah Arifin mengatakan, Filipina memesan dua kapal SSV. Kapal SSV kedua baru akan dipasang lunasnya. Kapal SSV merupakan kapal pengangkut dengan panjang 123 meter, berkecepatan 16 knot dan dapat berlayar selama 30 hari. PT PAL Indonesia juga telah melengkapi kapal perang tersebut dengan alat pemandu misil yang canggih.
Kedua kapal SSV pesanan Filipina itu bernilai 90 juta dollar AS (Rp 125,3 miliar). PT PAL mendapat pesanan pembuatan kapal itu setelah memenangi tender internasional dan harus bersaing dengan enam negara. Selain itu, tim dari Filipina juga harus memastikan kualitas kapal produksi Indonesia dan melihat kinerja PT PAL selama satu tahun. Kapal-kapal buatan Indonesia juga beberapa kali didemonstrasikan di Filipina.
Semua proses pembuatan kapal SSV itu dimulai dengan pemotongan baja pertama pada 22 Januari 2015 dan peletakan lunas kapal (keel laying) pada 5 Juni 2016. PT PAL juga bekerja sama dengan galangan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) Korea. Kapal SSV untuk Filipina itu mirip dengan KRI Banda Aceh, tetapi dengan ukuran lebih kecil. Kapal berjenis landing platform dock (LPD) atau Landing Shift Tank  yang dapat mengangkut 621 orang. Selain itu, kapal ini bisa mengangkut kapal patroli, helikopter, dan tank.
Kapal tersebut telah didoakan dan diberi nama “Tarlac”. Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Menteri Pertahanan Filipina Voltaire T Gazmin dan Kepala Staf Angkatan Laut Filipina Laksamana Madya Caesar Taccad. Kapal perang ini mulai menjalani serangkaian pengujian sebelum diserahkan kepada Filipina. Voltaire T Gazmin mengatakan, kapal itu sangat dibutuhkan. “Kami sangat senang, kapal ini bisa digunakan untuk tugas kemanusiaan,” ujarnya.
Pemerintah Juga Melakukan Pesanan
Selain meluncurkan kapal SSV pesanan Filipina, dalam kesempatan itu, PT PAL Indonesia juga meluncurkan kapal perusak kawal rudal (PKR) pesanan Kementerian Pertahanan RI. Kapal tersebut juga menjadi kebanggaan PT PAL Indonesia karena merupakan kapal canggih jenis fregat hasil kerja sama dengan perusahaan perkapalan asal Belanda, Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS). Kapal PKR yang memiliki panjang 105 meter itu dibangun dengan pendekatan modular karena lebih fleksibel dan efisien. Dari 6 modul, sebanyak 4 modul dikerjakan di PT PAL dan sebanyak 2 modul dibangun di Belanda.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi menjelaskan, armada kapal perusak kawal rudal TNI AL saat ini sudah berusia sedikitnya 35 tahun sehingga sudah perlu diperbarui. “Kami butuh sekitar 25 unit kapal kombatan dan itu sudah diajukan ke Kementerian Pertahanan,” kata KSAL. Dalam kesempatan ini, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, “Selain kapal, persenjataan untuk Angkatan Darat juga bisa dibuat di dalam negeri. Dalam 5 atau 6 tahun ke depan, Indonesia juga bisa buat pesawat tempur sendiri,” kata Menhan. Pindad memproduksi senapan mesin ringan SS2, mortir tanpa suara melengking, peluru tembus baja, dan kendaraan tempur Anoa. SS2 sudah diekspor ke Afrika dan Timur Tengah. (Sumber : Kompas, 5 oktober 2015 dan 19 Januari 2016)
Catatan : Artikel ini pernah dibuat di www.wilayahpertahanan.com 22 Januari 2016