Web Gis Intelligence.Com

Kapal Induk China, Bukan Sekedar Prestise

2011-08-11T19:43:00.005+07:00

Peluncurankapal induk pertama milik China dipandang lebih bermakna simbolis daripadapraktis kemiliteran. Pelayaran perdana kapal itu akan meningkatkan prestiseChina di mata dunia, menambah kebanggaan nasional, dan menjadi gertakan baginegara-negara di kawasan.

Kapalinduk bekas Uni Soviet, yang dibangun kembali oleh China dalam sepuluh tahunterakhir, itu menjalankan uji pelayaran perdana di lepas pantai PelabuhanDalian, China timur laut, Rabu (10/8). Menurut situs resmi KementerianPertahanan China, uji pelayaran perdana tersebut menjadi bagian dari prosesrevitalisasi kapal dan tidak akan berlangsung lama.

Kantorberita Xinhua menyatakan, kapal itu berangkat dari dermaga Dalian Rabu pagi.Kapal bergerak perlahan menembus kabut sambil membunyikan peluit kapal tigakali.

MenurutAndrei Chang, editor majalah Kanwa Asian Defense, uji pelayaran perdana inibiasanya dilakukan untuk menguji fungsi-fungsi dasar kapal, seperti apakahmesinnya berfungsi dengan baik atau tidak. Uji coba ini bisa berlangsungterus-menerus sampai satu sampai dua tahun ke depan.

”(Pelayaranperdana) ini lebih sekadar untuk pamer. Jalan yang harus mereka tempuh masihjauh (sampai kapal benar-benar operasional),” tutur Chang.

Simbolis

NiLexiong, pakar kebijakan maritim China dari Shanghai University of PoliticalScience and Law, mengatakan, pelayaran perdana ini lebih bermakna simbolis.

”Signifikansisimbolisnya mengalahkan signifikansi praktis. Kami sekarang sudah menjadikekuatan maritim. Jadi kami butuh kekuatan yang sesuai, apakah itu armada kapalinduk atau kapal perang, sama seperti Amerika Serikat atau imperium Inggrisdulu,” tutur Ni.

WargaChina mengaku bangga dengan peluncuran kapal induk itu dan merasa sudah saatnyadunia melihat China dengan cara berbeda. ”Kapal induk adalah simbol negarabesar. China telah tumbuh secara dramatis. Seluruh dunia harus memiliki carapandang baru terhadap China,” tutur Pan Chunli (29), warga Beijing.

Maknasimbolis ini juga berarti mengirim pesan kewaspadaan kepada negara-negara tetangga China di Asia Timur dan Asia Tenggara. Meski China berulang kalimengatakan pembangunan militernya tidak untuk menyerang negara lain, sikapnyayang makin agresif akhir-akhir ini tidak membuat negara-negara tetangga percayasemudah itu.

Pekanlalu Jepang mengeluarkan Buku Putih Pertahanan yang mempertanyakan pertumbuhanmiliter China dan sikapnya yang makin agresif. China juga terlibat dalamketegangan dengan Vietnam dan Filipina sehubungan klaim mereka atas KepulauanSpratly di Laut China Selatan.

”Palingjauh, (kapal induk) itu akan menimbulkan gelombang di Laut China Selatan untukmengintimidasi negara-negara yang angkatan lautnya lemah, seperti Vietnam,Indonesia, dan Filipina,” tutur Jonathan Holslag dari Brussels Institute ofContemporary China Studies.

(Kompas/Reuters/AFP/AP/DHF/11/8/2011)

Indonesia Negara Eksportir Alutsista

2011-06-02T08:55:00.000+07:00

Oleh Fayakhun Andriadi. Anggota Komisi I DPR RI 2009 - 2014. Pengusaha properti dan IT. Lahir 24 Agustus 1972. Sarjana Elektro Universitas Diponegoro, Magister Komputer Universitas Indonesia (UI) dan sekarang mengikuti program Doktor Ilmu Politik UI. Terpilih jadi angota dewan dari Dapil II DKI Jakarta. Di DPR bertekad memperjuangkan kesejahteraan rakyat secara genuine serta mendorong kemandirian bangsa di semua bidang. Pemilik website www.fayakhun.com. Twitter: @fayakhun Sumber: Kompasiana

Belum lama ini, Indonesia mengekspor CN 235 jenis pesawat angkut militer VIP ke negara Senegal Afrika, setelah sebelumnya juga mengirimkan pesawat yang sama ke negara Burkina Faso, Afrika Barat. Menyusul kiriman pesawat ke Senegal itu, Indonesia juga mengirimkan pesawat CN 235 jenis Maritime Patrol Aircraft (MPA) ke Korean Coast Guard pada hari berikutnya (tempointeraktif, 5/5/2011). Selain jenis pesawat, Indonesia juga mengekspor persenjataan dan peralatan militer lainnya ke sejumlah negara seperti Timor Leste, Korea Selatan dan beberapa negara Asean (Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam) (Kompas, 24/3/2011). Khusus Timor Leste mendapatkan kredit ekspor 40 juta dollar dari pemerintah Indonesia untuk pembelian dua kapal patrol cepat (fast patrol boat).

Dua kenyataan tersebut di atas membuktikan bahwa negara kita masih dapat berjaya di dunia internasional, dengan hasil-hasil produk alutsista buatannya. Dalam pengertian lain, fakta ini juga isyarat bahwa sumber daya manusia dan mutu produk Indonesia dapat diunggulkan dan bersaing dengan yang dihasilkan oleh negara-negara lain di dunia. Artinya, cita-cita menjadi negara pengekspor alutsista pertama di Asean bukan mustahil dicapai Indonesia.

Tulisan ini akan memuat mengenai kondisi objektif pertahanan negara kita, pelbagai capaian yang pernah ditorehkan sistem pertahanan kita, permasalahan postur dan struktur pertahanan negara, serta sejumlah langkah penting yang dapat diambil dalam mewujudkan kemandirian bangsa dan negara dalam penguatan sistem pertahanan nasional.

Dua Persoalan Krusial

Kondisi sistem pertahanan nasional kita paling tidak dihadapkan pada dua masalah utama, yaitu pengadaan dan pemeliharaan alutsista. Dari dua permasalahan tersebut, juga ada dua hal selama ini ditengarai menjadi penghambat utama dalam upaya mendukung pengadaan dan pemeliharaan alutsista, yaitu pertama, keterbatasan anggaran; dan kedua rendahnya dukungan atau political will pemerintah terhadap pengembangan industri strategis nasional.

Untuk yang pertama, keterbatasan anggaran, merupakan persoalan klasik dan sangat krusial. Secara umum, selama sekian tahun, dukungan anggaran untuk kebutuhan pertahanan nasional hampir tidak pernah mencukupi. Ironinya bukan hanya karena sedang krisis pada tahun 1998, namun bahkan telah terjadi sejak masa Orde Baru. Yang membedakan barangkali, hanya persoalan derajatnya saja.

Menurut data yang dikeluarkan Dephan bahwa tingginya kebutuhan akan anggaran dalam setiap tahunnya ternyata belum diikuti oleh keinginan (political will) pemerintah untuk memenuhinya. Kesenjangan antara keduanya terkadang mencapai 400 persen. Sejak tahun 2005 hingga 2010, usulan yang diajukan Dephan terus mengalami peningkatan. Tahun 2005 saja, misalnya, anggaran yang diajukan sebesar Rp 45,022 triliun, sementara yang disetujui hanya Rp 23,1 triliun. Tahun 2008 dan 2009 masing-masing usulan Rp 100,5 triliun dan 127,1 triliun, namun realisasinya hanya Rp 32,8 dan Rp 33,6 triliun. Begitu juga dengan tahun 2010, anggaran yang diajukan sebesar Rp 158,1 triliun sementara realisasinya hanya sebesar Rp 40,6 triliun.

Dalam menyikapi rendahnya anggaran, pihak Dephan melakukan penyesuaian di antaranya melalui konsep pertahanan minimum esensial (minimum essential force). Akan tetapi anggaran untuk pertahanan esensial minimum ini pun hanya dipenuhi pemerintah sekitar seperempat atau sepertiganya selama beberapa tahun belakang; sehingga sulit untuk mengatakan bahwa minimnya anggaran tersebut tidak membawa dampak negatif yang krusial bagi kondisi pertahanan nasional.

Menurut data Dephan yang dipublikasikan tahun 2007, bahwa dengan anggaran pertahanan itu, Indonesia termasuk negara dengan anggaran pertahanan terkecil kedua (setelah Laos), yaitu 0,8 persen dari PDB. Masih lebih tinggi negara seperti Kamboja, Myanmar dan Thailand yang menyediakannya anggaran pertahanannya sebesar 1,4 sampai 6,3 persen PDB. Negara kecil seperti Singapura perhatian terhadap penguatan sistem pertahananya sangat tinggi, dengan mengalokasikan hingga 7,6 persen dari PDBnya dan Brunei 6,0 persen. Dari anggaran pertahanan yang tak seberapa itu pun hanya sembilan persennya yang dialokasikan untuk pemeliharaan alutsista. Artinya, alutsista hanya memperoleh di bawah sepersepuluh dari komponen belanja barang Dephan/TNI tahun 2008 dan 2009. Besaran ini tentu saja, jauh dari cukup, terlebih untuk membiayai alutsista yang banyak sudah berumur alias uzur. Rata-rata usia pesawat milik TNI AU sudah mencapai umur 30-40 tahun. Padahal semakin tua umur alutsista semakin tinggi pula biaya perawatannya.

Ketersediaan pesawat tempur modern yang ideal untuk wilayah langit Indonesia adalah 160 unit. Hanya saja kondisi saat ini yang ada, Indonesia hanya memiliki 68 unit (38 persen). Dan dari jumlah itu pun yang benar-benar dalam kondisi fit hanya 17 unit (13 persen). Begitu juga dengan pesawat angkut dan helikopter yang masing-masing kondisi idealnya harusnya 160 dan 144 unit, namun dalam kenyataannya hanya 13 persen dan 16 persen yang benar-benar dalam kondisi fit.

Karena rendahnya volume anggaran untuk pemeliharaan, kemudian banyak terjadi insiden kecelakaan pesawat TNI, seperti yang terjadi pada semester pertama tahun 2009 di mana sampai terjadi enam kali kecelakaan yang menewaskan sebanyak 130 korban jiwa.Persoalan yang kedua, mengenai rendahnya dukungan atau political will pemerintah terhadap pengembangan industri strategis nasional. Keberpihakan ini penting yang meliputi kepastian pendanaan, aspek regulasi atau peraturan, pembinaan teknis serta membangun sinergi antara pihak-pihak atau lembaga yang terkait. Dari aspek pendanaan, seperti dijelaskan di atas dukungan pemerintah masih belum maksimal. Dan lebih disayangkan lagi, pemerintah seringnya membeli produksi buatan luar negeri.

Rendahnya keberpihakan pemerintah bukan hanya dari segi anggaran namun juga regulasi. Selama ini Indonesia telah memiliki regulasi UU No 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Bahwasanya pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan (pasal 3 ayat 2). Dalam kenyataannya, porsi belanja itu lebih besar untuk biaya angkatan darat, sementara biaya untuk angkatan laut dan udara lebih kecil, mengingat kedua angkatan terakhir ini membutuhkan biaya dalam jumlah besar untuk pengadaan dan perawatan alutsistanya.

Sikap diskriminasi pemerintah juga ditujukan kepada sejumlah BUMN seperti PT DI yang pada tahun 2007 sempat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Pembelian alutsista impor barang dari luar negeri melalui mekanisme Kredit Ekspor tidak dikenakan PPN, namun bila alutsista dimaksud dibuat di dalam negeri oleh perusahaan yang dimiliki pemerintah sendiri, justru terkena PPN. Hal seperti ini dialami oleh PT DI, PT Pindad dan PT PAL.

Berbagai Capaian

Terlepas dari masih banyaknya persoalan yang masih dihadapi oleh sistem pertahanan nasional, adalah fakta yang tidak dapat dimungkiri bahwa negara kita adalah pertama di Asean yang maju dalam bidang teknologi pertahanannya. Ketika negara lainnya belum mampu membuat pesawat terbang, manusia-manusia Indonesia telah mampu mewujudkannya. Pada tahun 1954, Indonesia telah berhasil membuat pesawat yang dinamakan “Si Kumbang”. Empat tahun kemudian 1958, berhasil membuat pesawat latih dasar “Belalang 89”.

Industri pesawat terbang berkembang sangat pesat, terutama setelah didirikan PT. IPTN (Kini PT DI) di bawah kendali BJ Habibie pada tahun 1976. Perusahaan ini berhasil membuat sejumlah pesawat, helikopter, komponen pesawat, prototype panser, misil, roket, torpedo, dan lain sebagainya. Di antara jenis pesawat yang merupakan kebanggaan Indonesia, yaitu NC-212, CN-235, N-250, cikal bakal N-2130.Pesawat-pesawat itu bukan hanya digunakan oleh TNI melainkan juga banyak diekspor ke negara-negara Asia, Eropa dan Timur Tengah. Negara-negara Asean yang menggunakan produk buatan Indonesia di antaranya adalah Malaysia yang membeli pesawat jenis CN-235 sebanyak delapan buah. Filipina dua buah, dan Brunei satu buah. Demikian juga dengan Korea Selatan yang juga memesan hingga 12 unit. Negara-negara Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab yang memesan hingga tujuh unit, Pakistan hingga empat unit, dan Turki yang memodifikasi CN-235 itu menjadi anti-submarine aircraft.

Bukan hanya itu, Indonesia juga membuat sekaligus mengekspor suku cadang untuk Boeing, Airbus, General Dynamic, dan Fokker. Yang paling membanggakan adalah produk yang dihasilkan PT Dirgantara Indonesia untuk Airbus A-380, yaitu inboard outboard fixed leading edge. Komponen ini merupakan bagian penyangga pesawat yang bila tanpa itu, pesawat tidak akan bisa terbang. Komponen ini adalah pesanan British Aerospace Inggris. Pesawat ini disebut-sebut sebagai pesawat raksasa pertama di dunia yang mempunyai panjang kabin hingga 73 meter dan panjang sayap 79,8 meter. Pesawat dua tingkat ini mampu menampung 570 penumpang. Indonesia juga bekerjasama dengan Bell Hilicopter dari Amerika untuk membuat helikopter Bell model 412 HP yang dirancang untuk keperluan militer.

Selain PT DI yang juga matra pertahanan negara kita adalah PT Pindad (Perindustrian Angkatan Darat) yang memproduksi senjata, kendaraan tempur, dan amunisi. Untuk peluru, misalnya, sebagian besar yang diproduksi adalah kaliber 5,56mm, 7,62mm dan 9mm. Selain untuk memenuhi kebutuhan peluru aparat, Pindad juga mengekspor ke sejumlah negara tetangga seperti Singapura (bahkan sudah beberapa tahun memesan hingga 10 juta butir), Filipina, Bangladesh, bahkan Amerika Serikat. Produk-produk yang dihasilkan Pindad ini tentu saja telah melalui uji kelayakan badan internasional. Seperti semua produk Divisi Amunisi yang telah lulus pengujian standar NATO. Demikian juga telah mendapatkan sertifikat ISO 9001 dari SGS Yearsly-International Certification Services Ltd, Inggris pada tahun 1994.

Untuk Panser jenis Anoa 6×6 juga dipesan oleh Kerajaan Oman. Malaysia juga memesan hingga 30 unit panser Anoa. Panser bermesin Renault ini memang sudah teruji di negara-negara gurun seperti Libanon saat digunakan oleh pasukan perdamaian PBB. Kualitasnya sesuai dengan standar NATO pada level III atau level yang tingkat ketahanananya terhadap serangan sudah lebih baik dari level II yang diproduksi di Cina dan India.

Divisi senjata Pindad mampu memproduksi senapan serbu hingga varian kelima (SSI-VI, SS2-V2, SS1-V3, SS1-V5) senapan sniper (SPR-1) pistol (P-1, P-2), revolver (R1-V1, R1-V2, RG-1 (tiper A), RG-1 [tipe c]), senapan sabhara/polisi (Sabhara V1 and Sabhara V2), senjata penjaga hutan, pistol professional magnum, peluncur granat, dan pelindung tubuh (personal body protection). Produk-produk yang dihasilkan itu banyak dipesan oleh negara-negara di luar negeri. Di antaranya adalah sebuah jaringan supermarket khusus olahraga berburu, camping, dan memancing bernama Cabelas’s, yang merupakan pembeli terbesar produk-produk buatan Pindad.

PT PAL Indonesia merupakan perusahaan BUMN lainnya yang bergerak dalam industri strategis pertahanan, yaitu memproduksi kapal laut. Sejumlah jenis buatannya adalah kapal perang jenis Landing Platform Dock, kapal patrol cepat (Fast Patrol Boat), kapal selam, dan kapal angkutan/muatan curah sampai 50.000 Dead Weight Tonnage (DWT) dan kapal penumpang di atas 500 orang, serta kapal tanker sampai dengan 30.000 Long Ton Dead Weight (LTDW). Kualitas produk buatan industri kapal Indonesia diakui oleh dunia internasional. Di antaranya, negara Italia yang memesan kapal Chemical Tanker 6.200 DWT.

Mandiri dan Eksportir Alutsista
Melihat capaian di atas tentu saja bukan isapan jempol semata untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara pertama di Asean yang mandiri dan pengekspor alutsista. Meski industri pertahanan kerap dirundung masalah, rupanya mereka terbukti masih mampu membuktikan kemampuannya untuk bangkit di level nasional dan internasional, meski harus berjalan dalam keadaan tertatih-tatih. Untuk tumbuh mandiri dan terdepan dalam ekspor alutsista, industri pertahanan nasional kita memiliki sejumlah kekuatan (strength) penting, di antaranya kekayaan alam sebagai bahan baku industri, SDM yang banyak, dan TNI yang solid yang didukung oleh kemampuan dan strategi handal dan moral juang tinggi. Kekuatan tersebut untuk memanfaatkan peluang yang besar, seperti adanya dukungan lembaga riset, kebijakan normative pemerintah dalam mendukung revitalisasi industri pertahanan, dan adanya negara-negara yang mau kerjasama dan alih teknologi secara nyata di bidang pertahanan. Dibutuhkan dukungan penuh dari pemerintah untuk mewujudkan cita-cita mandiri bahkan menjadi negara eksportir alutsista dalam sizing yang lebih besar. Dukungan itu direalisasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang berpihak pada cita-cita tersebut, serta memberikan alokasi anggaran yang lebih besar terhadap industri strategis.

Hal lain yang penting diperhatikan adalah meningkatkan peran kepemimpinan dalam koordinasi antar intansi. Seperti dalam masalah tarif bea masuk bahan baku yang dibebankan kepada BUMN seperti pada Pindad dan PT DI. Perlunya sinergi antara Bea Cukai (Depkeu) Bappenas, Dephan, serta Panitia Anggaran dan Komisi yang berwenang di DPR. Pasalnya, selama ini BUMN yang bergerak dalam matra pertahanan itu seringnya harus menghadapi kebijakan di setiap intansi yang kadang saling berbeda atau kurang sinkron.

DPR, khususnya Komisi I akan memberikan masukan ke pemerintah agar lebih fokus dalam pengadaan alutsista melalui industri dalam negeri dan kerjasama riset dan pengembangan, melakukan pengawasan terhadap akuisisi atau pengadaan alutsista sehingga lebih ketat, dan dalam budgeting, DPR meminta alokasi anggaran pertahanan khusus untuk pembinaan industri pertahanan nasional sehingga lebih nyata dan efektif.**

Melihat Lebih Jelas Revolusi Libya

2011-03-08T12:01:00.000+07:00

Oleh : Zuhairi Misrawi

Saat revolusi bergejolak di Mesir, penulis berjumpa dengan warga Libya di Bandara Internasional Kairo. Ketika ditanya apakah angin revolusi akan berembus dari Mesir ke Libya, ia hanya tersenyum.Senyuman tersebut dapat ditafsirkan perihal munculnya gejala yang kuat tentang proliferasi revolusi ke wilayah lain di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Hanya beberapa hari setelah Hosni Mubarak mundur, aksi unjuk rasa berkobar di Benghazi, Libya. Revolusi di negara yang dikenal dengan kilang minyaknya itu bergejolak sejak 17 Februari hingga kini.

Sumber utama revolusi Libya adalah Moammar Khadafy, diktator paling sadis abad ini. Ribuan rakyatnya dibunuh atas dasar mempertahankan takhta kekuasaan. Jika dibandingkan dengan Ben Ali (Tunisia) dan Hosni Mubarak (Mesir), Khadafy adalah pemimpin terlama di takhta kekuasaan, khususnya di dunia Arab dan Afrika Utara.Khadafy naik takhta pada 1969 setelah menaklukkan Raja Idris I. Ia memimpin Libya selama lebih kurang 42 tahun. Kekuasaan yang sangat awet itu direngkuh dengan tangan besi. Khadafy memimpin Libya tanpa konstitusi.

Di samping itu, militer yang jadi tulang punggung pertahanan dan keamanan juga dipimpin iparnya sendiri, Abdullah Senussi. Sementara putranya, Khamis, memimpin pasukan khusus istana. Khadafy sadar betul, pihak yang mampu menjatuhkan kekuasaannya adalah militer. Sebab itu, ia sejak awal sudah mengamankan pihak militer yang dipimpin langsung oleh putra dan familinya sendiri.

Fakta tersebut menggambarkan betapa alotnya upaya kalangan oposisi untuk menjatuhkan rezim Khadafy. Konteks sosial-politiknya berbeda 100 persen dengan Tunisia dan Mesir. Tak ada partai politik, media oposisi, dan masyarakat sipil yang kuat. Apalagi dengan kekayaan minyak yang dimiliki Libya, Khadafy mampu membeli rakyat dan kalangan pro-penguasa yang setiap saat dapat digunakan untuk melawan kalangan oposisi.

Untuk membaca kekuatan politik Arab, seperti Libya, Muhammad Abid al-Jabiry dalam Al-’Aql al-Siyasi al-’Arabi menggambarkan tiga pilar politik Arab, yaitu akidah, upeti, dan kabilah.Dalam kasus Libya, Khadafy berhasil bertahan karena masih dapat dukungan penuh dari kabilah yang selama ini menguasai birokrasi pemerintahan. Sebagaimana Yaman dan Irak, kekuatan politik Libya dibangun di atas pertalian kabilah. Kabilah Qadhadfa merupakan loyalis yang sejauh ini digunakan sebagai tameng untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa Khadafy masih punya pendukung yang solid, utamanya di Tripoli dan Sarte, tanah kelahirannya.

Pilar kedua penopang kekuasaan Khadafy adalah upeti atau uang yang didapatkan dari minyak. Tercatat 85 persen minyak Libya diekspor ke Eropa, khususnya Italia, dan 15 persen ke Asia. Minyak telah jadi berkah bagi rakyat Libya. Pendapatan per kapitanya 12.000 dollar AS, jauh di atas Mesir dan Tunisia. Bahkan, saat revolusi berlangsung, Khadafy mengucurkan 400 dollar AS kepada setiap warganya. Langkah ini tidak bisa dilakukan Ben Ali dan Hosni Mubarak. Kekayaan Libya saat ini dapat membantu Khadafy memperkuat konsolidasi dan soliditas di antara para loyalis dan militer.

Tidak mudah

Seperti perjuangan para demonstran di belahan dunia Arab dan Afrika Utara lainnya, harus diakui, perjuangan pihak oposisi di Libya bukanlah hal yang mudah. Di Tunisia dan Mesir, militer punya komitmen kuat menjaga negara dan rakyat. Sementara di Libya, militer cenderung menjaga negara dan penguasa. Menggulingkan rezim Khadafy tak semudah menggulingkan rezim otoriter di Tunisia dan Mesir.

Khadafy masih punya banyak kartu yang dapat dimainkan untuk melawan oposisi. Salah satunya menggunakan senjata kimia, sebagaimana digunakan Saddam Husein di Irak (1988) dan Hafez al-Assad (1982). Kekuatan militer yang masih solid di belakang Khadafy juga akan menjadi keuntungan tersendiri dalam mempertahankan kekuasaannya (Omar Ashour, 2011).

Meski demikian, gelombang revolusi sepertinya tidak terbendung lagi. Ada tiga cara yang mungkin dilakukan untuk menguasai Tripoli dan menjatuhkan Khadafy. Pertama, menggalang kekuatan perlawanan dari para kabilah yang sementara ini menjadi kompetitor kabilah Qadhadfa, seperti kabilah Warfalla dan Magariha. Kedua, koalisi antara kalangan prodemokrasi dan hak asasi manusia yang umumnya dipimpin kalangan muda dengan kabilah anti-Khadafy. Langkah ini penting agar masa depan Libya pasca-Khadafy tak mengulangi kesalahan pada masa lalu, yaitu jatuhnya Libya dari pemimpin otoriter, Idris I, menuju otoriter yang lain, Khadafy.

Ketiga, kekuatan militer asing. Langkah ini cenderung ditolak oleh oposisi karena dapat jadi alasan bagi Khadafy mengambil langkah-langkah represif atas dasar mempertahankan negara- bangsa dari intervensi asing. Meski demikian, langkah ini bukan mustahil jika situasi kian memburuk dan korban berjatuhan semakin besar. Skenario penjatuhan Saddam Hussein di Irak bisa jadi akan terulang di Libya.

Zuhairi Misrawi Analis Politik Timur Tengah ( sumber Kompas: 8/3/2011)

Nasib Buruh Yang Tidak Pernah Membaik

2010-12-31T13:12:00.000+07:00

Oleh : Syahganda Nainggolan

Apa yang ditulis Kompas (23/4/10) dalam ”Semut-semut” di Galangan Kapal tentang akar kerusuhan buruh galangan kapal, di mana buruh bukan hanya ditindas secara material, tetapi juga dihina secara spiritual (diskriminasi), merupakan fenomena ”gunung es” marginalisasi buruh di Indonesia. Marginalisasi buruh dapat dilihat dari hubungan dan dinamika relasi buruh, negara, dan pasar. Sebagian ahli hanya melihat dari sisi ekonomi dengan dominasi kepentingan modal dalam relasi ketiganya. Padahal, dalam pemahaman holistik perlu tambahan

aspek globalisasi dan perdagangan bebas, sistem demokrasi dan desentralisasi, kemiskinan dan pengangguran, serta sistem hubungan industrial. Para kapitalis butuh situasi yang ramah terhadap pasar yang memungkinkan mereka berinvestasi. Mereka butuh fleksibilitas pasar kerja, yang berpihak kepada pemilik modal agar mudah mendapatkan dan memberhentikan pekerja dengan harga pasar. Ketidakfleksibelan pasar juga bersumber pada tingginya level manfaat asuransi pekerja, waktunya berlangsung lama, ketatnya aturan jam kerja, besarnya kewajiban upah lembur, besarnya kekuasaan serikat buruh, atau aturan keselamatan kerja yang terlalu bagus (Solow, 1998).

Pemerintah meyakini fleksibilitas adalah jawaban untuk menarik investor sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Maka, kebijakan fleksibilitas pasar tenaga kerja pun diadopsi Bappenas (Tjandraningsih dan Puspitaningrum, 2005). Tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, masing-masing 14,15 persen dan 7,87 persen (Agustus 2009, BPS), mendorong pemerintah mengutamakan penciptaan lapangan kerja.

Fleksibilitas pasar

Lahirnya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberi peluang fleksibilitas pasar tenaga kerja dengan menciptakan sistem baru ketenagakerjaan, seperti kontrak (Pasal 59) dan outsourcing (Pasal 65-66). Dengan sistem ini, perusahaan di Indonesia bisa memperoleh harga buruh termurah dan terhindar dari tuntutan pesangon karena tak mempekerjakan buruh tetap.

Meskipun sebenarnya ada batasan dalam sistem kerja kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), yaitu hanya untuk pekerjaan tidak inti, pengawasan pemerintah masih sangat kurang.

Konsekuensinya, nasib buruh semakin buruk. Pertama, buruh harus bertahan dengan sistem kerja kontrak yang tidak memberikan kepastian karier dan kenaikan pendapatan yang sesuai masa kerja. Kedua, buruh kontrak tidak berkesempatan masuk serikat buruh sehingga tidak mendapat perlindungan kolektif dari serikat buruh, seperti perjanjian kerja bersama (PKB).

Secara umum, penghasilan buruh masuk ketentuan upah minimum. Namun, tanpa daya tawar kolektif, buruh kontrak kehilangan kesempatan mendapat gaji cukup pada masa berikutnya. Mereka harus puas dengan upah minimum yang naik hanya berdasarkan inflasi.

Era perdagangan bebas membuat pemilik modal berinvestasi di negara yang memberikan kemudahan dan keuntungan. Hal ini menekan pemerintah yang di satu sisi sangat butuh kehadiran modal asing, di sisi lain membiarkan upah buruh rendah.

Menurut Cosmas Batubara (2008), upaya penghimpunan modal dan penciptaan keunggulan komparatif di negara-negara yang terlambat ikut industrialisasi tergantung, antara lain, pada upah buruh rendah serta terjaminnya tertib politik dan sosial di sektor perburuhan. Sementara Hadiz (2001) melihat bahwa mobilitas modal yang makin tinggi menurunkan kekuatan buruh.

Demokrasi dan desentralisasi di Indonesia memperburuk situasi. Kesadaran eksistensial buruh dalam serikat buruh menghadapi saingan dari organisasi politik yang tumbuh pasca-Reformasi. Banyak tokoh buruh meninggalkan serikat buruh demi mengejar karier politik di partai.

Desentralisasi menambah masalah bagi buruh karena terdesentralisasi pula kekuasaan pemerintah dalam ketenagakerjaan. Padahal, berbagai persoalan perburuhan, apalagi menyangkut perusahaan besar, jarang bisa diatasi pemerintahan lokal.

Dalam demokrasi, muncul pula politik uang. Kebutuhan biaya kampanye yang begitu besar memaksa adanya kesepakatan-kesepakatan antara pemilik modal dan calon penguasa sehingga penguasa lebih dekat dengan pemilik modal daripada buruh.

Isu lain adalah ketika pemerintahan Habibie meratifikasi tujuh konvensi ILO, khususnya konvensi 87 tentang kebebasan berkumpul dan perlindungan hak untuk berorganisasi, diikuti UU 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh.

Undang-undang ini memberikan keleluasaan bagi buruh untuk berorganisasi. Syarat pendirian organisasi yang hanya 10 orang buruh di tempat kerja yang sama membuat berbagai serikat buruh menjamur.

Menguatnya serikat buruh mencemaskan pengusaha. Pemilik modal kemudian mendapat tempat dengan munculnya UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang memberikan ruang bagi sistem kerja kontrak dan outsourcing. Juga UU No 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), yang menyerahkan sengketa perburuhan pada lembaga peradilan, semua akhirnya mereduksi representasi serikat buruh.

Setelah UU PPHI, perkara perselisihan perburuhan menumpuk. Tahun 2005 tercatat 246.422 kasus yang belum selesai. Hal ini memberi rasa ketidakpastian bagi buruh dalam menunggu hasil.

Perlawanan buruh

Joseph Stiglitz di pertemuan Industrial Relation Researchs Association di Boston, Amerika Serikat (2000), menyampaikan kritik atas cara pandang para ekonom liberal yang melihat buruh sebagai alat produksi semata.

Stiglitz menyarankan cara pandang baru yang lebih memuliakan buruh, baik karena adanya pemahaman baru yang melihat buruh sebagai pemangku kepentingan maupun jasa buruh menciptakan masyarakat madani dan standardisasi pekerja.

Besarnya tekanan terhadap buruh dalam relasi dengan negara dan pasar juga membuat buruh harus punya kesadaran baru: bahwa dia tidak menjual tenaganya sebagai faktor produksi, melainkan sebagai manusia pemangku kepentingan yang menjadi subjek pembangunan.

Kesadaran lain adalah menuntut peran negara melindungi buruh. Hal ini terkait dengan UUD 1945 yang memerintahkan negara menjamin hak-hak untuk mendapat pekerjaan yang layak bagi warga negaranya.

Untuk itu buruh perlu membangkitkan rasa solidaritas dan persatuan, memperbaiki organisasi serikat pekerja sebagai alat tawar kolektif dan menempatkan diri sebagai pemangku kepentingan (stakeholder).

Buruh juga harus terlibat dalam hal-hal strategis yang menyangkut nasibnya. Misalnya, dalam perundingan-perundingan perdagangan bebas. Buruh harus juga punya wakil-wakilnya di DPR. Akhirnya, buruh perlu mendesak pengusaha dan pemerintah agar punya rasa keadilan atas hak mendapat keuntungan (redistribusi) dari nilai tambah usaha, baik dalam skala perusahaan maupun nasional. (Kompas,Jumat, 30 April 2010 | 03:58 WIB)

Syahganda nainggolan Kandidat Doktor Kesejahteraan Sosial, FISIP UI

Peta Bisnis, Peluang Bisnis Yang Perlu Anda Coba

2010-12-02T11:28:00.001+07:00

Ya memilih produk di internet memang tidak mudah, apalagi zaman sekarang produk yang ditawarkan juga sangat banyak. Memilih produk di internet itu memang susah-susah gampang, tetapi dengan bantuan mesin pencari google, anda pasti tahu; cari dan temukan produk tersebut. Jadi jangan silau dengan banyaknya produk yang banyak di tawarkan di internet. Atau kalau anda salah pilih anda bisa tertipu; di tipu? Ya sering terlihat penawarannya sangat meyakinkan, tetapi malah pada kenyataannya ternyata hanya penipu; karena itu anda perlu juga hati-hati. Sering terjadi penawaran produk yang kelihatannya menjanjikan tetapi setelah di coba ga bisa menghasilkan apa-apa sebagaimana yang dijanjikan?

Ingin mencoba peruntungan dan berbisnis di internet? Atau ingin memiliki penghasilan dari bisnis internet tapi kemudian masih ragu atau belum punya gambaran untuk memulainya dari mana? Atau sudah tahu cara memulainya, tetapi belum tahu produk apa yang mau anda coba? Kalau anda berpikir seperti itu? Memang cara yang paling cocok untuk anda memulainya adalah dengan cara bisnis affiliasi. Anda mencari produk yang baik dan di butuhkan orang. Beli produk tersebut dan sekaligus jadilah affiliasinya; jualkan produk tersebut, dan anda akan memperoleh komisi. Sederhanakan?

Apa yang bisa Anda dapatkan...

Anda akan memperoleh replica Bisnisnya Peta Bisnis, ibarat sebuah toko, anda sudah dibangunkan tokonya, sudah disiapkan isinya, sudah ada stafnya, anda tinggal datang dan memberitahukan kepada semua orang bahwa Toko itu memang anda yang punya; dan persilahkan mereka membeli “keperluan” mereka di Toko anda. Bagi anda makin banyak yang beli maka semakin banyak untung anda….komisi anda mengalir terus…ga ada matinya…24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu.

Anda akan merasakan bagaimana memiliki website otomatis, bahkan meskipun Anda tidak mengerti bahasa pemrograman web apapun.

Rahasia menghasilkan uang dengan hanya membuka website orang lain.

Teknik menghasilkan uang dengan menggunakan website orang lain.

Membuat website tanpa mengeluarkan biaya seperser pun alias gratis.

Menemukan cara kerja dari mesin pencari atau search engine semacam google.

Teknik membuat website anda optimal.

Teknik agar website Anda menjadi nomor satu di mesin pencari

Cara menganalisa dan mengetahui pasar internet dan pangsa pasar yang potensial.

Berbagai teknik promosi di internet diungkap.

Referensi website bisnis internet yang terbukti bukan SCAM alias penipuan.

Dan banyak lagi….

Anda tentu penasaran ingin mengetahui seperti apa strategi sederhana macam apa yang mereka jalankan dan bisa mengalirkan uang ke rekening tanpa henti. Ya, saya pun tidak sabar untuk menyampaikannya. Dengan metode ini :

Anda tidak perlu memiliki website atau blog.

Anda tidak perlu membuat atau memiliki produk

Anda tidak perlu melakukan promosi manual.

Anda hanya perlu melakukan 3 langkah untuk mulai menghasilkan...

Bisnis ini akan mengajarkan Anda mendaftar dalam satu program ekslusip di internet.

Bisnis ini akan mengajarkan proses pendaftaran dalam jaringan besar di internet untuk kepentingan Anda.

Bisnis ini akan mengajarkan cara mulai membuat transaksi terjadi.

Lihat bagaimana uang akan mulai masuk ke rekening Anda. Semua tidak membutuhkan waktu lama dan berjalan dengan otomatis. KLICK DISINI

PetaBisnis ditujukan untuk Anda yang ingin menghasilkan uang dari internet - Anda yang ingin memanfaatkan potensi luar biasa dari internet. Dibuat khusus untuk pemula dengan bahasa yang sederhana walaupun teknik yang dijelaskan adalah teknik dahsyat yang digunakan oleh banyak internet marketer dunia.

Petabisnis telah memiliki subscriber sebanyak lebih dari 20ribu sejak pertama diluncurkan. Belum sampai satu tahun.

Petabisnis menyediakan support dan konsultasi 24 jam 7 hari seminggu untuk memberikan pelayanan yg lebih optimal bagi member dalam mengembangkan bisnis internet. Anda akan terus dipandu secara pribadi hingga berhasil.

Dengan metode dan dukungan dari peta bisnis, banyak yang berhasil merubah hidup mereka. Beberapa memulai dari nol! Inginkah Anda menjadi bagian dari mereka yang telah memutuskan untuk berubah?

Kalau Anda pemula dan Anda benar-benar ingin tahu bagaimana berbisnis dan menghasilkan uang dari internet, Anda tidak akan menemukan tempat lain untuk menginvestasikan waktu dan uang Anda dengan cerdas.

Dengan keanggotaan anda di program ini, maka anda memiliki hak untuk menjual ulang seluruh produk bonus yang ada di halaman ini dengan harga yang dianjurkan. Jual secara terpisah, atau rancang satu paket baru... miliki 100% keuntungannya untuk anda sendiri! Copyright © 2008 PetaBisnis.com

Belajar Bisnis Internet Dengan Gm Susanto

2010-11-03T08:40:00.001+07:00

"Beri saya 2 menit Dan Saya Akan Tunjukkan Bagaimana Anda Bisa Belajar Internet Marketing Dengan Mudah Kurang Dari 24 Jam Dari Sekarang"

Pelajari Rahasia Bagaimana Teman saya Bisa Menghasilkan
US$ 9,715.68 secara autopilot di account paypal dan akan saya tunjukkan Bagaimana Anda Bisa Melakukannya Juga!
GARANSI 100%!

Sahabat,
Perkenalkan nama saya harmen batubara, saya berteman dengan Gm.Susanto sejak dia memulai bisnisnya, jika Anda pemula dan ingin belajar interner marketing, maka kalau belajar sama dia, maka Anda sudah ada di tempat yang tepat. Belajar internet marketing itu mudah, dan saya jamin Anda bisa sukses menghasilkan dollar dari internet dengan belajar di situs ini.
Untuk sukses dalam bisnis internet marketing, Anda hanya perlu Belajar dan menerapkan metode yang benar untuk memulai bisnis internet marketing
Dan saya ingin menunjukkan kepada Anda secara PERSIS Caranya, Anda Bisa CONTEK dan IKUTI strategi apa saja yang telah dia gunakan Untuk mendapatkan penghasilan online mencapai US$9,715.68 dengan mengikuti ILMU dan RAHASIA SUKSES Menjadi Milyarder di Internet Dari Para GURU Internet Marketer Dunia
Anda akan mendapatkan detil informasi dan juga tips gratis seputar internet marketing dengan GRATIS senilai Rp.98.000,- di bawah ini:

Tips AMPUH Pertama Akan Segera Saya Kirim Langsung Ke Alamat Email Anda!

KLIK DISINI

Saya sangat membenci SPAM dan menghargai privasi anda, email Anda hanya untuk kepentingan menerima update informasi terbaik dari saya tentang Strategi Sukses Meraup Uang Dengan Menjual Produk Informasi di Internet!

Untuk Kesuksesan Anda,
Harmen Batubara
Soulmed Bisnis Gm.Susanto
Internet Marketing Indonesia

Artikel Yang Terkait Tentang Belajar Bisnis Internet Marketing :
Belajar bisnis internet marketing sedang banyak dicari orang loh. Karena banyak orang tahu, tidak sedikit oang yang sudah sukses dengan menjalankan bisnis internet marketing ini.

Anda bisa berbisnis internet marketing dengan belajar kurang dari 24 jam. Internet marketing itu kan mudah, secara sederhana internet marketing berarti memasarkan produk/jasa melalui internet. Kalau Anda sudah tahu produk apa yang ingin dipasarkan, maka Anda bisa memulai belajar bisnis internet marketing hari ini juga.

Tujuan belajar bisnis internet marketing bagi sebagian orang adalah untuk menciptakan penghasilan baru tanpa mengeluarkan modal besar. Dan di bisnis internet marketing ini Anda bisa memulainya dengan modal mulai dari 500 ribu saja.

Belajar bisnis internet marketing bisa Anda pelajari di sela waktu luang Anda, belajarlah kepada orang yang sudah sukses menjalan bisnis internet marketing ini dan dapatkan ilmunya, baca artikel selengkapnya tentang belajar bisnis internet marketing ini dengan mengikuti newsletter saya diatas. Akan saya kirimkan tips dan strategi internet marketing terbaru untuk Anda setiap minggunya, Join sekarang KLIK DISINI

Tanah Ulayat, Tanah Bermakna Bagi Pertahanan Wilayah

2010-10-15T14:33:00.001+07:00

Ketika masyarakat miskin di desa berbondong-bondong mencari penghidupan ke Ibu kota, yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemda adalah upaya-upaya pencegahan; pemerintah ingin mengingatkan warga bahwa persoalan hidup di Kota besar tidaklah mudah; bahwa kota tidak bisa menjamin adanya pekerjaan; terlebih lagi bagi mereka yang tidak atau rendah pendidikannya. Tetapi yang terlupakan adalah minimnya lahan yang bisa di olah di daerah; lahan yang ada tidak bisa di kerjakan, karena persoalan lahan terlantar dan tanah ulayat yang tidak bisa dijadikan sebagai sarana produksi. Perhatikan misalnya;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar, salah satu hasil kerja 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudho yono, tetapi menurut Maria SW Sumardjono (Kompas,27,3,2010) “dalam kenyataanya ma sih menyisakan perma salahan yang perlu di klarifikasi.

Cara Buat Site
Kalau Anda Tertarik bisnis Online
Anda Perlu Tahu Caranya KLIK DISINI

Bisnis Online Ala PetaBisnis
Kenali Ceruknya, Cari Produknya dan
Cari Tahu Caranya KLIK DISINI

Bisnis Online Formula Bisnis
Ceruk Pasar Yes, Formula atau Cara Harus Oke
Bagaimana Caranya KLIK DISINI

Website Cari Uang
Kenali Dunia Website, Pahami Bisnisnya
Cari Ilmunya DISINI

Konsep dasar PP ini adalah fungsi sosial hak atas tanah. Setiap pemegang hak atas tanah wajib mengu sahakan atau menggu nakan tanahnya secara bertanggung jawab.

Ketika kewajiban itu dilanggar, melalui suatu proses, tanah yang bersangkutan dinyatakan telantar, hak atas tanahnya hapus dan tanahnya dikuasai oleh negara, untuk selanjutnya didayagunakan untuk berbagai keperluan. Adapun masalahnya meliputi;

Pertama, walaupun HPL disebut sebagai obyek penertiban tanah telantar, tetapi tidak dijabarkan lebih lanjut. Mengapa? Karena pencantuman HPL itumenimbulkan kontradiksi: (1) HPL itu bukan hak atas tanah, tidak ada jangka waktunya, tidak dapat hapus/dihapuskan, tetapi berakhir jika dilepaskan/diserahkan kembali kepada negara oleh pemegang HPL; (2) jika HPL tersebut berstatus sebagai barang milik negara/daerah, justru dikecualikan sebagai obyek tanah telantar.

Kedua, pengaturan tentang pengecualian sebagai obyek tanah telantar menimbulkan pertanyaan sebagai berikut (1) jika HM/HGB atas nama perorangan dikecualikan, bagaimana dengan HP atas nama perorangan; (2) mengingat banyaknya jenis dan status penguasaan tanah yang ada, di mana kedudukan tanah ulayat masyarakat hukum adat dan tanah-tanah milik adat yang belum selesai proses administrasinya, dalam PP ini.

Kemudian, (3) bila tanah tidak diusahakan/digunakan karena dikuasai pihak lain (dalam sengketa) atau sedang menjadi obyek sengketa/perkara di pengadilan, bagaimana sikap PP terhadap hal ini?

Ketiga, hasil kerja Panitia C dapat berujung pada penetapan sebagai tanah telantar. Perlu ditegaskan dalam PP bahwa penelitian terhadap tanah yang diindikasikan sebagai telantar itu secara teknis operasional dilaksanakan sesuai dengan peraturan instansi terkait. Masyarakat perlu memahami bahwa proses itu makan waktu.

Hal Tanah Ulayat

Begitu juga yang disampaikan Kompas 15/10/2010; Eksplorasi dan eksploitasi besar-besaran atas tanah dan kekayaan alam di Kalimantan dan Papua tidak hanya menghabiskan cadangan dan sumber hidup warga asli, tetapi juga berdampak terhadap terjaminnya hak hidup masyarakat asli. Bahkan, eksploitasi besar-besaran itu berpotensi menimbulkan konflik horizontal antarwarga. Namun, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah justru abai dan cenderung represif ketika masyarakat asli menolak atau menuntut penghentian eksploitasi tersebut.

Pembukaan besar-besaran perkebunan sawit dan penambangan batu bara di Kalimantan serta pencanangan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Merauke, Papua, menjadi contoh nyata atas persoalan tersebut. Hal itu terungkap dalam pertemuan antara komunitas masyarakat adat Kalimantan dan orang asli Papua dengan Redaksi Kompas, Kamis (14/10) di Jakarta.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Merauke Albert Moiwend mengatakan, masyarakat adat tidak pernah dilibatkan dalam proses lahirnya kebijakan MIFEE di Merauke. Mereka baru sadar setelah pemerintah dan pengusaha perlahan-lahan mengambil dan menguasai lahan milik masyarakat asli Merauke. Hal serupa juga terjadi di beberapa wilayah di Kalimantan, seperti Tanjung Selor dan Sintang. Benediktus Benglui, seorang kepala desa di Tanjung Selor, mengatakan, warga tidak pernah tahu wilayahnya telah dimasukkan ke dalam peta yang dikembangkan untuk perkebunan kelapa sawit. Pemberian izin lokasi oleh pemerintah setempat kepada pengusaha sama sekali tidak memerhatikan keberadaan mereka. ”Bupati mengatakan, tidak ada tanah adat di wilayah itu, yang ada adalah tanah negara,” kata Benediktus Benglui.

Menurut Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Indonesia Danny Sanusi, kebijakan pemerintah atas nama pembangunan itu nyatanya justru mengancam hak hidup masyarakat asli di dua wilayah tersebut. Mereka tidak hanya kehilangan tanah dan mata pencarian yang menjadi modal dan jaminan hidup mereka. Masifnya eksplorasi dan eksploitasi itu juga melahirkan kooptasi dan represi terus-menerus terhadap komunitas masyarakat adat.

Di Papua dan Kalimantan, hal itu tidak hanya memunculkan ancaman bencana ekologis, tetapi juga marjinalisasi. Bahaya yang dihadapi tidak hanya pada sektor ekonomi, tetapi juga meliputi sosial dan budaya. Untuk itu, pemerintah diharapkan mampu melakukan tindakan konkret dan berpihak kepada keberadaan dan perkembangan masyarakat adat, baik di Kalimantan maupun kepada orang asli di Papua. (JOS)

Jadi Indonesia yang luas wilayahnya dan kaya akan SDA nya tetapi tidak bisa di optimalkan, tidak bisa di manfaatkan secara berdaya guna, karena pemerintah dan pemda tidak mampu membuat aturan yang bisa memanfaatkan wilayah secara optimal; wilayah kita justeru sangat rentan bila dilihat dari kacamata pertahanan.

TNI Tentara Pejuang atau Profesional

2010-09-21T15:41:00.001+07:00

Hingga kini Thailand dan Filipina sepertinya belum seutuhnya mampu member tempat yang pas bagi militernya. Dimana sebenarnya militer itu berada. Kalau di Barat khususnya Amerika dan Eropa sudah jelas, militer mereka adalah tentara professional yang seutuhnya alat pemerintah/Negara. Militer mereka tidak diberi peran apa-apa, kecuali berlatih dan berlatih atau perang dan terus perang. Beda dengan militer di Asia. Disini ada istilah tentara pejuang?

Artinya mereka bukan sepenuhnya tentara bayaran, tetapi mereka melakukan tugasnya demi keutuhan dan kejayaan bangsa. Sehingga militer itu juga perlu diajak “bicara” dan sebaliknya, militer itu juga mau melaksanakan tugas selain perang tanpa suatu imbalan tambahan. Tapi itu dahulu, di era sebelum reformasi. Kini sesudah reformasi keadaanya sudah sangat berubah. UUD 1945 yang begitu sakral dahulu, kini sudah dirobah-dan di ubah hingga empat kali, dan kini mau yang ke lima kalinya.

Indonesia agaknya perlu mencari ‘format’ yang pas, sehingga bisa terbebas atau bisa lebih baik dari yang dilakukan Thailand atau Filipina (Ada baiknya and abaca juga Wilayah Perbatasan.com). Saat ini ada dua pandangan yang samgat bertolak belakang. Pertama dari sisi TNI sendiri, seperti yang dikatakan oleh Panglimanya, Jenderal Djoko Santoso mengaku yakin proses reformasi internal institusinya sudah dan masih terus berjalan dengan baik sesuai jalur (on the right track) seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Walau mengakui penilaiannya itu bisa dengan gampang dicap teramat subyektif, Djoko mempersilakan masyarakat menilai sendiri proses dan perkembangannya.

Semangat dan penilaian senada juga disampaikan dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Edy Prasetyono. Menurut dia, proses reformasi internal TNI jauh lebih baik dari upaya serupa yang dilakukan institusi lain, bahkan jika dibandingkan dengan proses reformasi birokrasi di Indonesia. Komitmen untuk mereformasi diri tersebut, tambah Edy kemudian, dikonkretkan dengan keluarnya TNI dari legislatif di DPR dan MPR sekaligus menghapus doktrin peran ganda (Dwi Fungsi) ABRI (TNI ketika itu).

Kedua, dari para pakar pemerhati militer, seperti Ikrar Nusa Bhakti dan Letjen (Purn) Agus Widjojo, menurut mereka reformasi TNI belum selesai dan masih banyak yang perlu dibenahi. Walaupun sudah banyak perubahan dalam sepuluh tahun terakhir, reformasi TNI masih memiliki kendala berupa budaya dan pola pikir militer. Reformasi TNI harus dituntaskan guna pemurnian TNI menjadi tentara profesional untuk pertahanan. Menurut Agus Widjojo, mantan Kepala Staf Teritorial TNI, ada beberapa agenda reformasi TNI yang belum tuntas. Pertama, berkaitan dengan gelar kewilayahan yang sesuai dengan fungsi pertahanan dan kaidah demokrasi. ”Harusnya DPR dan masyarakat sipil berteriak begitu ada rencana pendirian kodam (komando daerah militer) baru. Untuk apa dan kenapa didirikan, harus ada penjelasan. Jangan sampai tentara bangun kekuatan lebih besar tanpa diketahui DPR,” kata Agus menyinggung rencana pembentukan Kodam di Papua.

Kedua, transformasi pola pikir dwifungsi TNI dari penjaga bangsa menjadi tentara profesional sesuai mandat konstitusi. Ketiga, struktur organisasi. Keempat, sistem pendidikan TNI. Menurut Agus, harus ditegaskan bahwa TNI hanya menangani isu pertahanan, yaitu yang berhubungan dengan ancaman militer dari luar negeri. Masalah ancaman dari dalam negeri hanya diatasi dengan pendekatan penegakan hukum. ”Kalau Polri membutuhkan bantuan TNI, tidak bisa Polri minta langsung karena Polri dan TNI sama-sama sebagai pelaksana semata,” kata Agus.

Kepala Pusat Penerangan TNI Marsda TNI Sagom juga membantah pernyataan Agus Widjojo bahwa TNI hanya menangani isu pertahanan yang berhubungan dengan ancaman militer dari luar negeri. Menurut Sagom, hal ini bertentangan dengan konstitusi. Menurut dia, undang-undang jelas mengamanatkan bahwa TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi untuk menangkal dan menindak setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri yang dilakukan melalui operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

Terus terang pendapat para pakar diatas, tidak bisa dipungkiri, hanya sudut pandangnya saja yang mungkin masih berbeda, soal visi mereka jelas tidak perlu diragukan, tetapi yang kita perlukan adalah peran TNI yang pas dan sesuai dengan jati dirinya. Bahwa banyak hal yang telah terjadi dan menodai pengabdian TNI, semua itu bisa saja terjadi. Kita memang memerlukan referrensi dari Negara lain, tetapi kita juga tidak bisa menafikan kekhususan yang kita punya. (Harmen Batubara.Com atau Wilayah Pertahanan.com)

http://umum.kompasiana.com/2009/12/02/tni-tentara-pejuang-atau-profesional/

Insiden Bintan, Memahami Persoalan Dua Negara

2010-09-07T14:26:00.001+07:00

Oleh : M Riza Damanik

Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Peribahasa ini pas menjelaskan tumpukan kerugian bangsa Indonesia akibat salah kelola penyelesaian insiden perbatasan Indonesia-Malaysia pada 13 Agustus silam.Alih-alih membebaskan dan melindungi warganya yang terjerat hukum dan tindak kekerasan di Malaysia, Duta Besar RI untuk Malaysia Da’i Bachtiar justru menggelar konferensi pers di Kuala Lumpur untuk menjamin keberadaan warga Malaysia di Indonesia (Kompas, 28/8). Demikian halnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: seakan menaikkan bendera putih dengan alpa mendesak permintaan maaf PM Malaysia Najib Tun Razak dalam surat kenegaraannya (27/8) dan dalam pernyataan resminya di Mabes TNI di Cilangkap (1/9).

Kesalahan mendiagnosis persoalan bakal berujung pada kekeliruan resep penyelesaian dan berakibat pada kesia-siaan perbuatan. Inilah yang kental terlihat dalam penuntasan insiden Bintan yang berujung pada kendurnya diplomasi luar negeri RI.Terdapat dua persoalan pokok pada dimensi tanggung jawab dan penyelesaian yang berbeda. Pertama, telah terjadi tindak pidana pencurian ikan oleh tujuh nelayan Malaysia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, proses hukum wajib diselenggarakan. Sayangnya, kecerobohan petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam hal menyerahkan alat bukti berupa lima kapal pencuri beserta alat tangkapnya telah mengaburkan delik hukum yang tersedia. Urusan makin rumit ketika Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad justru menyegerakan pelepasan ketujuh pencuri ikan asal Malaysia itu.

Kedua, adanya pelanggaran kedaulatan: Marine Polis Malaysia (MPM) masuk diikuti dengan penyelenggaraan kebijakan negaranya di wilayah perairan RI dengan menembak dan menangkap tiga petugas KKP. Hasil investigasi petugas di Kepulauan Riau menunjukkan, insiden terjadi di wilayah perairan RI. Atas dasar ini, Menteri Luar Negeri RI lalu mengeluarkan nota protes kepada Malaysia dengan melampirkan titik koordinat lokasi di dalam peta wilayah Indonesia.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, tugas pokok TNI antara lain menegakkan kedaulatan negara dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan, jadi kurang pantas jika dalam kasus ini TNI terkesan pasif. Mengapa petugas KKP tak berkoordinasi dengan TNI? Mengapa petugas KKP tak mempersiapkan sistem pemosisian global (GPS) aktif sebagai alat bantu penegasan wilayah tugasnya?

Tunda perundingan

Terlepas dari daftar panjang pekerjaan rumah dan ketidakpatuhan di atas, nelayan dan petugas Malaysia telah melakukan dua kejahatan sekaligus: pelanggaran kedaulatan dan tindak pidana perikanan. Mencermati iktikad buruk bertetangga ala Malaysia itu, fakta ketidakprofesionalan petugas KKP hingga kegemaran kementerian saling lempar tanggung jawab, bahkan mengaburkan persoalan, sepantasnya DPR meminta Presiden menunda sementara perundingan batas wilayah RI-Malaysia yang dijadwalkan 6 September 2010 di kota Kinabalu, Malaysia.

Parameternya ialah proses hukum yang sedang berlangsung di Malaysia terhadap petugas MPM atas tindakan memasuki, menembak, dan menculik tiga petugas KKP di perairan Indonesia berketetapan hukum. Dalam hal pelanggaran kedaulatan, usul DPR kepada Presiden SBY untuk mendesak Malaysia meminta maaf adalah tepat guna memulihkan kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia. Adapun terkait tindak pidana pencurian ikan oleh tujuh nelayan Malaysia, proses hukum tetap harus diselenggarakan. Jika tidak, tindakan hukum perlu diberikan kepada mereka yang terbukti melindungi, membantu, atau bahkan memerintahkan pelepasan ketujuh pencuri ikan dari wilayah hukum Indonesia.

Pada titik ini, patut kita cermati torehan Pong Hardjatmo di atap gedung DPR: Jujur, Adil, Tegas. Tiap pemimpin kementerian harus jujur terhadap kesalahan fatal yang ia lakukan hingga merusak kebanggaan khalayak menjadi warga Indonesia. Jika pemerintah bisa melepas ketujuh pencuri ikan asal Malaysia dalam tempo kurang dari 4 x 24 jam, sepantasnya juga pemerintah segera melepas nelayan Indonesia yang hingga kini masih mendekam di penjara Malaysia. Ketegasan diperlukan tak hanya kepada nelayan dan aparat hukum Malaysia, tetapi juga kepada aparat pemerintah yang terbukti gagal menjalankan tugas yang dimandatkan undang-undang kepadanya. Jika bisa terselenggara, Presiden tak lagi terjebak pada frase akan, tetapi sungguh telah mengembalikan kejayaan diplomasi Indonesia.

M Riza Damanik Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Sumber : Kompas,3,9,2010.

Peduli dan Bela Nasib Mereka Yang Pro NKRI

2010-09-02T20:34:00.001+07:00

Timor Leste kini sudah merdeka; mereka berjuang untuk bisa menjadi Negara yang lebih baik; lebih dalam artian ketika masih menjadi bagian dari NKRI. Tetapi yang lebih sedih kalau kita melihat mereka yang dari dahulu memilih untuk pro NKRI; kini hidupnya banyak yang terlunta-lunta; dalam hal seperti ini, semestinya Negara mampu memberikan pada mereka harapan, yakni dengan memberi mereka bimbingan dan kehidupan. Apakah lewat lading pertanian atau perkebunan bersama; pimpinan mereka seperti Guteres perlu di dukung untuk membawa mereka ke kehidupan yang lebih baik; polanya bisa dengan konsep Kota mandiri ala Nakertrans atau berbagai ide lainnya; yang mengajak mereka untuk bisa produktif, sesuai ketrampilan mereka.

Cobalah baca apa yang dituliskan Kompas pada 21 Juni 2010, simkalah;

Kembali dari tugas dalam keadaan tidak bernyawa. Puluhan peluru bersarang di dada dan punggung. Tangan kiri dan kanan pun dalam kondisi terpotong.Kenangan pahit 14 tahun silam itu tidak pernah terlupakan oleh Mama Olandina da Silva (52). Dia sama sekali tidak menyangka, suaminya, Sersan Kepala Manuel da Silva, bakal pulang dengan kondisi yang sungguh mengenaskan itu.”Anak paling kecil sebelum ayahnya pergi tugas sempat peluk kaki, minta jangan pergi. Tetapi dijawab ini perintah, tugas,” kenang Olandina.

Cobaan berat tidak berhenti. Setahun kemudian, pascajajak pendapat tahun 1999, Olandina yang sudah menjanda dan membawa lima anak itu harus mengungsi ke Kabupaten Kupang. Dalam pengungsian itu, ia pun harus terpisah dengan sebagian besar anaknya. Tiga anaknya yang paling besar, yaitu Merlinda da Silva, Adelina Maria, dan Jean da Silva terpaksa ditinggal di Timtim, sedangkan dua yang paling kecil, Ester da Silva dan Monica da Silva dibawa bersamanya.

Dua tahun kemudian, dia dapat kabar bahwa anaknya yang nomor dua, Adelina, meninggal dunia karena sakit. Dalam kesedihan itu, Olandina tak bisa melayat anaknya itu karena tidak memiliki paspor. Segudang cobaan berat itu ternyata belum juga berakhir. Meski sudah hampir 11 tahun mengungsi, negara ini pun ternyata tidak juga memberi perlindungan berupa kehidupan layak. Ditemani putri bungsunya, Monica (18), dia masih tinggal di gubuk penampungan pengungsi di Tuapukan, Kupang, yang kondisinya sangat memprihatinkan. Atapnya dari daun pohon lontar. Dindingnya tersusun dari pelepah pohon Gewang. Sekat-sekat rumah terbuat dari tempelan kardus bekas.

”Maaf ya, kita punya rumah seperti kandang babi saja,” kata Olandina spontan, saat Kompas ke rumahnya, pekan lalu.Menurut Olandina, tahun 2009, pemerintah sudah menawarkan tempat bermukim baru di Desa Oebeolo. Namun, dia dan juga pengungsi lainnya tidak mau buru-buru pindah karena rumah yang disediakan pemerintah itu ternyata tidak jauh lebih baik, bahkan lebih buruk.

Dinding rumah itu terbuat dari batako atap pun terbuat dari seng. Namun, sepertinya rumah itu dibangun asal jadi. Belum ditempati saja sudah banyak rumah yang roboh. Perumahan itu juga tidak memiliki sumber air bersih. Jika hujan turun lebat, air langsung menggenangi rumah.

Dikejar pemilik tanah

Kekhawatiran Olandina dirasakan pula Anteru Sarmento (52). Selain kondisinya buruk, kini, dia terus dikejar-kejar tuan tanah untuk membayar tanah. Penyebabnya, pemerintah belum membayar tanah untuk permukiman pengungsi itu.Tahun 2007, menurut Anteru, pemerintah sempat menjanjikan akan memberi dana bantuan jaminan hidup Rp 2,5 juta dan dana transisi Rp 5 juta per keluarga. Namun, dana-dana itu tak pernah mereka terima. ”Setiap bulan pemilik tanah datang minta bayar. Kita orang miskin mau bayar pakai apa?” keluhnya.

Anteru menegaskan bahwa mereka ini bukan selalu menggantungkan hidup kepada pemerintah. Mereka datang ke Kabupaten Kupang ini bukan karena kemauan sendiri, tetapi dipaksa keadaan. Saat tinggal di Vikeke, Timor Timur (sekarang Timor Leste), mereka memiliki tanah berhektar-hektar. Mereka juga berkebun dengan leluasa. Namun, itu semua harus mereka tinggalkan karena kondisi politik. Dia pun merasa sedih karena negara yang dia cintai dan perjuangkan selama ini tidak menunjukkan kepedulian.”Kami kan datang ke sini karena korban politik dan PBB,” tegas Anteru dengan mata memerah dan berkaca.

Banyak yang dikorbankan Anteru untuk memperjuangkan negeri ini. Pria yang kini rambutnya memutih, tetapi masih menyisakan badan tegap itu, pernah menjadi Komandan Partisan yang membantu TNI melawan pemberontak di Timtim. Luka tembak di paha kirinya bukti pengabdian itu. Akibat luka tembak itu, dia juga bahkan cacat seumur hidup. Dia tidak bisa lagi berjalan normal. Dua tongkat selalu menemaninya ke mana pun hendak berjalan.

Banyak cerita sedih yang diutarakan para eks pengungsi Timor Timur. Cerita-cerita itu seakan menunjukkan bahwa negeri ini tidak memberi penghargaan berarti bagi warganya yang pro-Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Padahal, banyak pejabat di negeri ini selalu mendengung-dengungkan untuk selalu menjaga dan mempertahankan NKRI.(Sutta Dharmasaputra/ Frans Sarong)

Kita sangat percaya, kalau mereka diajak untuk bisa lebih produktif dengan membangun kehidupan bersama secara lebih baik, sungguh-sungguh di bawah pimpinan para pemimpin mereka yang dahulu, serta di organisir lewat kacamata untuk bisa lebih berusaha dan produktif; dapat dipastikan mereka akan bisa bangkit dan mampu membantu diri mereka sendiri. Dalam kondisi mereka yang seperti ini; pemerintah harus bearada di garis depan untuk mengembangkan potensi yang mereka punya.

Mengjar di Derah Tetinggal, Jangan Pernah Menyerah

2010-08-17T19:57:00.002+07:00

Bapak, jangan pernah menyerah...,” kata Ny Ani Yudhoyono saat berdialog dengan guru sekolah dasar berdedikasi di daerah khusus dan guru pendidikan luar biasa atau berpendidikan khusus berdedikasi tingkat nasional di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (14/8).Ia melanjutkan, ”Ini keprihatinan kita bersama. Jangan pernah putus asa melihat anak-anak yang jika dikerasi malah tidak mau belajar. Mungkin bisa dicari metode lain, dengan alat peraga agar bisa mengikuti pelajaran.”

Semangat itu diberikan Ny Ani Yudhoyono sebagai Ibu Negara saat menjawab pertanyaan La Ode Boga, guru SD Negeri 3 Magonti, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, yang menceritakan kesulitannya mengajar di daerah terbelakang. Tak hanya jarak ke sekolah yang jauh, tetapi lintasannya juga sering terendam banjir.

Dengan catatan di tangan kiri dan memegang alat tulis, istri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengenakan baju batik berwarna coklat itu terlihat piawai memberikan jawaban dan penjelasan atas sejumlah pertanyaan dan keluh kesah guru. Sebelum menjawab, ia mencari tahu kesulitan mengajar di daerah pelosok dan mencoba memberikan jalan keluar yang terbaik.

Ny Herawati, istri Wakil Presiden Boediono, yang duduk di sebelah Ny Ani Yudhoyono, juga terlihat serius meski sama sekali tak ikut mencatat, seperti Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh dan istrinya, Ny Lily. Sesekali Ny Herawati Boediono ikut membantu memberikan jawaban kepada Ny Ani Yudhoyono meski ia tak memberikan penjelasan langsung. Menurut La Ode, kesulitan mengajar juga menghadang. Setelah ia sampai, acap kali muridnya tak mau masuk ke sekolah. Mereka beralasan membantu orangtuanya sebagai petani. ”Kalau dipaksa, mereka malah marah dan tidak bersekolah. Padahal, mereka ada yang kelas VI SD,” ungkapnya.

Menurut La Ode, warga di daerahnya adalah petani yang belum memiliki pemahaman tentang pentingnya pendidikan. Akibatnya, anak-anak lebih suka membantu orangtuanya atau lekas menikah. Jumlah penduduk di kawasan itu mencapai 200 keluarga dan mereka hidup tanpa listrik.Ny Ani Yudhoyono pun menanyakan lagi, apakah di Magonti ada perpustakaan desa? ”Tolong, saya diberi kabar. Kalau belum, nanti saya kirim, termasuk alat peraga,” tuturnya.

Untuk listrik di Desa La Ode, ia tak bisa memberikan jawaban. Ny Ani Yudhoyono hanya berjanji akan meneruskannya kepada yang berwenang.Keluh kesah lain disampaikan Verwida, guru SD Luar Biasa Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ia harus menempuh jarak 17 kilometer ke sekolah sehingga memakan ongkos luar biasa besar, padahal gajinya rendah. Soal lain adalah jumlah guru yang sedikit, murid banyak dan sebagian besar hiperaktif.

”Mengajar murid yang hiperaktif sangat menyulitkan. Ibu sabar. Ibu termasuk yang luar biasa,” kata Ny Ani Yudhoyono. Tentang biaya transportasi, ia menyarankan guru meminta bantuan pemerintah daerah.Guru lain yang mengeluhkan kondisi daerah adalah Saguni, guru SD Negeri Posom, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. ”Saya tidak menuntut gaji dan insentif tinggi, tetapi bagaimana memberikan fasilitas kepada anak-anak miskin dan tertinggal yang menjadi murid saya. Setiap hari saya tersenyum dan tertawa, padahal hati menangis. Murid-murid saya belum menikmati kemerdekaan ini,” katanya.

Saguni berniat memanfaatkan uang tabungan yang baru diberikan Presiden dan Ny Ani Yudhoyono serta BUMN senilai Rp 8,5 juta untuk mendirikan ruang sekolah. Ia akan bekerja sama dengan desa lain.

La Ode, Verwida, dan Saguni hanya 3 dari 98 guru yang diundang ke Istana Negara terkait perayaan 65 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Seusai bertemu dengan Ny Ani Yudhoyono, mereka pulang dengan membawa berbagai hadiah dan kebanggaan. (Suhartono, Kompas; 16/8)

Geopolitik AS di kawasan Asean

2010-07-31T22:17:00.000+07:00

Oleh : Pamungkas Ayudhaning Dewanto

Tulisan Menteri Pertahanan AS Robert Gates di Kompas (22/7) melengkapi hipotesis penulis bahwa pemerintahan Barack Obama serius menempatkan kebijakan luar negerinya dengan dasar ”kebijakan melihat ke Timur” di tengah era kebangkitan Asia.Tulisan Gates memberikan keyakinan kepada masyarakat Indonesia bahwa dalam kerangka kerja sama pertahanan, AS telah dengan tangan terbuka mengajak republik ini untuk menjadi mitra seimbang (US-Indonesia Defense Framework Arrangement). Sebelumnya, kerja sama pertahanan Indonesia-AS mengalami kemandekan karena pertimbangan warisan otoritarianisme yang mengancam demokrasi dan HAM. Kebijakan ini pun baru terjadi setelah empat tahun AS melepaskan embargo militernya terhadap Indonesia.

Memang benar kehadiran Indonesia dalam Forum Komunitas Demokrasi di Krakow, Polandia, awal Juli 2010, untuk menerima gelar ”juara demokrasi” menambah daya tarik AS membalas ”rangkulan” Indonesia. Kerja sama ini bukan dampak demokratisasi (liberal) yang kian meningkat di negeri kita, melainkan lebih sebagai buah konstelasi politik regional dan kebijakan luar negeri AS yang belakangan memiliki ketergantungan pada Asia Timur.

Menembus ASEAN

Kebijakan ini turunan dari kerangka kerja sama trans-Pasifik yang berusaha dibangun AS di Asia Timur. Tidak hanya kali ini AS gencar menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai negara ASEAN. Belum lama ini, diplomat senior yang juga Sekretaris Bidang Politik Kementerian Luar Negeri AS William J Burns pun melakukan kunjungan ke Bangkok, pertengahan Juli, untuk menegaskan sekaligus memperbarui perjanjian kerja sama AS-Thailand. Kerja sama ini menekankan penguatan kerja sama pertahanan AS-Thailand.

Dengan tegas Burns menuturkan kembali keinginan Gates bahwa AS bukan hanya ”pengunjung” (visitor) di Asia Tenggara, melainkan ”kekuatan-penghuni” (resident power) di Asia. Menurut dia, apa saja yang terjadi di kawasan berpengaruh langsung terhadap keamanan nasional dan kelangsungan ekonomi AS.

Menanggapi pertanyaan itu, terdapat tiga faktor utama AS mengalihkan konsentrasi politik luar negerinya ke Asia Timur. Pertama, potensi kevakuman kekuatan strategis AS di kawasan setelah keberadaan basis pertahanannya di Pulau Okinawa terus menghadapi tentangan dari pemerintah dan masyarakat Jepang. Parlemen Jepang bahkan mampu menjatuhkan pemerintahan Hatoyama yang setuju atas eksistensi basis pertahanan tersebut. Di sisi lain, potensi keresahan keamanan telah muncul dari eskalasi konflik di Semenanjung Korea pasca-tenggelamnya kapal Angkatan Laut Korea Selatan, Maret lalu.

Kedua, AS menaruh kekhawatiran akan meningkatnya tensi politik dan krisis HAM di Asia Tenggara. Asia Tenggara masih memiliki kultur otoriter yang kapan pun berpotensi muncul kembali. Kekerasan pemerintah terhadap elemen ”Kaus Merah” di Bangkok, berbagai penembakan menjelang pemilu di Filipina Mei, serta potensi pembelengguan pemilu di Myanmar oleh pemerintahan Junta merupakan konstelasi terkini yang memunculkan kekhawatiran AS sebagai ancaman nyata atas penyebaran pengaruhnya di Asia Tenggara.

Ketiga, secara ekonomi, menguatnya integrasi Asia Timur semakin memperkecil kemungkinan AS turut serta dalam kebijakan regional. Keadaan ini ditambah terus menguatnya potensi pertumbuhan dan persebaran ekonomi China. AS melihat stabilitas ekonomi dan keuangan yang lebih baik di Asia sebagai potensi pasar dan investasi. Di sisi lain, kelangsungan ekonomi Asia akan memberikan dampak langsung terhadap AS. Sekitar 23,4 persen utang yang diterbitkan dari surat berharga AS ditopang oleh Asia (China) atau sekitar 877,5 miliar dollar AS hingga Februari 2010.

Munculnya gagasan perluasan keanggotaan KTT Asia Timur, lagi-lagi, akan jadi peluang institusional AS untuk masuk dalam tiap persoalan politik-ekonomi di kawasan. Sayangnya, upaya AS mendekat pada dua kekuatan terbesar di kawasan (China dan Jepang) tak membuahkan hasil. Keduanya justru menunjukkan kebijakan yang anomalik terhadap keberadaan AS di kawasan.

Hipotesis ini juga diperkuat dengan dikumpulkannya para diplomat Indonesia di AS oleh Sekretaris Bidang Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri AS Kurt Campbell, 15 Juli 2010 di Washington. Campbell menegaskan keseriusan AS masuk dalam keanggotaan KTT Asia Timur. Di sinilah, merangkul ASEAN merupakan exit strategy yang cermat untuk mendapatkan kemudahan bergabung dalam komunitas kawasan. Ini mengingat ASEAN memiliki fondasi institusional lebih kuat dibandingkan dengan Asia Timur.

ASEAN akan menjadi tujuan geopolitik AS dalam perhelatan ke depannya. Penundaan kunjungan Obama hingga tiga kali ke Indonesia kerap mendapatkan kritik dari berbagai media setempat karena tak sesuai misi besar bergabung ke Asia Timur. Ke depan, prospek kerja sama ASEAN-AS akan selalu terbuka sehingga keinginan AS tergabung dalam institusi Asia Timur terwujud. Republik ini harus memanfaatkan momentum ini untuk benar-benar dapat mewujudkan kepentingan nasional kita.

Pamungkas Ayudhaning Dewanto Peneliti Hubungan Trans-Pasifik Departemen HI, FISIP UI ( Kompas, Senin, 26 Juli 2010).

BNPP, Solusi Pembangunan Di Wilayah Perbatasan

2010-07-18T10:32:00.000+07:00

Belakangan ini, semua pihak yang terkait atau mempunyai hubungan emosional dengan wilayah perbatasan, tengah menunggu pengumuman pemerintah tentang berdirinya BNPP atau badan nasional pengelola perbatasan; boleh dikatakan para pihak sangat mengharapkan terealisirnya badan baru ini. Semoga dalam bulan-bulan ini hal itu bisa terwujud. Sebagaimana kita ketahui ;

Pembangunan Infrastruktur di wilayah perbatasan belum terprogramkan secara terpadu, disebabkan banyaknya kementerian/lembaga yang terkait ( 71 setingkat eselon I, dengan 35 jumlah program ) menangani wilayah perbatasan yang dalam pelaksanaannya kurang optimal dan kurang sinergis. Namun demikian pemerintah telah membuat UU No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan mengeluarkan satu perpres No. 12 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang di dalamnya terdapat kerangka organisasi yang dapat mensinergi kan pembangunan infrastruktur, penyelesaian garis batas dan pembangunan perekonomian di wilayah perbatasan.

Pengamanan Wilayah Perbatasan, Wilayah perbatasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem pertahanan nasional, sehingga gelar pasukan TNI ( darat,laut dan udara, komando kewilayahan, Armabar, Armatim dan Koops I dan II) dalam gelar pasukannya telah menjadikan wilayah perbatasan sebagai bagian NKRI dan berada dalam sistem pertahanan tersebut.

Pengaman wilayah kedaulatan NKRI dilandasi dengan semangat satu kawasan bersama dengan negara tetangga, yang juga di dasari semangat Asean, sehingga perbatasan bukanlah sebagai pemisah, tetapi sebaliknya diupayakan untuk di kerjasamakan.

Namun demikian Kementerian Pertahanan (TNI) telah menempatkan pos-pos pengamanan di seluruh perbatasan darat dengan rincian sebagai berikut : ( Operasi kodamVI/ TPR sepanjang perbatasan RI - MAL di kalimantan termasuk Pulau Sebatik didukung ribuan personil, dengan jumlah Pos-pos yang cukup di perbatasan. Operasi kodam IX/ UDY sepanjang perbatasan RI – RDTL di p. Timor NTT didukung ribuan personil , begitu juga dengan Operasi kodam XVI/ TKR sepanjang perbatasan RI- PNG di papua didukung yang juga ribuan personil;

Di wilayah laut dilakukan dengan Operasi di laut dan telah menempatkan marinir di pulau-pulau kecil terluar dengan rincian sebagai berikut; Di Pulau Rondo, Pulau Berhala, pulau Sekatung, pulau Nipah , pulau Miangas, pulau Marore, Marampit , pulau Dana, pulau Batek, pulau Fani, pulau Bras dan pulau Fanildo masing-masing di amankan oleh 34 prajurit marinir. Untuk wilayah Perbatasan RI-Australia didukung beberapa KRI-PC dengan personil lengkap, dan Operasi Wilayah Perbatasan RI- Philifina didukung juga beberapa KRI PC dan satuan Pesud dengan jumlah personil yang lengkap.

Demikian juga dengan Operasi udara di Block Ambalat dari Kohanudnas : lengkap dengan personilnya dan 3 satuan radar, dari Koops AU II : sejumlah personil dan melibatkan F16/ Sukhoi, heli, Boeing 737 dan Cassa untuk pengamanan pulau Nipah, p. Berhala dan p. Sakatung sementara dari Koops AU I ; disamping didukung personil yang lengkap juga oleh satuan Flight Hawk, serta beberapa CN untuk wilayah di sekitar pulau Miangas, p. Marore, p. Marampit, p. Batek, p. Dana, p. Fani, p. Bras dan p. Fanildo

Memang harus diakui, masih lebih banyak lagi wilayah NKRI yang tidak terjaga secara fisik dan harus diakui hal ini masih merupakan kendala, sedang diupayakan suatu sistem yang memanfaatkan sarana teknologi pemindaian ( sekarang tengah dalam taraf uji coba di perbatsan RI-Malaysia).

Industri Perkapalan, "Teak Boat" Diminati Korea Selatan

2010-06-22T13:13:00.000+07:00

Dua tahun terakhir ini, teak boat atau kapal berbahan baku kayu jati buatan galangan kapal UD Jati Pagar Nusa di Desa Kalipang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, telah menembus pasar Korea Selatan dan Belanda. Kapal-kapal itu laku 4.000-10.000 dollar AS (setara Rp 37,6 juta-Rp 94 juta).

Pemilik UD Jati Pagar Nusa, Rasnadi, Rabu (18/11) di Rembang, mengatakan, kolektor kapal tradisional Korea Selatan telah membeli perahu tradisional nelayan Rembang, lolope, seharga 6.000 dollar AS. Kapal yang murni terbuat dari kayu jati itu berukuran panjang 7,3 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 0,5 meter.

UD Jati Pagar Nusa, lanjut Rasnadi, juga telah membuat pleasure boat atau kapal pesiar mini sesuai pesanan pebisnis asal Korea Selatan. Namun, bahannya dari kayu mahoni. Kapal sepanjang 7 meter, lebar 2,3 meter, dan tinggi 1 meter itu laku 10.000 dollar AS.

”Saat ini kami sedang melakukan komunikasi bisnis dengan pengusaha Belanda. Dia meminta kami menggarap dek kapal pesiar mini senilai 4.000 dollar AS. Perbincangan sudah memasuki ranah konsultasi desain,” ujar Rasnadi.

Australia

Tahun 2010 UD Jati Pagar Nusa berencana menjajaki pasar Australia. Sasarannya adalah pengusaha Australia yang sudah lepas kerja dan tinggal menikmati hasil kerjanya.

Namun, penjajakan menghadapi sejumlah kendala, antara lain, nama UD Jati Pagar Nusa yang belum tenar dan belum menemukan relasi yang mampu diajak bekerja sama di Australia.

Menurut staf laboratorium desain Jurusan Teknik Perkapalan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Sukisno, teak boat Indonesia tergolong prospektif. ”Sebab, selama ini pasar perkapalan didominasi kapal-kapal berbahan baku aluminium dan fiber,” ujarnya.

Dia menyarankan agar pengusaha galangan kapal di Indonesia terus menjajaki pasar perkapalan luar negeri, tetapi dipersiapkan juga konsultan desain kapal karena pembeli kapal asal luar negeri selalu mengonsultasikan desain kapal. (Kompas/ HEN/ 19/11/09)

Afganistan Terpuruk karena Konflik dan Korupsi

2010-06-14T22:16:00.000+07:00

Berlin, Selasa - Organisasi terkemuka Transparansi Internasional merilis daftar indeks korupsi negara-negara di dunia tahun 2009, dengan menempatkan Somalia sebagai negara paling korup di urutan ke-180 dan Afganistan di tempat kedua terbawah, atau urutan ke-179.

Daftar tahunan TI itu menunjukkan bagaimana negara-negara yang dilanda konflik kemudian dijalankan dengan praktik-praktik penyuapan dan korupsi. Dalam daftar TI itu, negara-negara yang dilanda konflik menepati urutan-urutan terbawah. Myanmar menempati urutan ke-178, Sudan ke-176, Irak ke-176, dan Chad ke-175.

Indonesia pada tahun 2009 menempati urutan ke-111, bersama Mesir, Kiribati, Mali, Djibouti, Kepulauan Solomon, Mali, Togo, Sao Tome, dan Principe, dengan nilai total 2,8.

Adapun negara paling bersih dari praktik korupsi pada tahun 2009 ditempati Selandia Baru, disusul Denmark (2), Singapura (3), Swedia (4), dan Swiss (5).

TI yang bermarkas besar di Berlin itu menjelaskan, negara-negara yang infrastrukturnya ”tercabik-cabik” oleh konflik membutuhkan bantuan dari luar untuk mencegah mengakarnya budaya korupsi.

”Masyarakat internasional harus menemukan cara yang efisien untuk membantu negara-negara yang tercabik-cabik perang untuk mengembangkan dan mempertahankan lembaga-lembaganya,” jelas Ketua TI Huguette Labelle, Selasa (17/11).

Secara keseluruhan, daftar korupsi 2009 menunjukkan ”kekhawatiran besar” karena mayoritas negara mendapatkan nilai di bawah lima, dari skala penilaian nol (paling korup) sampai 10 (paling bersih).

Pemerintahan Karzai

Afganistan yang pada tahun sebelumnya mendapat skor 1,5, tahun ini mendapat skor lebih rendah, yaitu 1,3, yang mengindikasikan buruknya kinerja pemerintahan Hamid Karzai.

Daftar Indeks Persepsi Korupsi TI 2009 itu juga menjadi ”pembenar” atas tuduhan pemerintahan Karzai yang korup, seperti ditudingkan lawan-lawan politik Karzai dan juga negara-negara pendukungnya.

Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton pekan ini memperingatkan Karzai bahwa dukungan finansial AS akan dikaitkan dengan upaya-upaya untuk mengatasi korupsi dan penghapusan budaya ”impuniti” terhadap mereka yang korup.

Penurunan peringkat bukan hanya dialami negara-negara yang berada dalam kondisi konflik. Sejumlah negara maju Eropa pun mengalami kemunduran dalam soal korupsi.

Italia, yang merupakan anggota G-7, melorot dari peringkat ke-55 pada tahun 2008 menjadi ke-63 pada tahun ini. Anggota Uni Eropa, Yunani, bahkan turun jauh dari rangking ke-57 menjadi ranking ke-71.

China, yang dikenal keras dalam memerangi korupsi, mendapatkan nilai yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 3,6. Namun, dari ranking China juga turun, dari 72 ke posisi 79.

AS menunjukkan perbaikan dengan total nilai naik dari 7,3 ke 7,5, tetapi peringkatnya turun dari 18 menjadi 19.

Kemajuan besar dicatat oleh Norwegia, Qatar, Arab Saudi, Montenegro, dan Malawi. Arab Saudi tahun ini menempati ranking ke-63 bersama-sama Italia. Adapun Qatar menempati ranking ke-22, dengan nilai 7,0. Meskipun masih di bawah, Irak juga menunjukkan perbaikan, dengan nilai 1,5 dari 1,3 pada tahun lalu. (Kompas:/AP/AFP/OKI/ 18/11/2009)

Kunjungan Obama, Lebih Baik di Tunda ?

2010-06-06T11:24:00.001+07:00

Banyak info mengatakan, bahwa batalnya Obama ke Indonesia, disebabkan adanya perubahan yang kurang proporsional terkait Amerika di Indonesia. Di tataran tingkat tinggi, sesungguhnya ada anggapan bahwa Amerika dan Indonesia itu dua Negara sekawan, yang sejak dahulu saling menghargai; tetapi belakangan ini, Indonesia lebih di isi oleh pandangan negatip khususnya karena, sangat dipengaruhi oleh perkalukan AS di dunia Islam, dan juga lemahnya AS dalam melobi kebrutalan Israel di wilayah Palestina. Orang jadi bernaggapan. Apakah ada manfaatnya berkawan dengan Negara yang seperti itu, yang dalam pergaulannya, sering bertindak laksana preman dan tidak peka dengan kesengsaraan orang lain. Jadi kalau di lihat dari kacamata seperti ini, memang ada baiknya agar Obama, membatalkan dahulu kunjungannya ke Indonesia; tetapi persi resminya ala media bisa jadi seperti yang dimuat oleh berbagai media berikut ini;

Kompas, Washington, Tumpahan minyak terburuk dalam sejarah AS memberikan sebuah ujian pada kepemimpinan Presiden AS Barack Obama. Karena masalah itu juga, Obama membatalkan kunjungan yang sedianya dilakukan bulan ini ke Australia dan Indonesia.

Staf Khusus Presiden Bidang Luar Negeri Dino Patti Djalal di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (4/6), mengatakan, Presiden Obama menghubungi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui sambungan telepon pada Jumat pukul 09.00 pagi.

Presiden Obama meminta maaf karena terpaksa menunda kembali kunjungannya ke Indonesia yang semula direncanakan pada Juni 2010 ini.

Penundaan ini terjadi kedua kalinya setelah sebelumnya Presiden Obama dijadwalkan mengunjungi Indonesia pada Maret lalu. Penundaan ketika itu dilakukan karena pemerintahan Obama masih perlu menggalang dukungan untuk meloloskan rancangan undang-undang reformasi layanan kesehatan.

Dino menjelaskan, dalam percakapan telepon selama sekitar 10 menit itu Presiden Obama menjelaskan bahwa ia kembali harus menunda kunjungannya kali ini semata-mata karena ia harus memfokuskan perhatian pada upaya untuk menanggulangi pencemaran minyak di perairan Teluk Meksiko.

Menjawab penjelasan Presiden Obama, Presiden Yudhoyono menyampaikan bahwa ia dapat memahami hal itu. ”Kedua pemimpin juga sepakat mencari tanggal yang tepat untuk kunjungan Presiden Obama ke Indonesia, mungkin November atau sebelumnya. Ini akan dirundingkan oleh pejabat kedua negara,” ujar Dino.

Dino menampik gagasan bahwa penundaan kunjungan Presiden Amerika Serikat itu terkait meningkatnya sentimen negatif terhadap Israel pascaserangan misi kemanusiaan ke Jalur Gaza, Palestina. ”Presiden Yudhoyono justru sudah siap membicarakan masalah Palestina dengan Presiden Obama,” ujar Dino.

Dalam konteks bilateral, persiapan logistik, protokoler, dan substansial untuk menyambut Presiden Obama di Indonesia juga sudah siap.

Logistik dikembalikan

Karena pembatalan itu, sebagian logistik milik Pemerintah AS yang sudah sampai di Pulau Bali dipastikan segera diambil. Pengambilan logistik itu diperkirakan seiring dengan penarikan aparat intelijen AS yang sudah berada di Bali sejak awal pekan ini.

Komandan Pangkalan Udara Ngurah Rai Letkol Penerbang Adrin P Mongan di Denpasar, Jumat (4/6), mengatakan, ”Logistik yang sudah ada di Bali akan ditarik kembali oleh Angkatan Udara AS. Saya kira paling cepat awal pekan depan penarikan akan dilakukan,” kata Aldrin.

Pesawat kargo milik Angkatan Udara AS jenis Boeing C-17 Globemaster mendarat di Base Operasional Pangkalan Udara Ngurah Rai, Denpasar, Rabu lalu. Pesawat itu mengangkut logistik Obama. (Reuters/AFP/ DI/day/ben/har)

China Ditengah Kebersamaan Asean

2010-05-29T19:47:00.000+07:00

Oleh : Rakaryan sukarjaputra

Perkembangan pesat ekonomi China yang menjadikan negara itu sebagai kekuatan terpenting ekonomi dunia saat ini membuat siapa pun patut iri sekaligus khawatir. Dengan kekuatan ekonominya itu, China menjadi negara yang sangat berpengaruh, termasuk terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Pengaruh China yang semakin kuat terhadap sejumlah negara anggota ASEAN, khususnya Kamboja, Laos, dan Myanmar, memang belum sampai tahap ”mengganggu” hubungan di antara negara-negara ASEAN sendiri. China pun sejauh ini lebih banyak menanamkan pengaruhnya dalam bidang ekonomi ketimbang politik dan militer.

Akan tetapi, munculnya China sebagai ”model” bagi sejumlah negara anggota ASEAN membuat ASEAN tidak gampang menanamkan nilai-nilai yang saat ini dianggap sebagai ukuran ”ideal”, yaitu demokrasi, penghormatan, dan penegakan hak-hak asasi manusia (HAM).

Meski ASEAN telah melahirkan piagam yang di dalamnya mengakui demokrasi dan HAM sebagai prinsip-prinsip ideal, model pemerintahan China yang sentralistik dan meletakkan kepentingan negara di atas kepentingan rakyat menjadi ”cermin” bagi beberapa negara anggota ASEAN yang melihat China sebagai contoh baik untuk mereka. Akibatnya, jalan ASEAN untuk mewujudkan nilai-nilai ”ideal” itu masih sangat panjang dan berliku.

Faktor sejarah

Sejarah mencatat kedekatan hubungan China dengan Kamboja, Laos, dan Myanmar pada masa lalu. Kedekatan itu pulalah yang terus dipertahankan China dengan banyak menawarkan kerja sama di bidang ekonomi kepada ketiga negara itu. Pendekatan dilakukan China dengan cara bilateral maupun melalui forum multilateral, antara lain forum negara-negara di sekitar Sungai Mekong.

Selain ketiga negara itu, China pun cukup aktif memperkuat hubungan bilateral dengan sejumlah negara anggota ASEAN lainnya, yaitu Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei, dan juga Indonesia.

Bagi negara-negara mitra ASEAN, khususnya negara-negara Barat di bawah kepemimpinan AS, kedekatan negara-negara Asia Tenggara dengan China tentu mengkhawatirkan karena itu bisa berarti semakin surutnya pamor AS di kawasan ini.

Akan tetapi, bagi sejumlah negara ASEAN sendiri, hampir bisa dipastikan bahwa kedekatan dengan China tidak berarti menjauhkan diri dari kekuatan-kekuatan dunia lain dalam poros yang dipimpin AS.

Ketujuh negara ASEAN yang disebut belakangan setidaknya telah menunjukkan diri sebagai negara-negara yang terbuka, berhubungan dengan semua negara.

Lantas perlukah ASEAN membendung pengaruh China? Pertanyaan itu ada di benak banyak diplomat ASEAN.

Beberapa pihak mengasumsikan potensi dominasi China di masa datang sehingga perlu dipikirkan suatu cara untuk membendung pengaruh China itu. Faktanya, sejumlah negara ASEAN kini mempunyai sengketa perbatasan dengan China, yaitu Filipina, Vietnam, dan Malaysia.

Bangkitnya kekuatan militer China jelas akan mengkhawatirkan dalam konteks sengketa perbatasan, apalagi China akhir-akhir ini cukup sering menunjukkan klaim mereka terhadap wilayah yang disengketakan dengan cara yang mencolok.

Di forum negara-negara di sepanjang Sungai Mekong, China dengan kekuatan ekonomi bisa membangun sejumlah bendungan untuk pembangkit tenaga listrik walau berpengaruh pada minimnya debit air di negara-negara di bagian hilir Sungai Mekong itu, yaitu Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Meski forum Mekong bukan di bawah bendera ASEAN, potensi munculnya permasalahan antara negara-negara ASEAN dan China tidak bisa ditepis.

China yang semakin kuat berpotensi membentuk blok baru di bawah kepemimpinannya. Tiga negara anggota ASEAN yang secara historis mempunyai hubungan dekat dengan China bisa jadi kemudian menggabungkan diri ke blok pimpinan China itu.

Indikasi itu disampaikan beberapa diplomat ASEAN. Sengketa Kamboja dengan Thailand, baik dalam urusan yang terkait dengan mantan Perdana menteri Thaksin Shinawatra maupun wilayah sekitar candi Preah Vihear, adalah salah satunya.

Myanmar yang tampaknya akan menjalankan pemilu menurut caranya sendiri, dan mengabaikan saran-saran ASEAN. Ini juga sebuah indikasi lagi.

Posisi Laos agak unik. Negara ini sangat dekat dengan Vietnam dan juga berhaluan komunis. Posisi geografisnya yang berada di selatan China dengan ekonomi yang masih relatif tertinggal membuat negara ini sangat membutuhkan bantuan ekonomi, dan China mengulurkan tangan untuk Kamboja. ( Kompas, 6/4/2010 )

Militer, Polisi Mustahil Bersama Tangani Operasi Antiteror

2010-05-23T07:11:00.000+07:00

Oleh : Dinny Mutiah

Militer dan polisi mustahil bergabung untuk menangani operasi antiteror secara bersamaan. Pasalnya, operasi terorisme di Indonesia dilakukan bersifat sel dan bisa terjadi bersamaan di beberapa tempat di Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Dosen FISIP UI Andi Widjajanto dalam diskusi bertajuk Kerjasama Polisi dan Militer dalam Operasi Antiterorisme di Jakarta, Senin (29/3).

"Saya pernah bertanya apakah bisa terjadi kerjasama operasi antara militer dan polisi? Mereka menyatakan pada saya agar jangan naif," kata Andi.

Ia beralasan bahwa paradigma antara polisi dan militer sekaligus kapasitas kedua institusi yang berbeda. Dalam perspektif militer, terorisme merupakan ancaman yang harus dihabisi tanpa melihat akar permasalahan. Sebaliknya, perspektif polisi sebagai penegak hukum akan melihat bahwa terorisme merupakan tindakan melawan hukum yang harus ditelisik jejaknya serta dilucuti kemampuannya. Pemerintah bisa menggunakan kedua kapasitas ini untuk menangani hal yang berbeda, tidak bisa digabungkan dalam satu operasi.

"Jadi, pemerintah itu memecah kekuatan jika situasinya semakin memburuk. Misalnya, polisi menangani dua hal di sini, gultor (penanggulangan teror) menangani 3 kelompok di sana. Tidak bisa digabungkan dalam satu operasi," jelasnya.

Pengamat militer UI Edy Prasetyono mengungkapkan bahwa untuk mendukung operasi kedua institusi diperlukan aturan baku perbantuan. Kedua institusi selama ini hanya mengandalkan hasil praktek lapangan yang tidak mengontrol peminjaman sumber daya antar institusi.

Padahal, aset yang dipinjamkan bisa saja sensitif sehingga perlu pihak yang bisa bertanggung jawab atas itu. "Regulasi bisa hanya di tingkat kepmen, tak perlu sampai UU. Yang sekarang berjalan diantara kedua institusi adalah karena ada praktek, tapi tidak ada sistem yang mapan. Bahayanya kalau tidak ada itu, kalau ada material sensitif siapa yang mau bertanggungjawab," ujarnya.

Mantan menhan Juwono Sudarsono memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, semakin sedikit perundang-undangan, semakin baik. Apalagi, ada kesepakatan antara TNI-Polri terkait pelibatan TNI dalam penanganan terorisme di tingkat lapangan.

"Yang penting kemampuan efektifnya. Kalau di lapangan kan sudah ada kesepakatan. Terlalu banyak UU yang terjadi malah hukum rimba karena ada yang harus disinergikan satu sama lain. Sementara itu di lapangan, mereka tidak begitu peduli tentang payung hukum," tandasnya. (Sumber; Media Indonesia,DM/OL-03/29/3/ 2010)

Memperkuat Kemampuan Industri Pertahanan Nasional

2010-05-11T08:59:00.000+07:00

Kenaikan alokasi anggaran belanja pertahanan diproyeksikan menjadi 1,2 persen-1,5 persen dari pendapatan domestik bruto Indonesia dalam kurun 2010-2014 diyakini juga meningkatkan kemampuan alokasi anggaran pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan senjata.

Besaran kenaikan itu, ungkap Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, bisa mencapai 50 persen dari yang biasa dianggarkan dan diterima selama ini. Kondisi seperti itu bisa memberikan keleluasaan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan, untuk makin memfokuskan pengadaan dari produsen dalam negeri.

Apalagi, selain mampu menghasilkan produk persenjataan yang berkualitas dengan harga kompetitif, sejumlah industri pertahanan dalam negeri, semacam PT Pindad, mempunyai kemampuan menerima pesanan dan memasok sesuai kebutuhan TNI. Hal itu dikatakan Sjafrie, Sabtu (8/5), seusai berkunjung ke pabrik munisi PT Pindad di Turen, Malang, Jawa Timur.

”Selama ini produk munisi kaliber kecil (MKK) untuk TNI sudah mengambil dari PT Pindad. Sekarang tinggal kami jajaki apakah mereka mampu memenuhi produk jenis munisi kaliber besar (MKB) yang masih diimpor. Memang kebutuhannya tak banyak. Namun, ada banyak keuntungan jika industri pertahanan dalam negeri kita bisa memenuhinya juga,” ungkap Sjafrie.

Jika dibandingkan dengan produsen luar negeri, industri pertahanan dalam negeri diketahui punya kemampuan teknologi pula. ”Kalau bisa pesan dari industri strategis dalam negeri, jauh lebih murah dan juga menguntungkan untuk perekonomian kita. Kebutuhan rutin kan ada, anggaran sudah dinaikkan. Lebih baik jika uang berputar dalam negeri saja. Itu bagus buat perekonomian kita,” ujarnya.

Apalagi yang disesalkan, menurut Sjafrie, dalam kondisi tertentu, PT Pindad menganggur (idle capacity) lantaran tak ada pemesanan. Padahal, secara teknologi dan infrastruktur, mereka mempunyai kemampuan membuat senjata tertentu. Kapasitas menganggur itu termasuk kemampuannya memproduksi MKB.

”Kami sekarang mau melihat seperti apa idle capacity-nya itu. Kalau pengadaan (MKB) tahun 2010 belum dipesan dari luar, tentu akan kami arahkan ke PT Pindad saja. Kalau untuk pengadaan tahun 2011 ke atas sudah pasti pesan ke sini (PT Pindad) saja,” ujar Sjafrie.

Seusai kunjungan, Direktur Utama PT Pindad Adik Avianto Sudarsono membenarkan, PT Pindad memang memiliki kemampuan memproduksi MKB. Sayang belum berproduksi karena TNI tidak memesannya. Fasilitas untuk memproduksi MKB sudah didirikan sejak 1992.

”Kami sudah meng-invest mesin yang harganya tinggi sebagai bentuk komitmen atas kualitas produk. Sampai ada alat yang kami beli dari Swedia tahun 1997 untuk memproduksi MKB, tetapi belum terpakai sampai sekarang karena order tidak pernah turun. Kalau ada pesanan peluru mortir, jumlahnya kecil, hanya 6.000 butir per tahun,” ujar Adik.

Ia mengakui, kebijakan pemerintah menggenjot anggaran belanja pertahanan hingga 2014 adalah peluang bagi PT Pindad. Apalagi Pindad bisa memproduksi MKB. (Kompas,dwa, 10 Mei 2010).

)

Kemelut Thailand, Perseteruan Demokrasi dengan Militer

2010-04-28T20:57:00.001+07:00

Hari-hari belakngan ini kita melihat Thailand, sibuk dan dilanda upaya pembangkangan Sipil, yang dimotori oleh kelompok kaus merah, para pendukung mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang hingga kini masih menjadi pusat konflik di negara itu. Apa sesungguhnya yang mereka tuntut? Adalah sebuah keadilan; keadilan yang ternyata “sangat sulit” untuk di pahami. Menurut ketua kelompok kaos merah; ”Apa yang terjadi di masa lalu tidak adil, mereka menyebutnya standar ganda. Kami ingin mengoreksinya, tak hanya untuk Thaksin, tetapi semua orang,” begitu kata Jatuporn,pimpinan Kaos Merah.( Thaksin, Militer, dan Melemahnya Dukungan bagi Abhisit/Kompas/30 Maret 2010). Apa sebenarnya yang terjadi di negeri Gadjah Putih itu?

Dari catatan yang bisa saya kumpulkan dari Kompas dan Media Indonesia, kita melihat di awal tahun 2008, Militer Thailand mengakui bahwa kudeta yang mereka lakukan terhadap PM Thaksin Shinawatra, september 2006 telah gagal. Kudeta tersebut tidak sanggup menghapus pengaruh Thaksin. Pernyataan tsb dinyatakan oleh Kepala Angkatan Udara Thailand Chalit Pukbhasuk. Bahkan kekuatan Thaksin malah bangkit. Boleh dikatakan, kabinet Samak didominasi oleh sekutu-sekutu Thaksin. Chalit juga mengumumkan bahwa Dewan Keamanan Nasional (CNS), yang dibentuk militer pasca kudeta untuk menjalankan kekuasaan, secara resmi dibubarkan. Pernyataan itu juga sekaligus memintakan permohonan maaf kepada rakyat, karena tidak berhasil, CNS memang tidak mencoba merebut kekuasaan; menurut mereka, militer telah berbuat yang terbaik untuk negeri itu; atas nama CNS saya memintak maaf katanya.

Ketika KPU Thailand 23 Desember 2007, mengumumkan, Partai Kekuatan Rakyat (PPP, pendukung Thaksin) meraih 233, dari 480 kursi Majelis Rendah. Atau hanya kurang 8 kursi agar jadi posisi mayoritas. Sementara Partai Demokrat (Partai Militer yang didukung oleh Raja Bhumibol) hanya memperoleh 165 kursi. Lainnya partai Chart Thai 40, dan Puea Pandin 24 kursi. Setelah membentuk koalisi, ppp dan sekutunya menguasai 315 kursi di parlemen; 28 Januari 2008 Samak Sundaravej terpilih sebagai PM Thailand dengan merebut 310 suara parlemen; tanggal 29 Januari 2008 Samak resmi jadi PM Thailand setelah direstui oleh Raja.

Bagaimana mungkin, rakyat yang mengelu elukan Raja pada ulang tahunnya yang ke-80, pada 5 Desember 2007, ternyata dalam pemilu justeru memberikan suaranya kepada PPP, yang juga adalah pendukung Thaksin Shinawatra, mantan PM tersingkir. Sulit dibayangkan bagaimana sebuah negeri yang begitu menyayangi Rajanya, tetapi ketika dilakukan pemilu, malah justeru memilih partai yang berseberangan dengan sang Raja. Adakah nilai-nilai keadilan, yang semestinya harus di junjung tinggi serta di hormati oleh semua pihak, tetapi lalu diabaikan dan dihinakan? Mungkin ada baiknya kita melihat kejadian yang ada di Thailand, sebagai cermin yang patut untuk jadi bahan renungan, bahwa keadilan, harus tetap jadi pertimbangan..entah bagaimanapun keadaannya.

Kalau kita baca secara sederhana, sesungguhnya yang terjadi adalah adanya penolakan terhadap keterlibatan militer di ranah demokrasi. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang Thaksin, yang nota bene juga masih dari kalangan pendidikan militer. Bahwa suatu masa dahulu, militer sangat kommpeten dan mampu dengan baik mengelola negeri itu, ya. Tetapi zaman sudah berubah, rakyat membutuhkan sesuatu yang lain, hanya saja pihak militer, masih tetap dalam persfektip lama; dan mereka percaya, rakyat masih sangat mendambakannya.

Bedanya dengan di negeri kita, TNI sepenuhnya menyadari bahwa zaman sudah berubah, dan telah mengambil posisi sesuai kehendak demokrasi. Dalam demokrasi yang ada adalah suara rakyat, bukan kekuatan lain. Dalam sistem demokrasi, suara rakyat tidak bisa dikangkangi dan kalau mau mengikuti kehendak zaman, ya harus ikut berdemokrasi dan memperbaiki demokrasi itu sendiri; dengan cara menjadi sesuatu yang professional sesuai panggilan tugasnya. Kita percaya, Thailand pasti bisa melewatinya, sebab Negara itu mempunyai trek record yang tidak bisa diragukan. Persoalannya, akankah cara-cara demokrasi yang akan mengemuka? Sebab dalam batasan operasi militer selain perang secara universal , aktivitas radikal seperti yang diperlihatkan oleh kelompok kaus merah, sudah sah dihadapi dengan kekuatan militer. Hanya saja, kalau itu yang dipakai, maka kaus merah pasti akan mendapatkan legitimasi baru dan keluar sebagai pemenang. Pertarungan sebuah demokrasi.

Apa sesungguhnya yang kini tengah bertarung adalah pertaruangan antara Demokrasi vs Militer. Katakanlah jika Kaus Merah ( simbol Demokrasi) berhasil mencapai tujuannya, kalangan elite tidak hanya kehilangan kekuatan politik mereka, tetapi juga hak istimewa politik dan ekonomi yang mereka nikmati berkat sistem politik Thailand. Karena itu hal seperti ini tidak mungkin akan dibiarkan; dengan demikian dipercaya ” berarti elemen keras dalam pemerintahan dan militer akan menggunakan segala cara untuk menekan Kaus Merah, tak peduli berapa pun jatuh korban,” Hal seperti inilah yang logis bakal terjadi. Pemerintahan Abhisit jangan sampai jatuh, apapun resikonya.

Pada 10 April, militer telah melakukannya dengan tegas, mereka bergerak untuk membubarkan pemrotes di salah satu basis mereka di kawasan kota tua Ratchadamnoen di dekat Jembatan Phan Fa dan Monumen Demokrasi. Hasilnya, 24 orang tewas, termasuk lima tentara dan seorang wartawan Reuters asal Jepang, Hiro Muramoto. Jatuhnya korban dalam bentrokan itu merupakan yang terburuk sejak aksi protes antimiliter tahun 1992 dan sangat disayangkan. Wajah pemerintahan Abhisit tercoreng, sementara Kaus Merah menjadi kekuatan baru dan semakin nekat pula. Masalahnya, perlukah korban baru yang lebih besar lagi?

Pertarungan Yang Menentukan

Pemerintah Thailand kini menuding adanya elemen garis keras di kalangan Kaus Merah dan menyebutnya sebagai ”teroris”. Dalam pidatonya, Jumat, Abhisit mengatakan, otoritas baru yang diberikan kepada militer bisa dimanfaatkan untuk mengerahkan segala sesuatunya, termasuk menggerakkan pasukan militer secara lebih padu dan lebih besar sehingga bisa menangani ”aktivitas terkait terorisme secara spesifik”dan para demonstran secara umum. Istilah terorisme di kalangan Kaus Merah muncul setelah jatuh korban di pihak tentara. Apalagi seusai bentrokan, Kaus Merah mengambil senjata-senjata yang mereka katakan dirampas dari militer. Militer meminta senjata-senjata itu dikembalikan, tetapi kini tidak jelas keberadaan senjata itu (Kompas 20,4).

Saat ini, skenario terbaik yang bisa diharapkan untuk mengakhiri krisis politik di Thailand adalah jika kelompok elite sadar dan meminta militer untuk menahan diri. Tetapi kelihatannya hal seperti itu adalah sesuatu yang tidak mudah untuk bisa dilakukan. Tanda-tanda adanya kesadaran baru bahwa konstelasi politik telah berubah dan bahwa hak istimewa yang mereka nikmati selama ini sudah tidak lagi bisa diterima oleh mayoritas masyarakatnya masih belum bergeser. Militer dan lingkungan elitenya masih menginginkan agar Negara berjalan sebagaimana mestinya, dan demokrasi harus dapat dikendalikan sesuai dengan karakter bangsa.

Sebaliknya, skenario terburuk adalah jika tindakan keras diambil untuk menumpas gerakan Kaus Merah. Thailand akan terjerumus dalam kekacauan yang membawa negara itu ke jurang kekacauan bahkan bisa jadi kehancuran. Tetapi untuk menerima perubahan, terlebih lagi munculnya kembali Thaksin, adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh kaum militer dan para elite di sekitarnya. Bagi mereka, demokrasi yang tengah di usung kaus merah, pada dasarnya bukanlah demokrasi yang bisa diterima para pihak; meski untuk tetap membiarkan militer terus mengambil alih kedaulatan, juga adalah sesuatu yang sudah tidak pada tempatnya lagi. Semua itu pasti akan kita temukan jawabannya dalam minggu-minggu mendatang ini.

Ancaman Militer China, Kekuatan Pemaksa Di Kawasan

2010-04-12T17:02:00.000+07:00

Kekuatan militer di antara China dan Taiwan makin tidak imbang. China makin kuat, sementara Taiwan tak bisa berkutik tanpa bantuan AS. Meski hubungan China-Taiwan mulai mesra, ancaman akan serangan dari China masih tetap ada. Apalagi mengingat China menginvestasikan jutaan dollar AS khusus untuk memperkuat militernya.

Sejumlah pengamat mengaku China gencar membeli perlengkapan senjata dari Rusia. China juga mengembangkan pesawat tempur dan misil serta membangun militer berteknologi tinggi. Bahkan, China tengah mempertimbangkan membangun kapal induk yang bisa mengangkut pesawat tempur.

Sebaliknya, militer Taiwan justru kerap terjerat sistem yang sudah tua. Persenjataan pun tidak secanggih China karena tak ada yang mau menjual senjata ke Taiwan—kecuali AS—karena takut terhadap China. Bahkan, Taiwan juga mulai mengurangi jumlah personel pasukan.

Untuk menekan ketegangan kedua pihak, Presiden Taiwan Ma Ying-jeou menggalakkan sektor perdagangan dan pariwisata. Langkah Ma ini berbeda dibandingkan dengan pendahulunya, mantan Presiden Chen Shui-bian, yang membuat China marah karena mendukung kemerdekaan bagi Taiwan.

Pakar militer Asia di Akademi Studi Internasional S Rajaratnam di Singapura, Richard Bitzinger, memperkirakan akan ada resolusi atas kedaulatan Taiwan tanpa perlu serangan militer dari China mengingat superioritas militer China dan ketergantungan ekonomi Taiwan pada China. Belum lagi makin kencangnya isolasi diplomatik atas Taiwan. ”Kemungkinan, nantinya Taiwan harus menerima tawaran reunifikasi,” kata Bitzinger.

Meski akhir-akhir ini China melunak, China tak akan membiarkan Taiwan berdiri sendiri. ”Kami menentang perjuangan kemerdekaan Taiwan, menjaga kedaulatan dan integritas China,” kata Menteri Pertahanan China Liang Guanglie, Juli lalu.

Ribuan peluru kendali

Taiwan memperkirakan China memiliki 1.000-1.500 misil (peluru kendali) yang diarahkan ke Taiwan. China juga diduga tetap memperluas kekuatan senjatanya. ”Melihat kekuatan militer China, banyak orang yang ragu Taiwan akan bisa menang perang jika mengandalkan kekuatannya sendiri,” kata Sekretaris Jenderal partai berkuasa Taiwan, Partai Nasionalis (Kuomintang/KMT), Wu Den-yih.

Kelompok peneliti kebijakan di AS, RAND Corp, memperkirakan misil balistik jarak pendek China bisa dengan mudah menghancurkan kekuatan udara Taiwan dengan menyerang landasan pesawat terbang di setiap markas militer Taiwan.

Kondisi Angkatan Laut Taiwan justru lebih parah karena Taiwan hanya memiliki empat kapal selam, dua di antaranya dibuat pada zaman Perang Dunia II. Padahal China mempunyai lebih dari 50 kapal selam. Beberapa di antaranya diduga telah dipersenjatai dengan misil balistik dengan hulu ledak nuklir.

Jika terjadi serangan dari China, AS wajib melindungi Taiwan. Hanya saja pertanyaannya kini adalah seberapa cepat AS bisa datang dan menyelamatkan Taiwan? Apakah AS juga mempunyai keberanian melawan China? Pasalnya, China bisa dengan sangat mudah menyerang markas AS di Jepang dengan misil jarak jauhnya. (Sumber: reuters/luk/2/9/09)

Konflik Masa Datang, Dalam Persfektip Kekuatan Militer

2010-04-01T08:33:00.000+07:00

Perubahan geopolitik dunia saat ini dan masa mendatang ditentukan oleh penguasaan terhadap pangan, energi, dan air bersih. Sumber konflik pada masa mendatang bukan lagi soal agama, wilayah, dan keamanan, melainkan penguasaan pangan, energi, dan air bersih. Hal itu pernah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka seminar internasional ”Indonesia Menuju 2025: Tantangan Geopolitik dan Keamanan dengan Fokus Sumber Daya Alam, Ekonomi, dan Energi” di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/3). Seminar digelar dalam rangka peringatan satu tahun Universitas Pertahanan Indonesia. Acara ini dihadiri Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro beserta para menteri lainnya.

”Menghadapi tantangan global masa kini dan masa datang, menurut presiden, diperlukan kesadaran baru dan tanggung jawab bersama dari semua bangsa di dunia, dari seluruh umat manusia, termasuk kesediaan untuk membangun gaya hidup yang pro-keselamatan bumi, proplanet.” Untuk itu mutlak adanya kemampuan penguasaan dan penggunaan teknologi yang mampu mengatasi berbagai masalah global. Masalah global yang terkait, ketahanan pangan, energi, dan air serta ancaman yang tidak tradisional. Di sini dibutuhkan inovasi dari seluruh masyarakat dunia. Kemudian juga, diperlukan kerja sama dan kemitraan global yang lebih efektif, termasuk diperlukannya semacam koordinasi kebijakan dan collective actions (aksi-aksi bersama) yang dijalankan bersama.”

Terkait dengan sumber-sumber konflik di masa mendatang yang harus dicarikan jalan keluarnya untuk menghindari perbenturan-perbenturan, Presiden Yudhoyono menyatakan, setiap negara di dunia harus mencari solusinya secara damai. ”Jangan terlalu cepat dan terlalu mudah menggunakan kekuatan militer.” Kalau itu terjadi, umat manusia akan kalah dua kali. ”Sudah kesulitan dalam mendapatkan sumber-sumber energi, pangan, dan air, ditambah dengan tragedi peperangan yang biasanya menimbulkan kesengsaraan dan kesulitan bagi umat manusia.”

Pakar pertahanan

Pada saat yang sama, Purnomo Yusgiantoro (Menhan) mengatakan, seminar internasional itu digunakan untuk mempersiapkan generasi pemimpin dan pakar pertahanan yang modern dalam menghadapi tantangan masa depan. Universitas Pertahanan Indonesia diprakarsai oleh mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan Panglima TNI, dan dikomandoi Dirjen Strahan Dephan, Mayjen Syarifudin Tippe. Peresmiannya dilakukan 11 Maret 2009 oleh Presiden Yudhoyono.

Menurut Purnomo, seminar yang berlangsung selama dua hari ini diharapkan mampu mencari jawaban tentang yang seharusnya dan bisa dilakukan Indonesia. Isu seperti itu adalah isu strategis yang diharapkan jawabannya bisa dihasilkan dari seminar itu. ”Sekarang pertanyaannya, kan, bagaimana caranya agar semua keterbatasan yang terjadi di masa mendatang itu tidak akan menjadi konflik yang kemudian berpengaruh pada masalah-masalah keamanan.” ( Sumber: Kompas/dwa/har/MI/18/3/2010)

Bangga Jadi Prajurit Keraton Yogyakarta

2010-03-24T15:21:00.001+07:00

Hampir 40 tahun, Suwarji (61) dan Muhjapar (61) setia menjadi abdi dalem prajurit Keraton Yogyakarta. Tampil berbaris dan berderap seperti saat Grebeg Idul Adha, Sabtu (28/11), merupakan sesuatu yang istimewa.

Suwarji, sambil memeluk senapan laras panjang peninggalan Belanda, menuturkan, ia seangkatan dengan Muhjapar. Mereka mendaftar bareng sebagai abdi dalem prajurit tahun 1971.

"Senang sekali saat diberi tahu kami diterima. Waktu itu, saya dimasukkan ke Bergada Bugis. Lantas lima tahun sesudahnya hingga sekarang, saya berada di Bergada Prawirotomo. Tugasnya memegang bedil," kata Suwarji, yang sehari-hari wiraswastawan ini.

Muhjapar dari dulu sampai sekarang ditempatkan di Bergada Prawirotomo. Ia juga mengangkat senjata. "Dulu nggak milih sebagai prajurit yang memegang apa. Keraton yang menentukan," kata petani Sewon, Bantul, itu.

Mereka bisa dibilang nyaris tak pernah absen. Baik saat Grebeg Idul Adha, Idul Fitri, maupun Maulud. Walau sudah berkali, sebulan sebelum grebeg, mereka tetap diwajibkan latihan. Seminggu latihan sekali.

Tukiran (54), prajurit di Bergada Surokarso, menuturkan, diterima sebagai abdi dalem saja sudah anugerah luar biasa. "Bukan uang yang kami cari, tapi keinginan mengabdi," tutur Tukiran. Ia menyebut, empat bulan sekali, ia mendapat Rp 2.000 dari keraton. Mereka belum pernah naik pangkat.

Bagi mereka yang sudah naik pangkat juga tak sombong. Triyono (46), staf laboran di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, misalnya. Ia baru 12 tahun bergabung. Sabtu lalu adalah kali pertamanya sebagai Panji Perintah atau komandan pasukan di Bergada Bugis. Lima tahun pertama, posisinya prajurit biasa.

Wajah-wajah usia 40 tahun ke atas mendominasi 10 bergada yang masing-masing beranggotakan minimal 50 orang ini. Namun, sejumput, tampak wajah-wajah muda seperti Murdoko. Pemuda ini karyawan usaha kerajinan gerabah di Kasongan, Bantul. Grebeg Besar Sabtu lalu adalah "aksinya" yang kedua.

Murdoko mendaftar dua tahun lalu, namun baru diterima tahun kemarin. "Tesnya tertulis dan wawancara. Ada juga penilaian cara berjalan dan memegang tombak. Setahun dulu dilihat, baru saya diterima. Banyak yang gagal lho," kata Murdoko, dengan nada bangga. Seingat dia, angkatannya terdiri 85 pendaftar, hanya 40 yang diterima oleh keraton.

Wajah-wajah bangga jelas terpancar di wajah-wajah mereka. Saat melihat cara berjalan, memalingkan kepala ke kiri-kanan, dan menggerakkan badan seturut irama musik, mereka seakan menari. Rasa bangga membuat mereka menjadi mantap.

Kebanggaan mereka menjadi prajurit keraton sungguh sebuah kenyataan. Sebuah kenyataan yang tak bisa diukur dengan rupiah. ( Kompas/30/11/2009/Pra)

Ancaman Terorisme Baru

2010-03-16T20:40:00.001+07:00

Setelah Noordin M Top tewas di tangan Densus 88, publik menganggap ancaman terorisme di Indonesia sudah berakhir.

Keterangan resmi pemerintah yang menunjuk hubungan antara Aceh dan penyergapan mematikan terhadap Dulmatin di Pamulang (Kompas.com, 10/03/2010) mematahkan anggapan itu. Aksi terorisme masih berbahaya.

Pejabat keamanan menghubungkan perkembangan ancaman terbaru dengan Dulmatin dan Umar Patek, pentolan teroris paling dicari di Asia Tenggara bertahun-tahun. Pesannya jelas, kelompok ini masih jadi ancaman di kawasan ini. Sasaran yang dituju tampaknya Jemaah Islamiyah (JI), sempalannya, atau organisasi terkait. Aparat keamanan di wilayah ini menganggap tingkat bahaya sedang naik, seperti juga dilaporkan intelijen Singapura tentang ancaman teror di Selat Malaka.

Laporan-laporan resmi menyebut JI organisasi jaringan teroris berbasis luas di Asia Tenggara. Meski tak mengontrol wilayah tertentu sebagai basis tetap operasi, JI dipercayai bergerak di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. JI juga dianggap sebagai tandem Al Qaeda di wilayah ini sehingga PBB menyebutnya sebagai organisasi teroris internasional.

Sejak George W Bush meluncurkan Global War on Terror di bawah hegemoni Amerika Serikat sesudah serangan 9/11, JI dimasukkan sebagai musuh utama di Asia Tenggara. Kawasan ini dianggap second front perang melawan terorisme kendati sejumlah ahli mempersoalkan relevansi sebutan itu karena konteks historis, sosial, dan politik wilayah ini berbeda dengan Timur Tengah, misalnya. Pemerintah di kawasan ini, khususnya Indonesia, di bawah dukungan AS dalam bentuk latihan, peralatan, dan keuangan, lantas bekerja keras memerangi aksi terorisme.

Kelemahan

Ada dua hal terkait terorisme di Indonesia yang perlu diperhatikan. Pertama, pengetahuan kita mengenai aksi terorisme sangat terbatas. Studi tentang terorisme di Indonesia dan Asia Tenggara didominasi studi berbasis pendekatan tradisional, yang bersandar ke studi keamanan ortodoks dan studi tentang counter-insurgency. Studi semacam ini cenderung membatasi asumsi tentang sifat, penyebab, dan jalan keluar terhadap terorisme dengan bersandar pada negara. Problemnya, pengetahuan yang dihasilkan patut diperdebatkan karena kerap tak ditunjang data empiris kuat (Jakcson, 2007) dan dangkal.

Kelemahan karya-karya akademik tentang terorisme, khususnya tentang JI, pernah dipersoalkan oleh Hamilton-Hart (2005). Dia mengingatkan kualitas informasi dan penyederhanaan aksi terorisme sebagai masalah patologi pelakunya. Banyak studi yang dihasilkan ahli terorisme dipenuhi catatan kaki bersumber dari BAP polisi, dakwaan jaksa, pembelaan di pengadilan, keputusan hakim, dan laporan intelijen, tanpa investigasi konteks historis secara lebih luas.

Ini diperburuk pemberitaan media mainstream yang secara berulang menerbitkan dan menyiarkan berita dengan bersandar pada laporan-laporan itu atau mengembangkan wawancara dengan pejabat keamanan yang dianggap memiliki otoritas. Masalah pokoknya, menurut Lafree & Dugan (2007), data pemerintah sarat pertimbangan politik tentang terorisme. Studi semacam itu akan terjebak dalam apa yang oleh Herman & O’Sullivan (1989) dianggap bagian industri terorisme Dengan aktor beragam, seperti pejabat dan lembaga pemerintah, lembaga penelitian, analis, perusahaan keamanan swasta, industri ini sebenarnya bekerja melayani kepentingan pasar.

Kedua, dengan basis pengetahuan seperti itu, kelemahan berikutnya adalah penyelesaian aksi terorisme oleh pemerintah yang mengandalkan pendekatan ”perang” semata. Hasilnya, penyergapan mematikan, penjara, surveillance, dan pendekatan karitatif dalam pemulihan eks-teroris ternyata tidak mengakhiri ancaman terorisme. Perlu studi komprehensif yang menghindar dari anggapan bahwa kekerasan sebagai sesuatu yang endemik di dalam ajaran agama dan hanya terjebak mengurai jejaring para aktor teror.

Sebaliknya, kita memusatkan perhatian pada lingkungan politik dan ekonomi dalam kurun waktu tertentu di mana tindakan-tindakan teroris berlangsung. Fakta bahwa banyak di antara pimpinan JI terlibat dalam perang mujahidin di Afganistan pada 1980-an memberi isyarat, radikalisme disertai kekerasan yang muncul sesudahnya, kuat berakar di Perang Dingin. Para mujahidin, termasuk Bin Laden, yang ambil bagian dalam perang kontra-revolusi di negeri itu diagung-agungkan Ronald Reagan sebagai pahlawan. Perubahan setelah Perang Dingin, konteks ekonomi dan politik terorisme global bisa diinvestigasi.

Penerapan neoliberalisme terutama lewat instrumen perang imperialis AS di Irak telah menyuburkan sentimen global melalui serangan teroris yang saling terkait. Di Indonesia, retorika anti-AS memperoleh lahan subur, sebagian tersalur lewat aksi terorisme dan ketidakpuasan terhadap imperialisme diungkapkan lewat perang berjubah agama. Soal global ini berbaur dengan proses exclusion secara politik dan ekonomi dalam 10 tahun ini. Terjadinya restorasi kelas, di mana proses pengerukan kekayaan tak saja terjadi lewat akumulasi kekayaan ke tangan segelintir orang, tetapi juga ke negara kaya, menimbulkan ketidakpuasan meluas. Kemiskinan, pengangguran, tersingkir secara sosial dan politik, jadi pemicu bangkitnya ilusi kekerasan berdalih agama.

Pemerintah perlu mengubah pendekatan pemberantasan terorisme dari pendekatan ”perang” semata ke perubahan kebijakan ekonomi politik mendasar. Salah satu yang mendesak adalah pemerintah harus bisa mengatakan hal berbeda kepada AS dalam hubungan dengan perang Irak ataupun Afganistan sebagai akar dari aksi-aksi terorisme. Kunjungan Obama mestinya dimanfaatkan untuk menyampaikan nota politik baru tentang itu, bukan terjebak diplomasi datar, melaporkan ”keberhasilan” memerangi terorisme, apalagi sekadar untuk pencitraan politik.(Sumber: Kompas,11/3/
Arianto sangaji Penulis Buku ”Penanganan Terorisme”, Sedang Studi di Toronto, Kanada)

Sustainabilitas Terorisme

2010-03-09T21:57:00.000+07:00

”Nothingness is the source of not only absolute freedom but also existential horror and emotional anguish. Nihilism has only one truth to declare, namely, that ultimately nothingness prevails and the world is meaningless.”

Helmut Thielicke (1969)

Saat hati diri mencermatinya, teror bom bunuh diri di Kuningan kemarin sungguh mengerikan. Namun, di mata para teroris, itu menjanjikan ganjaran indah di dunia entah, nothingness.

Terorisme meminati konsep mimpi meta-hidup. Artinya, terorisme menggusur nilai indah kehidupan nyata. Kematian dipuja. Hidup orang lain dinafikan, juga hidupnya sendiri. Jangan dilupakan eulogia juru bicara Al Qaeda 2001, The thousands of our young people look forward to death, like the pagans (kafir) look forward to living. Bunuh diri adalah cetusan final-banalnya.

Dua tahun lalu, pada headline sebuah koran di Jawa Timur ada judul Terorisme Rekrut 32.000 Bomber. Sebanyak itukah? Mengapa? Bagi mereka, bom menjelma bak pesta, ekspresi totalitas komitmen diri. Sangat banal.

Ideologis

Terorisme bukan sebuah paham, tetapi gerakan. Dalam skenario gerakan, efektivitas tindakan memiliki berbagai variasi strategis dan simbolis. Secara strategis, bom menghancurkan; secara simbolis, itu tanda keberadaan.

Simbolisme dalam ranah teroris memiliki karakter mengecoh. Kecohan pertama langsung terkait atribut ideologis. Di sinilah rumitnya, terorisme gandeng atau tidak gandeng dengan agama atau ideologi apa pun. Jika tokoh-tokoh bangsa tergiring fokus ke sana, itu berarti strategi teroris sukses.

Asal dipahami, Erich From mengingatkan, tindakan teror bukan ekspresi kengawuran. Teror pasti merupakan produk tindakan sistematis. Ada rancangan, ada kepastian metodologi, ada target, ada sistem rekrutmen, ada pelatihan, ada organisasi. Dan, yang pasti mendasari adalah ideologi.

Dari metodologi dramaturgi sosiolog Erving Goffman, diketahui, aktivitas terorisme memakai dua panggung, yaitu setting panggung depan (yang kita lihat) dan belakang (tak terlihat).

Jangan keliru tebak, panggung belakang bukan sekadar aneka pertemuan rahasia dan tersembunyi untuk merancang pengeboman (panggung depan). Yang tak tampak justru memiliki sofistikasi cetusan berlapis-lapis. Artinya, pelaku bunuh diri yang amat kejam, misalnya, di panggung belakang bisa tampil sebagai pribadi yang amat taat beribadah, setia kepada keluarga, cerdas, berpendidikan, dan seterusnya.

Abu (sebutlah begitu pelakunya) bukan orang ngawur. Ia kalem, santun, bertanggung jawab terhadap istri dan anak, rajin beribadat. Seorang ”N” bisa jadi sehari-harinya tampil sederhana, cerdas, penuh komitmen, amat rajin berdoa. Demikian puluhan atau ratusan yang lain. Bahkan, mereka juga tinggal di rumah sebelah. Terorisme mengalami erosi kengerian kehadiran. Sebab, ternyata teroris itu santun dan mungkin tampak rajin beragama.

Bisa dibayangkan, apabila dalam setting panggung belakang yang ada adalah sebuah organisasi! Cetusannya pasti canggih. Organisasi filantropik yang dengan simpatik menyokong pembangunan rumah ibadat, dapat terjadi pada saat yang sama menyuntik dana organisasi teroristik pula.

Menjadi lebih rumit lagi saat organisasi ini memainkan pola ideologi agamis. Penonton akan mudah terkecoh, dari mengutuk kepada memuji. Kekejian bunuh diri menjadi ekspresi kemartiran. Kematian ngeri menjadi simbol pencapaian janji surgawi di dunia entah.

Dalam logika manajerial bom bunuh diri, tindakan taktis bukan saja meminta keterampilan, tetapi juga komitmen. Komitmen menjadi mungkin hanya apabila melibatkan totalitas pemberian diri. Totalitas pastilah mengandaikan fondasi ideologis yang kokoh.

”Sustainable”

Organisasi terorisme beda dengan organisasi politik. Membubarkan organisasi politik berarti mencabut izin, membuyarkan kantor pusat, menghancurkan simbol-simbol politisnya.

Membubarkan organisasi teroristik? Tidak mudah. Terorisme memiliki karakter sustainabilitas yang kental. Justru karena tidak merupakan sebuah wacana, tetapi gerakan.

Gerakan terorisme ada dalam ranah model ”amoeba”, ia menggandakan diri secara cepat dalam berbagai lapis. Sejauh ini, yang kita simak pada masa lalu dari penangkapan Detasemen 88 adalah pelaku seputar pengajar agama, pemuda yang rajin beribadat, para penganggur juga sarjana, peracik bom, kurir.

Tidak bisa disepelekan di luar lapis kelompok yang disebut ini, yaitu lapis mondial organisasi gerakan mereka. Terorisme sustainable karena memiliki jaringan, jaringan mondial, internasional. Strategi memutus jaringan membutuhkan kecanggihan dan ketekunan.

Perangkat lunak

Terorisme memiliki komponen perangkat lunak dan perangkat keras strategis. Perangkat kerasnya tampak dari teknologi canggih meracik bom berdaya ledak tinggi.

Sementara perangkat lunak terorisme adalah ideologi (dapat pula agamis) dengan kompleksitas jaringan organisasi yang berlapis-lapis. Jelas, perangkat lunak semacam ini tidak mungkin dihadapi sistem keamanan paling canggih sekalipun.

Diperlukan kritik diri pada tataran menyeluruh, termasuk religiusitas (yang dekat dengan cara hidup beragama). Dalam melawan terorisme, nihilistik diperlukan berbagai kesadaran baru yang humanis. Orang tidak boleh lega dengan model-model kesalehan formal, macam pembangunan fisik rumah-rumah ibadat, kemeriahan upacara ritual atau ratifikasi aneka peraturan agamis. Tidak dari sendirinya penampilan tampak suci mengatakan kesejatian beriman.

Perangkat lunak aktivitas teroristik akan runtuh bila bangsa ini rajin mempromosikan nilai-nilai kehidupan dan kearifan sendiri, seperti solidaritas, kesetiakawanan, dialog, persahabatan, silaturahim.

Solidaritas memungkinkan satu sama lain membangun nurani dalam cita rasa demikian: kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang lain adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan kita juga.

Kesetiakawanan adalah nilai menjadi kawan setia tanpa memandang agama, nasionalitas, suku, tingkat ekonomi, atau pengetahuan satu sama lain. Kebersamaan memproduksi entusiasme dan kegembiraan. Tanpa kebersamaan, yang ada hanyalah kesunyian.

Persahabatan berarti orang bertindak sebagai bagian dari hidup orang lain. Demikian juga orang lain kita pandang sebagai bagian dari hidupku. Sementara silaturahim merupakan nilai relasi yang saling membagi berkat.

Dan, demikian seharusnya dalam seluruh tahun-tahun kehidupan kita, mendulang kearifan hidup bersama.

Sumber: Kompas/ 21/7/ 2009/Armada Riyanto Dosen Filsafat Politik; Ketua STFT Widya Sasana, Malang

Dilema Rumah Negara TNI

2010-03-02T23:30:00.001+07:00

Sengketa kepemilikan rumah negara Tentara Nasional Indonesia merupakan persoalan dilematis. Di satu sisi Markas Besar TNI kekurangan rumah bagi prajuritnya, di sisi lain aspek kemanusiaan bagi purnawirawan TNI juga tidak bisa dikesampingkan.

Penelusuran Kompas mulai hari Rabu (27/1) hingga Minggu di sejumlah kompleks rumah negara atau rumah dinas TNI, yang menjadi lokasi sengketa antara TNI dan penghuni rumah, menunjukkan persoalan utamanya mengerucut pada soal hak milik rumah karena perbedaan penafsiran atas peraturan perundang-undangan.

Persoalan itu antara lain dikemukakan Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Penghuni Perumahan Negara (FKPPN) Brigadir Jenderal (Purn) Soemarto, yang tinggal di Kompleks Perumahan TNI Angkatan Darat, Sumur Batu, Jakarta Pusat.

Salah satu peraturan yang tidak dijalankan dengan baik, menurut Soemarto, adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara, tanggal 26 Februari 2008. Dalam Pasal 1 Ayat 2, 3, dan 4 perpres itu disebutkan soal golongan rumah yang dibagi menjadi tiga.

Rumah golongan I adalah yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan penghuniannya terbatas selama masa jabatan. Rumah golongan II adalah yang tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan suatu instansi dan hanya didiami selama menjadi pegawai negeri dan jika sudah berhenti atau pensiun harus dikembalikan kepada negara. Rumah golongan III adalah yang bisa dijual kepada penghuninya.

Pada Pasal 8 Perpres itu disebutkan soal kemungkinan pengalihan status rumah negara golongan II menjadi golongan III, dengan didahului permohonan. ”Hingga saat ini tidak ada proses pengalihan yang diindahkan,” kata Soemarto.

Namun, muncul Surat Telegram Menteri Pertahanan Nomor ST/17/2008 yang ditandatangani Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Mayor Jenderal Suryadi tanggal 28 Juli 2008. Dalam surat telegram itu disebutkan bahwa Kementerian Pertahanan dan TNI belum merencanakan izin perubahan status rumah negara golongan II menjadi golongan III.

Terhadap masalah ini, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, pekan lalu, menegaskan, rumah negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI masuk rumah negara golongan I dan II, tidak ada golongan III.

Persoalan serupa muncul di Kompleks Berland di Matraman, Jakarta Pusat; Kompleks Bulak Rantai di Kampung Tengah, Kramatjati, Jakarta Timur; Kompleks Eks Batalyon Angkutan Kuda Beban di Cililitan Besar, Jakarta Timur; Perumahan TNI AD di Jalan Otista III, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur; dan di Perumahan Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad) di Jalan Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Di luar Jakarta, persoalan muncul di Perumahan Negara Pangkalan TNI Angkatan Laut V Surabaya. Pada awal Januari 2010 warga menerima selebaran peringatan atas nama Tim Penertiban Rumah Negara Lantamal V TNI AL. Akibatnya, warga yang telah menghuni rumah selama puluhan tahun, khususnya penghuni di tujuh rumah, menjadi resah dan khawatir.

Warga mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya sebagai upaya mempertahankan rumah mereka. ”Karena sekarang masih dalam proses hukum, seharusnya semua pihak menghormatinya sampai berkekuatan hukum tetap,” kata Fahmi Bachmid, penasihat hukum warga, Minggu, di Surabaya.

Di Makassar, Sulawesi Selatan, Kepala Penerangan Komando Daerah Militer (Kodam) VII/Wirabuana Mayor (Inf) Rustam Effendi mengungkapkan, jumlah rumah negara di lingkungan Kodam VII/Wirabuana 6.497 unit. Pada 2006, jumlah rumah dinas yang ditempati bukan oleh prajurit aktif atau purnawirawan mencapai 788 rumah. Ada yang ditempati anak-anak purnawirawan TNI, bahkan masyarakat umum. ”Hingga 15 September 2008, kami berhasil menertibkan 374 rumah yang kini sudah ditempati prajurit TNI yang berhak,” kata Rustam.

Rustam menguraikan, sesuai Surat Telegram Kepala Staf Angkatan Darat Nomor ST/1460/2006 tertanggal 2 November 2006, purnawirawan yang belum memiliki rumah sendiri bisa menempati rumah dinas hingga yang bersangkutan dan istrinya meninggal dunia. ”Jadi, kami hanya menertibkan rumah yang hanya dihuni oleh anak purnawirawan atau ditempati masyarakat umum,” tutur Rustam.

DPR bentuk panitia kerja

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P Tubagus Hasanuddin, Minggu, mengatakan, sengketa rumah dinas TNI itu disebabkan kurangnya rumah negara yang dimiliki TNI. ”Di sisi lain, mengusir penghuni yang sudah tinggal puluhan tahun di rumah negara juga bukan hal bijaksana,” ujar Tubagus, mantan Sekretaris Militer Presiden Megawati Soekarnoputri itu.

Sjafrie, pekan lalu, memaparkan, jumlah rumah negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI 198.170 unit sehingga terdapat kekurangan rumah sebanyak 159.704 unit.

”Negara (pemerintah) perlu turun tangan,” kata Tubagus. Selain itu, imbuh Tubagus, semua pihak perlu saling menghormati dan tetap pada jalur hukum.

Saat ini, kata Tubagus, sudah dibentuk Panitia Kerja Perumahan yang telah mendengarkan pendapat dari pihak penghuni rumah negara. Selanjutnya, pada pertengahan Februari, rapat dengar pendapat serupa akan dilakukan dengan Panglima TNI dan Kementerian Pertahanan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan keluarga besar prajurit Kostrad di Cilodong, Depok, Jawa Barat, Minggu, menyatakan, pemerintah akan terus meningkatkan kesejahteraan dan kelengkapan TNI lagi sesuai dengan kemampuan anggaran dan kemampuan negara. ”Bukan hanya itu, termasuk rumah dinasnya,” kata Presiden. (Kompas/1/2/2010/ WIN / ROW / BEE / INK / HAR)

Peluang Bisnis, Coba dan Gabunglah

2010-02-26T10:19:00.007+07:00

KENAPA HARUS GABUNG

Apakah kita bisa langsung dapat duit jika bergabung dengan program ini..? Bagaimana jaminannya? Lebih lagi, kalau anda masih pemula, dan ingin memulai bisnis atau mencoba peruntungan di dunia maya, berarti anda membutuhkan sahabat pendamping, teman yang bisa anda Tanya kalau anda menghadapi persoalan. Anda harus percaya bahwa sebenarnya semua pekerjaan itu dapat dikerjakan, dengan syarat kita mau belajar, mau menbaca, mau bertanya dan berusaha untuk bisa. Kalau niat itu sudah ada, maka yang perlu anda cari adalah kumpulan atau group yang anda bisa merasa betah dan enjoi di dalamnya. Maka saran saya bergabunglah di UANG PANAS. COM Anda akan diberi tahu, cara berbisnis di dunia maya, dunia internet dan sekaligus anda punya potensi menghasilkan uang. Enak kan? Enak bangat. COBA LIHAT

Ada beberapa alasan saya merekomendasikan anda untuk bergabung dengan progam uangpanas.com
Pertama, saya melihat profile Personalnya yang mempunyai pribadi yang baik, dan bisa dipercaya. Pernah ga dengar apa modal utama seorang wirausaha? Dengarlah apa yang dikatakan Arifin Ponigoro (pemilik ; Medco group), menurutnya “ Ada sembilan prinsip bisnis yang perlu dipegang dalam mengembangkan sebuah usaha ; yaitu intuisi (memadukan kata hati dan akal sehat), kesetaraan (bersikap adil kepada lawan sekalipun), kejujuran (jujur itu langgeng), percaya diri (yakinkan diri, pengaruhi orang lain), jejaring (sejuta kawan kurang, satu lawan jangan), tanggung jawab (tunaikan kewajiban, hadapi persoalan), sumber daya manusia (pilih yang terbaik dan berdayakan), inovasi (berkarya tanpa jeda), serta peduli (menumbuhkan entrepreneurship). Artinya anda juga dapat berhasil kalau “mau”.
Cobalah berkunjung ke Uang Panas.Com. Anda akan dapat minimal, merasakan aromanya.
Kedua, Saya juga ingin membangun bisnis online seperti program ini, tetapi untuk sementara coba belajar dulu dengan produk kawan, apakah anda juga mempunyai pemikiran yang sama seperti saya...? Ketiga, mencoba usaha nyata di dunia internet. Keempat. Saya masih pemula dalam hal blogging, internet marketing atau bisnis internet lainnya, orang bisa berhasil dan sukses tentu saya juga bisa berhasil, kalau kerjanya benar. BISA LIHAT DISINI

Kelima, saya percaya, tidak ada yang bisa menjamin keberhasilan 100%, hanya DIA lah yang menentukan segalanya. semua itu tergantung dari keuletan dan kesabaran kita dalam mengelola usaha. Sudah banyak yang gagal dengan kehilangan modalnya, tetapi banyak juga yang berhasil dan berlimpah. Kalah dan menang adalah permainan upaya Asa, sakit dan senang adalah permainan hidup. Ada susah ada senang. Kenapa harus bingung? Semua usaha punya peluang untuk bisa maju, dan juga untuk tidak berhasil sama sekali. Yang penting usaha, pake pikiran dan akal budi secara benar.

Ingin sukses.. Mari kita jalani usaha ini dengan sungguh-sungguh. dan jangan lupa Ingat semangatnya SEDEKAH, anda berikan satu Tuhan akan membalasnya dengan Tiga, Lima dst. Anda harus percaya itu. Kalau anda ihlas, sebenarnya berbisnis dengan tuhan itu paling nikmat. Gunakan uang anda dengan benar dan ihklas, tanpa mengharap balasan dari NYA. Percayalah anda akan memperoleh semua kebaikan dan kelimpahannya kembali. Ga percaya? Cobalah. Buat penelitian kecil-kecilan. Bagaimana perimbangan harta yang dengan ihklas di pergunakan dan sedekahkan dengan balasan yang anda terima. Bukan di akhirat, tetapi di dunia ini. Ga percaya. Buktikan sendiri. Daftar DISINI ....

Berakhirnya "Era TNI", Penjuru Yang Berubah

2010-02-20T20:49:00.000+07:00

Oleh : Roch Basoeki Mangoenpoerojo

Berakhirnya tahun 2009, berakhir pula aroma TNI dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Sekalipun masih ada nama-nama purnawirawan TNI, tetapi tidak terasa kaitannya dengan keperkasaan TNI. Presiden SBY telah menuntaskan reformasi TNI, dan TNI tidak lagi berada di depan.

Mewakili aspirasi rakyat tentang kondisi ini, benarkah TNI tak dibutuhkan lagi oleh masyarakat? Bagi yang merasa masih perlu, harus meninjau ulang kemampuan TNI.

Dua TNI

TNI wadag (tampil fisik) yang bersenjata berbeda dengan TNI nurani (sarat nilai). Era 1945- 1965, TNI unjuk prestasi dengan nilai dan karya. Mereka dihormati rakyat, dibutuhkan pemuka masyarakat kendati dibenci politisi. Sementara pada era 1968- 1998, TNI unjuk kekuasaan ikut Soeharto. Mereka ditakuti rakyat, dibutuhkan cukong dan membikin iri hati para politisi. Di era Reformasi, peranannya menurun dan berakhir pada tahun 2009.

Kemenangan Palagan Ambarawa, 15 Desember 1945, mengantar Kolonel Sudirman (pimpinannya) menjadi Panglima Besar TNI. Anggota Laskar Muhamadiyah Purwokerto mampu menyatukan laskar lain ke dalam tubuh TNI untuk berkarya bagi bangsanya. Ia pernah tercemari saat berhubungan dengan insan politik (Tan Malaka) dan berhadapan dengan Soekarno, tetapi dari situ muncullah semboyan ”Politik TNI adalah politik Negara (Soekarno-Hatta)”.

Ketangguhan TNI sangat bermanfaat untuk meningkatkan percaya diri bangsa dalam menghadapi Belanda yang memakai kekuatan teknologi, dan didukung Sekutu. Bukan cuma itu, dikembangkannya kesisteman berdasarkan kemampuan senyatanya sebagai bangsa, disebut sishankamrata. Sistem tersebut dikawal seperangkat santi-aji made in Indonesia, seperti Dharma Pusaka dan Pinaka Baladika, antara lain berisi Sapta-Marga, 11 Kepemimpinan, dan banyak lagi (bandingkan dengan sekarang, yang semua serbabuatan asing). Di sisi teknik lahir ”ilmu gerilya” beserta antinya, yang kemudian digunakan oleh Vietnam untuk mengusir Amerika Serikat.

Karya itu membuat TNI dicintai rakyat, tetapi dianggap ”setan desa” oleh para politisi. Sampai pada saatnya, TNI (AD) menolak adanya Angkatan V yang membuat PKI marah besar, berujung pada pembunuhan tujuh pahlawan revolusi.

Sejak 1968, mereka menjadi ABRI. Dari sekadar stabilisator dan dinamisator di tengah rakyat menjadi penguasa di atas rakyat. Masuk gelanggang kekuasaan menjadi Muspika, Muspida, dan seterusnya. Titah Presiden, satu- satunya software yang harus dipatuhi. Hardware, digunakan- nya Babinsa sampai Kodam (aparat teritorial) yang telah terlembaga. Akibatnya, Sapta Marga tidak efektif ketika UUD 1945 (marga kesatu) diamandemen pun TNI tidak merasa dipecundangi.

Komandan koramil mendua pribadinya ketika harus menjabat Muspika. Dulu, dinamisator masyarakat, menjadi agen untuk perubahan sistem (konteks ruang, alat, dan kondisi juang), tetapi dijadikan agen intelijen untuk abadinya kekuasaan. Setelah 30 tahun, budaya memenangkan hati rakyat (teritorial) ternyata kalah oleh konsep ”agen kekuasaan yang memata-matai rakyat”.

Masihkah diperlukan?

Akibat menduanya kepribadian tersebut terlihat ketika pensiun. Predikat ”pejuang tak kenal menyerah” sulit direalisasikan, apalagi saat era-Reformasi berjalan dan Soeharto telah tiada. Ajakan kalangan pemuda kepada purnawirawan untuk mengatasi kezaliman kekuasaan parpol yang mengatasnamakan demokrasi, ditolaknya. Mereka sulit menunjukkan kecintaannya kepada rakyat.

Kini, di tengah hangatnya kemelut politik cicak-buaya sampai skandal Bank Century, mungkinkah TNI aktif come back? Perlu waktu panjang untuk itu. Ada tiga masalah. Satu, TNI tidak nyaman dengan pendekatan hukum yang sekarang harus diikuti. Dua, manajemen tidak match antara software dan hardware. Tiga, kecintaannya kepada rakyat diragukan.

Ketiga hal tersebut terlihat dalam satu kasus, penggusuran ”kompleks militer” yang terjadi di mana-mana. Purnawirawan tetap digusur kendati urusan berada di tangan pengadilan. Penggusuran itu jelas menunjukkan tidak disiplinnya ”manajemen perumahan” di kalangan TNI. Seolah tanpa perencanaan dan nilai-nilai kemanusiaan. Bila terhadap purnawirawan saja sulit menghargainya (apalagi menghormati), rasionalkah rakyat mengharapkan untuk dicintai oleh TNI?

Tanpa dicintai rakyat, tentara itu mungkin ABRI yang tidak peduli pada rakyat dari mana ia berasal. Pak Dirman pernah berucap ”Saya lebih suka berjuang bersama rakyat di desa dan hutan” (1948). Peluang untuk dibutuhkan masih terbuka luas, misalnya lewat penanggulangan bencana dan menjauhi kekuasaan.

( Kompas/ 21/1/ 2010; S Roch Basoeki M Ketua M-3, Masyarakat Musyawarah Mufakat)

Ancaman Disintegrasi, Melatih Kesiagaan TNI

2010-02-14T06:50:00.002+07:00

Penulis : Dinny Mutiah

Ancaman disintegrasi bangsa dari luar secara fisik tak lagi terlihat nyata. Meski demikian, TNI tetap menghadirkan ancaman disintegrasi bangsa tersebut untuk menyiagakan pasukan.

Hal ini disampaikan oleh Wakil KSAL Laksamana Madya Soeparno kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/2).

"Dari segi TNI, kita harus tetap waspada. Untuk ancaman fisik kita tetap prediksikan yang terburuk. Harus tetap dianggap ada ancaman. Kalau kita sebagai tentara menganggap tidak ada ancaman, kesiapan kita kurang," ujar Soeparno.

Pendapat ini mengomentari pendapat Ketua MK Mahfud MD yang menyatakan ancaman disintegrasi fisik dari luar semakin melemah pada saat sekarang. Ancaman disintegrasi lebih banyak ditimbulkan dari dalam. Itu, kata dia, disebabkan oleh dua tantangan, yakni kemerosotam pemahaman paham kebangsaan dan meluasnya sikap lokalisasi atau etnosentris.

"Sekarang ini, konsep nasionalisme kita sudah berubah. Waktu bangsa ini mulai tercipta yang ada adalah menolak penjajahan, sikap patriotik meluas. Sekarang basis nasionalisme berubah menjadi keadilan dan penegakan hukum. Ancaman disintegrasi fisik dari luar tidak ada dan bisa dideteksi. Kalau adapun, kecil dan sembunyi-sembunyi," urainya.

Ia menekankan kunci untuk pengikat di masa depan bukanlah musuh dari luar, tetapi musuh dari dalam. Keadilan yang diterapkan pejabat penegak hukum akan menentukan apakah bangsa ini bertahan atau hancur.

"Pejabat hukum bisa adil atau tidak, kalau tidak tinggal tunggu kehancuran. Yang paling penting arah kebijakan dari pemerintah adalah pada prinsip keadilan. Keadilan itu yang penting orang tidak curang, ga usah konsep yang canggih-canggih. Orang yang kecil bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan orang yang besar," tandasnya. Sumber MI:(DM/OL-7/12/2/ 2010

Keterkaitan Perang Dengan Pengamanan Energi

2010-02-08T20:55:00.002+07:00

Oleh : Antara/Regina Safri
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro berbicara blak-blakan dengan sejumlah pimpinan media massa nasional soal keterkaitan perang dengan perebutan sumber daya alam.

"Bicara soal perang dan perebutan dalam pengelolaan sumber daya alam memang terkait. Presiden dalam salah satu acara bahkan menekankan ancaman keamanan masa depan adalah perang non-konvensional," katanya dalam tatap muka dengan pimpinan media massa di Jakarta, Jumat (5/2).

Purnomo juga bicara banyak hal termasuk soal pemilihan dirinya untuk menduduki jabatan menteri pertahanan yang sebelumnya menjabat sebagai menteri energi dan sumber daya mineral. Ia lantas menyebutkan ancaman non-perang seperti, perang yang terkait dengan energi, terorisme, perdagangan manusia, perubahan iklim dan pembalakan liar.

Purnomo kemudian menceritakan pengalamannya semasa menjabat menteri energi dan sumber daya mineral, tatkala salah satu perusahaan minyak multinasional hendak mengeksplorasi di perairan Ambalat melalui perusahaan minyak Malaysia.

"Pola yang dipakai sama persis seperti yang digunakan terhadap Brunei yaitu memunculkan kawasan yang disengketakan namun menawarkan kerja sama untuk melakukan kegiatan eksplorasi bersama," katanya.

Indonesia, katanya, tidak mau dan tetap bersikukuh untuk menyelesaikan dulu persoalan perbatasannya baru kemudian berbicara soal kerjasama. Kalau mengikuti keinginan tersebut , maka selamanya akan tetap menjadi kawasan sengketa sementara kekayaan alamnya sudah tergali lebih dulu.

Pada pertemuan itu, pemimpin redaksi media massa menyingung berbagai persoalan mulai dari polemik rumah dinas TNI yang ditempati purnawirawan dan rakyat umum lainnya, hingga daerah perbatasan yang memerlukan pengawalan patroli secara rutin.

"Untuk perumahan dinas TNI, kalau berdasarkan peraturan yang ada maka hal itu merupakan aset negara yang diprioritaskan bagi prajurit aktif. Namun kita juga memiliki toleransi. Toleransi inilah yang perlu disosialisasikan," katanya.

Mengenai konsep keamanan Indonesia yang ideal, ia mengatakan bahwa untuk saat ini yang terbaik adalah berupaya mewujudkan sistem kekuatan minimum yang multipurpose, yakni memiliki kemampuan berperang (strike force function) sekaligus non-perang (non strike function) secara memadai.

Menhan mengemukakan hal itu juga terkait dengan program seratus hari Kementerian Pertahanan. "Kita memang tidak muluk-muluk membangun kekuatan pertahanan besar dengan kondisi saat ini. Namun kita tetap menyadari bahwa jika ingin ada perdamaian kita juga memerlukan kesiapan untuk berperang," katanya.

Kementrian pertahanan, katanya, memahami bahwa perlu ongkos yang sangat besar untuk memenuhi tuntutan ideal akan kebutuhan pertahanan yang bisa menjaga kedaulatan Negara kesatuan Indonesia secara maksimal.

Mantan Wakil Gubernur Lemhannas itu kemudian memberikan perbandingan mengenai anggaran pertahanan di negara-negara Asia Tenggara yang rata-rata mencapai satu-dua persen dari Gross Domestic Product (GDP). Sedangkan TNI baru bisa memenuhi 0,6 persen dari GDP-nya.

"Untuk itulah kementerian pertahanan mewujudkan konsep sistem keamanan yang pro kesejahteraan bagi prajuritnya lebih dulu," katanya. (Sumber: MI/Ant/OL-03/6/2/2010)

Rumah Para Purnawirawan, Masihkah Ada Keadilan Itu?

2010-02-03T13:29:00.000+07:00

Oleh Windoro Adi dan M Clara Wresti

Hari-hari ini keluarga purnawirawan TNI yang tinggal di perumahan negara waswas. Rumah yang telah dihuni sejak lama itu

diminta segera dikosongkan. Pro-kontra pun muncul. Terhadap rumah dinas yang sudah berulang kali direnovasi itu, menurut mereka, sudah selayaknya diberi kesempatan memilikinya.

Pengosongan rumah dinas memang selalu meninggalkan kepedihan. Para penghuninya merasa seperti dicabut dari akar rumputnya. Mereka yang telah tinggal di sana selama puluhan tahun, beranak pinak, dan menjalin hubungan sosial dengan lingkungannya tiba-tiba harus keluar.

Kepedihan makin terasa manakala yang harus pindah adalah pensiunan atau keluarga tentara berpangkat rendah. Jangankan untuk membeli rumah, memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka kesulitan. Bahkan, ada keluarga yang tidak bisa menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang yang tinggi sehingga anaknya tidak bisa keluar dari lingkaran kemiskinan.

”Mestinya hanya rumah dinas murni yang bisa diambil kembali, rumah yang seluruh tagihan listrik, air, pajak, dan perawatannya dibayar negara. Yang kami tempati ini tak lagi bisa disebut rumah dinas. Kami sudah puluhan tahun tinggal di sini dan sudah merenovasi habis rumah ini,” kata Danu Wibowo, penghuni di Kompleks Cakrawala II, Lagoa, Jakarta Utara.

Walaupun waswas, warga di Kompleks Cakrawala I dan II yang sudah pensiun atau anak- anak yang orangtuanya sudah meninggal hingga kini masih bisa menempati rumah mereka. Tahun lalu Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan TNI AL tak bisa mengambil alih kompleks ini. Namun, warga juga tak bisa membeli atau mendapatkan ganti rugi atas tanah dan rumah yang mereka huni.

TNI AL tidak bisa mengambil alih kompleks ini karena tidak bisa membuktikan kepemilikan atas tanah dan bangunan di kedua kompleks tersebut. Rumah yang mereka bangun untuk anggotanya juga sudah tidak bersisa lagi. Kawasan Lagoa, yang kerap banjir, membuat warga kompleks Cakrawala harus meninggikan lantai rumah.

”Saya sudah tiga kali meninggikan lantai, hingga sudah hampir 2 meter tingginya dibandingkan bangunan awal,” kata Letkol (Purn) Syaifuddin (70).

Tak hanya lantai yang sudah tidak asli lagi. Dinding dan kuda-kuda atap rumah juga sudah diganti. ”Seluruh tabungan kami habis untuk merenovasi rumah ini,” kata Syaifuddin yang tinggal di kompleks ini sejak tahun 1963.

Biaya besar yang sudah dikeluarkan warga ini tentu saja membuat warga tidak rela jika mereka harus keluar dari kompleks ini, dan hanya diberikan uang ”kerahiman”. Mereka ingin diberi kesempatan memiliki hak atas tanah dan rumah tersebut.

Langkah Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) menertibkan penggunaan rumah dinas yang selama ini ditempati para pensiunan TNI, sebagaimana dikemukakan Panglima TNI Djoko Santoso dalam jumpa pers pada Selasa pekan lalu, dilakukan karena TNI kesulitan memenuhi kebutuhan rumah dinas untuk anggota TNI aktif. Menurut Djoko, saat ini 77,5 persen rumah dinas masih ditempati para purnawirawan.

Rumah negara

Menurut Koordinator Bidang Hukum Forum Koordinasi Penghuni Perumahan Negara Prastopo, apa yang disampaikan Djoko tentang rumah dinas adalah rumah negara golongan satu, yaitu rumah negara yang berfungsi langsung mendukung kerja instansi. Contohnya perumahan anggota Batalyon Artileri Pertahanan Udara di Serpong, Tangerang Selatan, atau rumah dinas perwira tinggi di belakang Gedung Pertemuan Balai Kartini, Jakarta Selatan, yang sudah digusur.

Rumah negara, kata Prastopo, merujuk UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara adalah rumah yang dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara dan atau diperoleh secara legal oleh negara.

Pengosongan kompleks rumah negara yang belakangan dilakukan, kata Prastopo, berlangsung di kawasan rumah negara golongan dua, yaitu rumah negara yang tidak berfungsi langsung mendukung kerja instansi. ”Rumah negara golongan dua umumnya berpenghuni dari berbagai korps atau kecabangan, seperti Perumahan Berland dan Perumahan Bulak Rantai di Jakarta Timur. Berbeda dengan rumah negara golongan satu, yang penghuninya berasal dari satu korps,” tutur Prsatopo.

Penghuni rumah negara golongan dua rata-rata sudah tinggal di sana lebih dari 30 tahun. Sebab, kata Prastopo, sejak 1970-an TNI tidak lagi membangun rumah bagi anggotanya. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu artinya para penghuninya bisa mendaftarkan kepemilikan tanah.

”Penguasaan tanpa titel dan menghuni lebih 20 tahun berturut-turut, dan selama itu tidak ada yang mengganggu dan menanyakan, maka yang menghuni berhak mendaftarkan kepemilikan tanah,” kata Prastopo.

Oleh karena itu, sudah sepantasnya para penghuni kompleks diberi kesempatan membeli tanah dan rumah yang sudah mereka huni selama lebih dari 30 tahun. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 menguatkan hal itu. Keputusan tentang tata cara pengadaan penetapan status, pengalihan status, dan pengalihan hak atas rumah negara itu menyebutkan, anak anggota TNI, baik kandung maupun adopsi yang sah, berhak mengajukan kepemilikan rumah.

Didit, wakil warga penghuni Kompleks Bulak Rantai, Kramatjati, Jakarta Timur, sependapat. Ia dan semua penghuni kompleks yang didiami purnawirawan dan keluarganya di Jakarta berharap, TNI mau mendengarkan mereka.

”Kalau TNI saat ini menganggap kami bukan lagi bagian dari mereka, setidaknya kami pernah menjadi bagian dari mereka, keluarga besar TNI, bagian dari keluarga besar bernama Indonesia,” ujarnya. (Sumber: Kompas, Rabu, 3 Februari 2010 )

Pertahanan Negara dan Diplomasi

2010-01-27T08:35:00.002+07:00

Oleh Harmen Batubara
Pertahanan suatu Negara, secara tidak langsung akan mengundang rasa respek dari negara lain, terlebih lagi kalau Negara itu dapat sepenuhnya mengontrol negaranya dengan cara-cara demokratis dan terhormat. Karena itu Lemahnya kondisi alat utama sistem senjata atau alutsista suatu Negara akan dengan sendirinya ikut mewarnai kemampuan Negara itu bergaul di tataran internasional. Bagaimanapun kemampuan suatu pertahanan tidak saja membuat kurangnya kemampuan pertahanan Negara itu, tetapi hal itu berikutnya juga melemahkan kemampuan diplomasi Negara tersebut di tataran Internasional. Sangat sulit rasanya untuk menghargai diplomat suatu Negara, bila di Negara sang diplomat itu ternyata adalah gudangnya narkoba, pelanggar Ham, dan tidak punya alut sista yang memadai.

Hal itu terungkap dari buku Tragedi dan Strategi Pertahanan Nasional karya Yusron Ihza, mantan Wakil Ketua Komisi I DPR, Dalam pengantarnya, Yusron menyebutkan bahwa kalau mau, sebenarnya ada banyak alutsista yang sudah bisa dibuat atau dirawat oleh industri dalam negeri. Namun, kenyataannya hal ini masih sulit dilakukan. Melalui wawancara dengan pimpinan PT PAL, juga PT DI, ia diyakinkan bahwa industri dalam negeri dapat menyediakan kapal patroli, bahkan korvet, juga pesawat patroli maritim, untuk TNI AL. Kapal selam pun bisa dirawat sendiri di dalam negeri. Kenapa suatu Negara tidak mampu memberikan jaminan, pada perusahaan nasionalnya untuk memproduksi system persenjataan yang memang di butuhkannya. Jawabnya adalah pada “kemiskinan” Negara itu sendiri. Karena Negara itu memang tidak punya uang. Ibarat suatu rumah tangga, gimana mau beli sepeda motor, untuk makan saja, minjam ke tetangga.

Sementara menyangkut kaitan antara pertahanan dan diplomasi, Yusron yang pernah memimpin delegasi Komisi I DPR ke Malaysia dalam upaya meredakan ketegangan di Ambalat menyebutkan, seandainya pertahanan Indonesia kuat, tidak diragukan lagi kemampuan untuk berdiplomasi itu sendiri akan ikut jadi mantap, dia percaya diplomasi Indonesia akan dengan sendirinya lebih mantap kalau alutsista negeri kita kuat, tetapi sebaliknya kalau Negara lain tahu system pertahanan kita tidak ada apa-apanya, maka sulit mengharapkan orang lain akan lebih menghargai.

Dalam bukunya, untuk ke depan, Yusron berharap Indonesia bisa merumuskan cetak biru pertahanan agar dapat dibangun postur pertahanan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Sebenarnya kalau Yusron melihat konsep minimum essensial Force (MEF) sebenarnya adalah jawaban konkrit dari Departemen Pertahanan ( sekarang Kementerian Pertahanan) akan wujud suatu cetak biru alut sista. Daftar suatu alut sista yang harus tetap dijaga, dan ditambah demi tercapainya suatu standar pertahanan minimal.

Kapal Perang Indonesia Dipasangi Rudal China

2010-01-18T16:15:00.001+07:00

Kapal Perang Republilk Indonesia (KRI) akan dipersenjatai dengan peluru-peluru kendali buatan China, kata Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Agus Suhartono di Jakarta, Senin (21/12).

"Sebelumnya, kami telah melakukan uji coba dan menggunakan peluru kendali C-802, hasilnya bagus. Dan pengadaannya kita lanjutkan dan kini tengah dalam proses di Departemen Pertahanan," katanya, usai menghadiri rapat paripurna ke-30 TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD).

Ia mengatakan, selain peluru kendali C-802, juga tengah dijajaki pengadaan peluru kendali C-705 yang lebih ramping bentuknya dari negara yang sama. "Kedua rudal itu akan dipasangkan di kapal-kapal patroli cepat (fast patrol boat/FPB) dan kapal-kapal perang jenis 'van speijk'," kata Agus.

KSAL menegaskan, sejumlah kapal perang jenis 'van speijk' dan kapal patroli cepat 57 mm, akan ditingkatkan daya tempurnya dengan mengintegrasikan kembali seluruh sistem tempur dengan persenjataan dan peluru kendali yang akan ditempelkan. "Untuk membuat peluru kendali, kita belum mampu. Masih harus mengandalkan dari luar negeri. Tetapi kalau mengintegrasikan sistem tempur kapal-kapal perang kita, PT PAL sudah mampu," ujar Agus.

KSAL mengatakan, dengan keterbatasan anggaran pihaknya terus melakukan skala prioritas dalam pengadaan dan operasional alat utama sistem senjata. "Prioritas kami antara lain, pengamanan wilayah perbatasan maritim dan pulau-pulau terluar," kata Agus.

Ia mengemukakan, pihaknya masih melakukan pemetaan persenjataan dan perlengkapan apa saja yang dapat diserahkan pengadaan dan penanganannya kepada PT PAL.

Selain meningkatkan daya tempur sejumlah kapal perangnya, TNI Angkatan Laut juga secara bertahap akan mem-pensiunkan 27 armada perangnya terdiri atas enam kapal perang dan 21 pesawat Nomad untuk diganti dengan jenis baru dengan kemampuan dan efek tangkal yang lebih "mumpuni". (Sumber: MI,Ant/OL-06, 21/12/09)

Belajar Dari Kerjasama AS-Pakistan

2010-01-10T07:05:00.000+07:00

Salah satu hal yang perlu untuk selalu diingat adalah kepentingan nasional, tetapi di ujung semua itu perlu pula diperhatikan kesamaan pandangan antara budaya bangsa yang punya kepentingan nasional tersebut. Jangan pernah melakukan kerjasama dengan Negara lain, kalau bentang budayanya sangat berbeda atau katakana sangat kontras. Salah satu yang kita lihat adalah kerjasama antara AS dan Pakistan. Kita bisa melihat latar belakang Pakistan mau bekerja sama dengan AS, dari sisi kepentingan nasional Pakistan hal itu sah-sah saja. Tapi kalau Pakistan peka dengan kepentingan nasional AS, maka sebenarnya ga mungkin mereka bisa menjembatani kepentingan Negara adi daya tersebut. Karena bagaimanapun musuh utama Negara adi daya tersebut adalah bagian dari budaya masyarakat Pakistan atau minimal adalah otoritas atau kekuatan utama dari Negara tetangga mereka sendiri, dalam hal ini adalah Afganistan. mungkinkah Pakistan menyerang “tetangganya” sendiri demi koalisi dengan Negara lain? Dilema seperti itu, selama ini tetap mewarnai Pakistan, masyarakatnya berat berperang dengan tetangganya meskipun itu..penting bagi kerjasama Pakistan dengan sekutunya AS.

Lihat misalnya, kedutaan AS secara terbuka menyampaikan keluhan, Kamis (7/1), karena staf-stafnya telah ditahan dan dilecehkan saat mereka melakukan perjalanan di seputar Pakistan. Protes terbuka yang sangat jarang terjadi itu menggambarkan ketegangan seiring dengan penambahan kehadiran personel AS di Pakistan. ”Misi AS untuk Pakistan khawatir mengenai berlangsungnya terus tindakan-tindakan provokatif dan tuduhan-tuduhan keliru terhadap personel AS, yang bekerja untuk melaksanakan kemitraan baru antara pemimpin-pemimpin Pakistan dan AS,” demikian disampaikan Kedutaan Besar AS dalam pernyataannya.

Dalam membela kepentingan nasional nya, AS menuntut tindakan segera dan pengaturan yang layak untuk memungkinkan misi-misi asing bisa melakukan tugas-tugas mereka. AS meminta Kementerian Luar Negeri Pakistan melaksanakan tanggung jawabnya untuk memfasilitasi pengaturan yang selayaknya sehingga misi-misi asing bisa bekerja dengan keamanan penuh.

Pejabat-pejabat AS mengatakan, mereka perlu memperbanyak staf kedutaannya untuk membantu menyalurkan bantuan 7,5 miliar dollar AS ke Pakistan. Akan tetapi, banyak warga Pakistan yakin AS membawa mata-matanya untuk mengganggu stabilitas Pakistan dan mengambil alih program nuklir mereka.

Bahkan pada bulan desember lalu, Amerika Serikat memberi ultimatum kepada Pakistan bahwa pasukan AS akan mengejar langsung pejuang Taliban hingga ke wilayah Pakistan. Itu dilakukan jika Pemerintah Pakistan tidak bertindak tegas terhadap anasir Taliban. Demikian dilaporkan harian AS, The New York Times (NYT), Selasa (8/12), mengutip pejabat AS dan Pakistan. NYT menyebutkan, pesan yang sangat lugas itu disampaikan pada November lalu saat penasihat Keamanan Nasional AS, James Jones, dan Ketua Kontraterorisme Gedung Putih John Brennan bertemu para pemimpin militer dan intelijen Pakistan. ”Pesan Jones, jika bantuan Pakistan tidak juga datang, AS akan melakukannya sendiri,” kata pejabat Pakistan itu.

Hal itu bisa bermakna AS akan meluaskan serangan-serangan pesawat tanpa awak di wilayah yang dikuasai para tetua suku. Ada potensi pasukan khusus AS akan beraksi ke Pakistan untuk menangani para pemimpin Taliban dan Al Qaeda. ”Saya rasa mereka memahami dengan sangat tepat apa maksud kami,” kata seorang pejabat senior Pemerintah AS. Para pejabat AS mengatakan, pesan itu disampaikan untuk menekan militer Pakistan agar makin serius mengejar pejuang Taliban yang melakukan serangan-serangan di Afganistan. Pakistan dinilai enggan melakukan tugasnya.
Militer Pakistan sejak beberapa waktu lalu telah melakukan serangan gencar di wilayah Lembah Swat dan Waziristan untuk mengusir para pengikut Taliban dan Al Qaeda. Akan tetapi, operasi militer itu, diyakini banyak pengamat, gagal menjangkau pemimpin-pemimpin Taliban dan Al Qaeda yang telah menyebar ke wilayah-wilayah lain di perbatasan Pakistan-Afganistan.

Terkait dengan serangan ke wilayah Pakistan oleh pesawat tanpa awak AS, Senator AS John McCain yang tengah berkunjung ke Islamabad, Jumat (8/1), mengatakan, serangan-serangan udara itu akan terus dilakukan meski diprotes Pakistan.

Dia menegaskan, AS selalu bersama Pakistan dan rakyat Pakistan, dan hubungan kedua negara tidak mengenai batasan. Serangan-serangan oleh pesawat tanpa awak tersebut dinilai efektif sehingga menjadi bagian penting dari strategi AS dalam menumpas ekstremisme yang ada di perbatasan Pakistan-Afganistan.

Diakui, pada pertemuannya dengan Presiden Asif Ali Zardari, ada perbedaan pandangan terkait serangan pesawat tanpa awak itu, tetapi keduanya sepaham untuk menumpas terorisme di Pakistan. Persoalannya, seperti apakah teroris itu bagi masing-masing Negara nya tentu lain lagi persoalannya. Tapi yang jelas, Pakistan sudah merasakan bagaimana resiko yang mereka terima ketika mereka mengaktualisasi kerjasama AS-Pakistan; meski itu sama-sama demi kepentingan nasionalnya(Sumber: AP/AFP/Reuters/OKI,kompas)

PPP dan PKB Usulkan Penghargaan bagi KH Abdurrahman Wahid

2009-12-31T11:43:00.002+07:00

Presiden Indonesia periode 1999-2001 KH Abdurrahman Wahid, alias Gus Dur, yang meninggal dunia pada Rabu (30/12) petang, layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan pemberian gelar pahlawan itu.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR Marwan Ja’far dan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy (Romi), Rabu, menyatakan usulan itu secara terpisah di Jakarta. Gus Dur adalah pendiri PKB dan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang sebagian warganya menjadi kader PPP dan PKB.

”PKB mengusulkan pada pemerintah untuk segera memberikan penghargaan pahlawan nasional kepada Gus Dur,” ungkap Marwan dalam siaran persnya.

Romi menambahkan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Gus Dur. Mantan Presiden itu dinilai mempunyai peran yang luar biasa dalam membangun fondasi masyarakat sipil, toleransi kehidupan beragama, multikulturalisme, dan perdamaian abadi atas nama humanisme universal.

”Dengan wafatnya Gus Dur, Indonesia kehilangan pimpinan yang berkarakter. Gus Dur adalah salah satu dari sekian banyak pemimpin bangsa yang berkarakter tegas, konsisten dengan idenya, dan memiliki kecerdasan futuristik dalam membangun peradaban bangsa,” kata Romi.

Dalam siaran persnya, Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) juga meminta kepada pemerintah segera menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Gus Dur. Menurut Ketua Umum PMII Rodli dan Zaini Shofari (Sekretaris Jenderal), Gus Dur layak ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.

Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan bahkan menyebutkan, Gus Dur merupakan pahlawan demokrasi bagi negeri ini. Karena itu, ia memang layak diberi gelar Pahlawan Nasional. ”Jasa beliau akan terus diingat,” katanya.

Rohaniwan Mudji Sutrisno SJ juga mengakui kepahlawanan Gus Dur. Dia menyebutkan, Gus Dur merupakan Bapak Bangsa, peneguh kemajemukan Indonesia, dan pembela kaum minoritas yang dizalimi atas nama agama untuk menampilkan wajah Indonesia yang humanis.

Perkabungan nasional

”Ini waktu bersedih bagi bangsa Indonesia. Pemerintah perlu bertindak benar untuk menghormati rasa kehilangan yang tidak ternilai dengan menyatakan perkabungan nasional bagi Gus Dur dengan pengibaran Sang Merah Putih setengah tiang secara nasional,” imbuh Rachlan Nashidik dari lembaga pemantau hak asasi manusia (HAM) Imparsial.

Rodli dan Zaini menambahkan, Pengurus Besar (PB) PMII menyerukan kepada pengurus dan kader PMII di seluruh Indonesia untuk melakukan perkabungan nasional dengan memasang bendera Merah Putih dan PMII setengah tiang. Selain itu, menggelar pula shalat gaib dan tahlilan untuk mengantarkan kepergian Gus Dur.

Terkait dengan perkabungan nasional itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, semalam di Kantor Kepresidenan, meminta masyarakat untuk memasang bendera Merah Putih setengah tiang selama tujuh hari. Hal tersebut adalah wujud penghormatan dan duka mendalam atas kepergian Gus Dur.

Marwan juga meminta rakyat mendoakan Gus Dur sehingga ia diampuni dan ditempatkan di surga. (Kompas, idr/mba/day/tra, 31 Desember 2009)

Penting Bangun Papua, Jangan Hanya Protes Melulu

2009-12-21T15:49:00.001+07:00

Soal papua masih tertinggal, sebenarnya masih banyak daerah Indonesia lainnya yang juga masih morat-marit . Malah seperti kasus seperti luberan lumpur PT Lapindo Brantas di Porong, Jawa Timur, serta rencana pembukaan tambang emas yang dapat mengancam kelestarian Taman Nasional Komodo di NTT. Demikian juga persoalan kemiskinan, rendahnya kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, bukan hanya terjadi di Papua. Memang benar demikian. Daerah-daerah lain di Indonesia, seperti NTT dan Nusa Tenggara Barat (NTB), juga dihadapkan pada persoalan serupa. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dua daerah itu tidak berbeda jauh dibandingkan dengan Papua. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, IPM Provinsi Papua pada 2005 hanya 62,1, sementara IPM NTT 63,6 dan NTB 62,4 atau tergolong dalam kategori menengah ke bawah. Semua masih setara, pembangunan NKRI itu memang baru diangan-angan, kalaupun dilaksanakan maka yang dipakai untuk membangun itu baru 30% saja, selebihnya di korupsi oleh para pengelolanya.

Yang berbeda dengan daerah lain adalah besarnya anggapan gerakan separatism dalam semua dinamika masyarakat Papua, seolah-olah apa saja yang dilakukan warga, kalau itu bernada protes, maka selalu dan umumnya akan dicap sebagai begian dari gerakan separatisme. Beda dengan daerah lain di Atambua, misalnya, kritik atas persoalan kemiskinan tidak serta-merta dikaitkan dengan separatisme. Beda sekali dengan Papua. Di Wamena, misalnya, seorang petani, Opinus Tabuni, ditembak mati dalam acara peringatan hari pribumi. Menurut penyusuran Komnas HAM, penembakan itu terkait dugaan bahwa Opinus terkait dengan gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Atau kasus lain, yaitu penembakan terhadap Isak Psakor (15), warga Kampung Kibay, Kabupaten Keerom, Papua. Penembakan terjadi saat ia hendak pulang kembali ke kampungnya setelah bepergian ke Skotiau, sebuah kampung di perbatasan Papua Niugini. ”Ia ditembak karena dianggap anggota OPM dan membawa senjata. Padahal, itu semua tidak benar,” kata Pater John Jonga yang turut mengadvokasi kasus tersebut.(Kompas, B Josie Susilo Hardianto,16/12/09).

Saya percaya “Obama” nya Indonesia akan lahir di Papua, mereka selama ini memang dianggap serba terbelakang. Tetapi percayalah kelas SDM mereka sebenarnya bukanlah kelas SDM murahan, kalau kesempatan ada mereka bisa tampil, malah di tingkat internasional sekalipun. Fakta tentang itu banyak. Masalahnya adalah selalu ada yang mencari ikan di air keruh, dan selalu mengedepankan proses penyatuan Papua jadi NKRI jadi pertanyaan. Padahal dalam tatanan hukum internasional ada yang disebut “Uti Possidetis Juris” atau pewarisan wilayah pemerintah colonial kepada Negara baru selepas penjajahannya. Jadi penggabungan itu sudah final. Masalahnya adalah bagaimana kita membangun Papua dengan bijak.

Tetapi sebenarnya saya setuju dengan pandangan Tantowi Yahya, anggota Komisi-I DPR-RI, yang kebetulan saat mereka melakukan kunker ke wilayah perbatasan saya sempat bertukar pikiran dengan beliau. Tantowi melihat membangun Papua tidaklah sulit, yang penting ada suatu gerakan moral yang mau membangun secara tulus Papua dengan hati. Di DPR-RI misalnya ada suatu kaukus tentang Pembangunan Papua, begitu juga di tingkat LSM, di tingkat Perguruan Tinggi, di lingkungan Pemda, dan di kalangan pengusaha atau di semua lapis masyarakat ada simpul-simpul yang mensinergikan pembangunan Papua dengan hati. Tantowi yakin, kalau gerakan itu bisa ditumbuhkan pembangunan Papua akan beda.

Lihatlah pada dana otsus yang diterima Provinsi Papua periode 2002-2009 mencapai sekitar Rp 18,7 triliun. Jumlah itu tidaklah sedikit, masalahnya kemana saja uang itu diberikan? Jangan lupa masyarakat Papua itu sangat heterogen, banyak suku dan antara suku yang satu dengan lainnya juga bukanlah berkawan. Semangat untuk saling mengeliminasi suku lain itu sangat besar. KKN di sana sama dengan daerah NKRI lainnya sangat laur biasa. Penduduk miskin di Papua jumlahnya banyak, tahun 2001 mencapai 41,8 persen dan tahun 2008 turun menjadi 37,53 persen. Ini memang berat, dan tantangan nya luar biasa, sebab warga miskin itu sebagian besar penduduk yang tinggal di kampung-kampung dan hampir semuanya orang asli Papua.

Memang perlu membangun Papua dengan semangat mengutamakan pribumi ala Mahathir Mohammadnya Malaysia masa lalu, yang memberikan prioritas secara berimbang bagi penduduk pribumi, disamping penduduk lainnya dalam konteks Papua ya pendatang dari daerah lainnya. Sehingga di sana aka nada kantong-kantong murni pribumi, ada kantong bauran/campuran dan ada kontong khusus. Sehingga warga Papua dapat berkompetisi secara alami.

Selama ini yang jadi fakta adalah adanya unsur dari berbagai elemen dan faksi di Papua yang selalu ingin menyelenggarakan Dialog, baik dialog dalam skala nasional (hanya Pemerintah RI dan masyarakat Papua) maupun internasional. Kita tahu, keinginan seperti itu, bisa jadi sangat tulus. Tetapi kalau melihat lemahnya system pertahanan Negara kita, maka penyelenggara Negara juga hawatir hal-hal semacam itu dapat dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan mereka sendiri. Tetapi untuk membangun Papua ke depan ada baiknya kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mau dan berkehendak untuk mematangkan rencana dialog seperti itu dalam agenda kerja 100 hari kepemimpinannya. Membangun Papua memang harus, tetapi dalam kerangka NKRI yang utuh dan itu sudah final dan hendaknya jangan mengaitkan antara penambahan kekuatan pertahanan di daerah itu, sebab itu bagian dari pertahanan Indonesia sebagai NKRI, ga ada hubungannya dengan separatisme Papua.

Pindad Produksi 40 Panser Tahun 2010

2009-12-15T00:09:00.000+07:00

PT Pindad rencananya akan memproduksi 40 panser pesanan Departemen Pertahanan tahun 2010. Dalam kaitan itu, keputusan Menteri Keuangan mengenai pengadaan dana sebesar Rp 360 miliar untuk panser tipe 6 x 6 tersebut diharapkan segera keluar.

Direktur Produk Manufaktur PT Pindad Tri Hardjono seusai kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro ke PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (12/12), mengatakan, pihaknya tengah menunggu keputusan Menteri Keuangan (kepmenkeu) tentang pengadaan dana panser.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, lanjutnya, telah mengarahkan stafnya agar kepmenkeu segera ditetapkan. ”Kepmenkeu diharapkan keluar awal tahun 2010. Jika terjadi hambatan dan dianggap perlu, ada kemungkinan pengadaan dana diperoleh dari pinjaman komersial perbankan,” ujar Tri.

Untuk pendanaan, Dephan berencana mempertemukan PT Pindad dengan perbankan, yakni BNI dan BRI. Pinjaman dari bank itu nantinya akan dibayar dengan dana dari Departemen Keuangan sebagaimana diajukan Dephan.

Menurut Tri, pihaknya telah melaporkan kepada Menhan mengenai pembiayaan komponen- komponen panser. ”Mesin panser, misalnya, sudah dipesan dari Perancis. Komponen lain, seperti suspensi, peralatan elektrik, dan alat komunikasi, juga sudah dipesan,” katanya.

Jika waktu yang dibutuhkan untuk penyediaan dana lebih lama, Tri khawatir biaya produksi panser akan kian besar.

Dephan memesan 150 panser. Pembuatan 93 panser di antaranya diselesaikan hingga menjelang akhir tahun ini. Artinya, masih ada 57 panser yang belum diproduksi.

Dana pembuatan 40 panser tahun 2010 sudah dibahas. Namun, anggaran untuk 17 panser sisanya belum dibicarakan. Menurut Tri, PT Pindad mengharapkan pengadaan 17 panser itu juga bisa dilakukan tahun depan.

Kunjungan Menhan ke PT Pindad kemarin untuk melihat kemajuan-kemajuan yang sebelumnya dilaporkan Direktur Utama PT Pindad Adik Avianto. Setelah datang dan berbincang sebentar dengan direksi PT Pindad, Menhan melakukan peninjauan.

Menurut Menhan, saat ini pihaknya sedang membahas pesanan alat utama sistem persenjataan baru untuk lima tahun mendatang. ”Jumlahnya belum bisa dibicarakan,” katanya. (Kompas,bay,14/12/2009)

Hasan Tiro, Minta Legislatif Memikirkan Rakyat Aceh

2009-12-03T20:48:00.003+07:00

Masyarakat menyambut meriah kedatangan deklarator Gerakan Aceh Merdeka, Teuku Muhammad Hasan di Tiro (84), di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, Sabtu (17/10). Sejumlah pesan politik disampaikan kepada eksekutif dan wakil rakyat Aceh yang baru terbentuk.

”Kami ingin (legislatif dan eksekutif) mereka mewujudkan pemerintahan yang bersih. (Mereka) agar menjalankan tugas dengan tertib dan disiplin sehingga terwujud pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” kata mantan Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Malik Mahmud, mewakili Hasan Tiro, di depan wartawan pada hari Sabtu malam, di rumah sewaan untuk Hasan Tiro, Jalan Pemancar, Banda Aceh.

Kedatangan Hasan Tiro dan rombongan berjalan molor dari rencana. Semula panitia menjadwalkan kedatangan rombongan di Banda Aceh pada pukul 12.00. Namun, rombongan yang menyewa pesawat Fire Fly dari Kuala Lumpur, Malaysia, itu baru mendarat di Banda Aceh sekitar pukul 15.00.

Setibanya di tempat menginap di Jalan Pemancar, Hasan Tiro disambut tarian Ranub Lampuan. Para penari menyodori Hasan Tiro sirih di atas nampan. Selanjutnya, para ulama mendoakan rombongan agar dapat mencapai apa yang menjadi cita-cita. Di sejumlah sudut kota terpasang papan bunga, baliho, dan spanduk bertuliskan Kreu Seumangat, menyambut rombongan Hasan Tiro. Kreu Seumangat artinya ungkapan untuk memberikan salam semangat kepada orang yang dihormati.

Pesan Tiro

Kepada pers, Malik Mahmud atas nama Hasan Tiro mengingatkan bahwa legislatif yang baru terbentuk mengemban amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat Aceh.

Dalam pemilu legislatif April 2009 lalu, mayoritas kursi di sebagian besar kabupaten dan kota dimenangi Partai Aceh (PA). PA merupakan partai lokal yang menjadi representasi dari perjuangan politik mantan simpatisan GAM.

Menyangkut proses perdamaian di Aceh, Malik Mahmud enggan berkomentar banyak. ”Persoalan seperti itu biasa terjadi. Proses perdamaian ini merupakan proses yang perlu diikuti bersama,” katanya.

Adapun Gubernur NAD Irwandy Yusuf merespons positif ajakan Hasan Tiro itu, dan pada intinya dia menerima pesan itu. Untuk mewujudkan pemerintahan itu, dia akan memberi penghargaan bagi yang berprestasi dan hukuman bagi yang melanggar ketentuan hukum. ”Di mana- mana, dua hal itu jelas. Korupsi itu ada hukumannya. Tak ada bedanya dengan daerah lain,” katanya.

Sejumlah media yang berbasis di Banda Aceh, berkembang wacana posisi wali nanggroe yang akan ditempati oleh Hasan Tiro. Wali nanggroe bisa diartikan sebagai pemimpin bagi seluruh masyarakat Aceh. Seorang wali nanggroe bisa menjadi jembatan komunikasi antara Pemerintah RI dan Pemprov NAD.

Meski demikian, Malik Mahmud menepis kedatangan Hasan Tiro untuk membicarakan posisi wali nanggroe.

Menurut Malik, kedatangan Tiro kali ini untuk menemui sanak-saudaranya dalam waktu yang lebih lama daripada tahun lalu. ”Tahun lalu, tidak banyak yang beliau temui. Lama tidaknya beliau di sini tergantung keadaannya nanti,” katanya. (Sumber; Kompas, 18/10/2009,NDY)

KSAD: Akan Ada Kodam Baru di Pulau Papua

2009-11-28T00:25:00.000+07:00

Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (KSAD), George Toisutta menyatakan akan diadakan komando daerah militer baru di Papua. Sementara itu, kodam di Kalimantan Barat juga sedang dalam perencanaan. Hal itu disampaikan George seusai upacara serah terima jabatan dari Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo di Jakarta, Rabu (11/11). Walaupun demikian, George menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan dari pimpinan. ”Jadi, di Kalbar dan Papua akan ada kebijakan dari atas,” ungkapnya. George tidak menjelaskan lebih jauh alasan pendirian komando daerah militer (kodam) di Papua. Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ini menekankan pentingnya komando teritorial.

Saat ini TNI AD memiliki 12 kodam. Pertama, Kodam Iskandar Muda di Banda Aceh. Kedua, Kodam I/Bukit Barisan di Medan. Ketiga, Kodam II/Sriwijaya di Palembang. Keempat, Kodam III/Siliwangi di Bandung. Kelima, Kodam Jakarta Raya di Jakarta. Keenam, Kodam IV/Diponegoro di Semarang. Ketujuh, Kodam V/Brawijaya di Surabaya. Kedelapan, Kodam VI/Tanjungpura di Balikpapan. Kesembilan, Kodam VII/Wirabuana di Makassar. Ke-10, Kodam IX/Udayana di Denpasar. Ke-11, Kodam XVI/Pattimura di Ambon. Ke-12, Kodam XVII/Cendrawasih di Jayapura.
Pada tahun anggaran 2007 Departemen Pertahanan telah merumuskan Postur Pertahanan Negara, atau di kalangan sipil sering disebut dengan Cetak Biru Pertahanan, yang telah menuangkannya dalam konsep MEF(Minimum Essential Force) yakni terkait kekuatan, kemampuan, dan gelar pertahanan negara. Sebagaimana diketahui Postur pertahanan negara yang dirumuskan tersebut, adalah dalam rangkan membangun pertahanan negara pada 4 Renstra kedepan yang merupakan postur ideal pertahanan negara, oleh karena keterbatasan anggaran maka pembangunan postur pertahan negara diarahkan untuk mewujudkan kekuatan pokok minimum (MEF) yakni kekuatan yang dibutuhkan untuk mampu menghadapi ancaman faktual yang bersifat mendesak.
Masalahnya persoalan pertahanan tidaklah statis, karena itu sering terlihat tidak adanya konsistensi, khususnya dalam pendanaan.
Para pemerhati Kebijakan pengalokasian anggaran pertahanan menilai adanya inkonsistensi dalam alokasi anggaran. Sering sekali Kebijakan itu tidak memperlihatkan skala prioritas antara kesejahteraan prajurit dan pengadaan peralatan pertahanan. Hal itu antara lain disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Rizal Darma Putra, (26/10), seusai peluncuran buku Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia di Jakarta.
Rizal mengemukakan, rencana strategis Departemen Pertahanan kurang mencerminkan skala prioritas. ”Dephan memiliki arah kebijakan untuk mengatasi kesenjangan peralatan pertahanan dengan negara tetangga, tetapi di sisi lain juga kerepotan dengan anggaran rutin seperti kesejahteraan prajurit,” Beberapa kebijakan lain Dephan, seperti menambah jumlah komando teritorial, justru dipastikan menambah beban bagi anggaran. Selain itu, ada juga rancangan undang-undang mengenai komponen cadangan yang mengatur tentang wajib militer sehingga dipastikan semakin menyedot anggaran.
Dikaitkan dengan pembentukan Kodam, sebelumnya, TNI menyatakan tengah melakukan studi untuk mendirikan kodam di Kalimantan Barat. Alasannya, panjang garis 2.004 kilometer terlalu panjang untuk hanya ditangani oleh satu kodam yang ada saat ini, yaitu Kodam VI/Tanjungpura. Saat itu Agustadi menyatakan belum ada rencana pengembangan kodam untuk pulau lain (Kompas, 15/10/2009). Menurut catatan Kompas, saat ini ada penambahan satu divisi pasukan tempur cadangan di Papua. Di Papua sendiri sudah terdapat dua provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Menanggapi hal ini, mantan Kepala Staf Teritorial TNI Letjen (Purn) Agus Widjojo mengatakan, kewenangan untuk menambah atau mengurangi kodam ada di tangan Panglima TNI. Agus mempertanyakan apa pertimbangan sehingga harus diadakan kodam baru di Papua. Menurut dia, pertahanan itu berhubungan dengan negara di luar perbatasan, sementara masalah yang saat ini mencuat di Papua adalah masalah keamanan sehingga merupakan wilayah penegakan hukum. (EDN) Sumber : Kompas oktober, November 2009.

Cicak VS Buaya, Itu Memang Bukan Krisis

2009-11-18T10:06:00.000+07:00

Catatan Blogger; tulisan Eep Saefulloh Fatah judul Disfungsi Presiden dibawah ini, hemat saya sangat bagus, kena, tegas dengan bahasa politik yang rada vulgar, semoga kebebasan pers di Indonesia tidak akan mengebiri hal-hal yang seperti ini. Terus terang, tulisan seperti itu untuk konsumsi masyarakat dengan intelektual rata-rata keatas. Terus terang apa yang lagi di “perankan oleh “ presiden SBY adalah tipikal penyelesaian budaya ala Indonesia, yang justeru menghendaki “Ketidak Tegasan” dalam setiap persoalan genting. Karena apa, budaya kita itu adalah “budaya tepo seliro”,
Kebenaran tidak perlu diungkapkan secara jelas dan vulgar. Pak Eep, jangan ikuti irama “timur tengah”, yang mau tumpahkan darah, hanya karena dia merasa benar. Sebab kebenaran itu sebenarnya “nisbi” dan sesaat. Karena itu soal presiden yang terlihat tidak bersikap tegas, ya kerena hal seperti itu memang tidak di perlukan. Itu kalau anda berada di Indonesia. Jadi idenya adalah biarkan Cicak vs Buaya bertarung dan yang lain silahkan pilih mau memihak siapa. Yang penting lewat jalur “hukum” ala Indonesia.

Disfungsi Presiden
Oleh : Eep Saefulloh Fatah

Di banyak sekali tempat dan forum yang saya datangi belakangan ini, saya bersua dengan beragam kalangan yang memiliki keheranan serupa. Mereka heran, mengapa Presiden terlihat sangat lamban dan tak tegas dalam perkara percekcokan yang semakin panas di antara institusi kepolisian dan Kejaksaan Agung di satu sisi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi di sisi lain.

Alih-alih tercitrakan sebagai pemimpin yang pandai menjaga langkah dalam koridor hukum, Presiden di mata banyak kalangan itu tampil sebagai pemimpin yang kikuk dan seolah terpasung dalam ruang gerak amat terbatas. Presiden tampil sebagai pemilik kekuasaan besar yang seolah tak tahu menggunakan kekuasaan itu dengan sepatutnya.

Izinkan saya menamai gejala itu sebagai ”disfungsi Presiden”. Presiden yang semestinya menampilkan diri sebagai pemimpin yang kuat dan berpendirian justru tergagap-gagap bersikap dan tertatih-tatih dalam ruang gerak sempit.

Bukankah Presiden baru saja meraup dukungan legitimasi yang amat kuat dari 60,8 persen pemilih? Bukankah Presiden sekarang disokong oleh Partai Demokrat yang berpostur tiga kali lebih besar dibandingkan dengan postur partai ini selepas Pemilu 2004 dulu? Mengapa dalam situasi yang penuh keleluasaan itu justru terbangun disfungsi Presiden? Apa konsekuensi-konsekuensi genting dari situasi ini?

Empat dugaan

Dengan data serba terbatas, sulit menjawab rentetan pertanyaan di atas secara meyakinkan. Namun, sebagai langkah awal, mari kita buat sejumlah dugaan.

Pertama, boleh jadi Presiden adalah korban dari kalut dan tidak kredibelnya lingkaran-lingkaran politik atau birokrasi di sekitarnya. Presiden menerima informasi dan data yang tidak akurat mengenai situasi sehingga akhirnya mengambil langkah atau kebijakan yang tak layak.

Meminjam terminologi yang kerap digunakan di Amerika Latin, yang terjadi adalah gejala ”buramnya kaca istana”. Lingkaran politik dan birokrasi di sekitar Presiden alih-alih memperjelas justru mengaburkan pandangan Presiden ke luar istananya. Buramnya kaca istana membuat Presiden keliru menilai situasi dan mengambil langkah.

Rakyat, yang berteriak marah di luar istana, dari balik kaca itu terlihat seperti tersenyum bersukacita. Suasana gaduh centang-perenang di luar terlihat dari balik kaca itu sebagai tenteram penuh kedamaian.

Begitulah, dalam kasus perseteruan kepolisian melawan KPK, Presiden yang semestinya mengambil langkah sigap dan patut sejak beberapa bulan lampau akhirnya tak mengambil langkah apa pun. Menurut teori ini, disfungsi Presiden adalah akibat serta-merta dari ketidakmampuan dan tiadanya kredibilitas lingkaran politik dan birokrasi dalam istana.

Kedua, ketidaksigapan Presiden dalam kasus cicak melawan buaya ini boleh jadi menggambarkan karakter atau tabiat Presiden yang memang tak mampu bersigap-sigap. Boleh jadi, disfungsi Presiden menunjukkan tabiat sejati Presiden sebagai seseorang yang cenderung lamban dalam menjejeri dinamika publik yang serba cepat.

Jika teori ini digunakan, yang kita temukan di balik ketidaksigapan langkah Presiden adalah sebuah kualitas kepemimpinan yang bermasalah. Artinya, Presiden terlampau lemah untuk mengatasi percekcokan antara kepolisian-kejaksaan dan KPK.

Ketiga, Presiden memiliki kepentingan-kepentingan tersembunyi dalam kaitan dengan kasus ini. Banyak orang makin keras menduga bahwa kasus cicak versus buaya sebetulnya merupakan puncak sebuah gunung es. Di baliknya diduga ada tumpukan persoalan atau skandal lain yang sejauh ini masih tersamar atau tersembunyi.

Dalam teori ini, Presiden pun menjadi kikuk berhadapan dengan tuntutan dan aspirasi khalayak lantaran berkepentingan menyelamatkan diri dan/atau orang-orang di sekitarnya.

Keempat, sebagian kalangan menduga, jangan-jangan ketidaksigapan dan ketaklayakan Presiden dalam perseteruan cicak melawan buaya sesungguhnya menegaskan betapa Presiden sesungguhnya tak menyokong penegakan hukum secara genuine. Sebagian kalangan bahkan mulai menduga, jangan-jangan Presiden justru berkepentingan membikin percekcokan itu tak selesai secara tuntas.

Manajemen krisis

Sebagaimana lazimnya dugaan, keempat penjelasan itu mungkin saja keliru. Namun, terlepas dari kemungkinan kekeliruan ini, ada satu fakta yang sulit disembunyikan: Presiden sejauh ini tidak berhasil menjalankan fungsi manajemen krisis.

Di berbagai belahan dunia, banyak pemimpin yang dinilai berhasil lantaran mampu memainkan fungsi manajemen krisis. Bahkan, untuk menjawab tuntutan antisipasi, banyak pemimpin yang bekerja berdasarkan ”skenario krisis di tengah tak adanya krisis”. Arjen Boin dan kawan-kawan (The Politics of Crisis Management: Public Leadership under Pressure, 2005) menyebut cara kerja semacam itu sebagai salah satu garansi sukses kepemimpinan dalam meminimalkan risiko.

Hari-hari ini saya gundah sebab Presiden justru bekerja dengan logika sebaliknya. Di tengah krisis yang makin menegas—krisis kepercayaan terhadap institusi kepolisian, kejaksaan, kepresidenan, peradilan, dan penegakan hukum—Presiden justru bekerja berbasis ”skenario tanpa krisis”. Saya gundah karena jika cara kerja ini dilanjutkan, boleh jadi kita sedang menabur banyak angin untuk akhirnya harus menuai badai.

Tentu saja, sebagai warga negara, saya berharap kegundahan dan kekhawatiran itu bertepuk sebelah tangan.
(Kompas, Selasa, 17 /11/ 2009, Eep Saefulloh Fatah, CEO PolMark Indonesia)

Kongres AS Mulai Ragu dengan Misi di Afganistan

2009-11-13T16:07:00.003+07:00

Memasuki tahun kedelapan perang di Afganistan, Presiden Amerika Serikat Barack Obama kian ditekan untuk menyelesaikan perang itu dengan benar. Obama mengumpulkan anggota Kongres dari Partai Demokrat dan Republik, Selasa (6/10), Washington, guna mengkaji strategi paling tepat meneruskan perang tersebut. Namun, Kongres mulai ragu dengan misi di Afganistan.

Para anggota Kongres keluar dari pertemuan 90 menit itu pada posisi yang sama saat mereka masuk. Senator Judd Gregg dari Partai Republik mengatakan tidak ada konsensus dalam pertemuan. Ketua DPR AS Nancy Pelosi juga menuturkan tentang keberagaman pendapat yang mengemuka.

Partai Demokrat meminta Obama tidak buru-buru menambah pasukan di Afganistan. Banyak anggota Demokrat menentang penambahan pasukan di Afganistan karena khawatir perang akan lama dan tidak populer. Mereka khawatir misi di Afganistan akan berbalik menjadi jebakan serta mengeringkan harapan Obama akan sebuah kepresidenan yang reformis.

Tak mau tarik pasukan

Obama telah menyingkirkan pilihan untuk menarik keluar pasukan AS. Dia juga menyatakan tidak akan mengurangi jumlah pasukan, tetapi tidak mengisyaratkan akan menambah jumlah pasukan sesuai dengan yang diminta McChrystal.

Tahun ini, Obama telah menambah 21.000 tentara untuk Afganistan sehingga total jumlahnya mencapai 68.000 tentara. ”Meninggalkan Afganistan bukanlah sebuah pilihan,” kata juru bicara Gedung Putih, Robert Gibbs.

Obama menyatakan, perang di Afganistan tidak akan diturunkan menjadi semata-mata upaya kontraterorisme yang dangkal. Dia juga memperingatkan bahwa keputusan yang nanti diambilnya tidak akan membuat semua orang senang. Yang paling jelas, kata Obama, misi di Afganistan tidak berubah. Fokusnya tetap menjaga agar kelompok Al Qaeda tidak memiliki basis untuk melancarkan serangan ke AS atau sekutunya.

Kubu Republik mendesak Obama mengikuti permintaan komandan pasukan AS di Afganistan, Jenderal Stanley McChrystal, agar menambah kekuatan pasukan dengan lebih dari 40.000 tentara.

Senator John McCain dari Partai Republik mengatakan agar Obama tidak ”setengah-setengah”. ”Faktanya, kita semua tahu bahwa jika Taliban kembali, Al Qaeda akan kembali. Saya sangat yakin bahwa analisis Jenderal McChrystal tidak hanya benar, tetapi harus dilaksanakan sesegera mungkin. Langkah setengah-setengah adalah yang saya khawatirkan,” katanya.

”Kami menyadari bahwa dia (Obama) menghadapi keputusan sulit dan perlu waktu untuk membuat keputusan yang benar. Terus terang, saya mendukung itu, tetapi kita harus ingat bahwa pada setiap hari yang berlalu, pasukan kita di sana berada dalam bahaya yang semakin besar,” ujar Pemimpin Partai Republik di DPR AS, John Boehner.

Dukungan publik AS terhadap perang di Afganistan kembali merosot menjadi 40 persen, turun dari 44 persen pada Juli, berdasarkan jajak pendapat oleh Associated Press-GfK. Dalam jajak pendapat itu juga ditemukan bahwa 69 persen responden yang mendukung Republik setuju dengan penambahan pasukan di Afganistan. Sebanyak 57 persen responden yang mendukung Demokrat menyatakan menolak.

800 tentara tewas

Perang di Afganistan diluncurkan oleh pemerintahan mantan Presiden George W Bush menyusul terjadinya serangan terhadap gedung WTC di AS pada 11 September 2001. Perang itu bertujuan mengalahkan kelompok Taliban dan Al Qaeda yang dituding berada di balik serangan itu. Akhir-akhir ini, situasi di Afganistan kian memburuk bagi pasukan AS dengan hampir 800 tentara tewas. Tekanan psikis bagi tentara juga meningkat.

Situasi diperburuk dengan hasil pemilu presiden Afganistan yang dimenangi Presiden Hamid Karzai. Pemilu itu dinilai sarat kecurangan.

Gedung Putih menyatakan, Obama tidak akan mendasarkan keputusannya pada suasana hati di Capitol Hill, tempat Kongres bertemu. Obama juga tidak akan mengambil keputusan yang akan mengikis dukungan publik AS terhadap perang di Afganistan.

Obama akan kembali menggelar pertemuan dengan tim penasihat perang, termasuk Wakil Presiden Joe Biden, Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, dan Menteri Pertahanan Robert Gates di Gedung Putih.

Keputusan akhir Obama tentang perang di Afganistan kemungkinan akan diumumkan pada pekan depan.(Kompas, ap/afp/reuters/bbc/fro, 8 Oktober 2009)

TNI dan Tantangan Keamanan Regional

2009-11-08T08:23:00.003+07:00

DALAM pembicaraan keamanan atau security talks antara Jepang dan ASEAN yang berlangsung di Tokyo pada Maret lalu telah disepakati bahwa ASEAN mutlak menggandeng Jepang dan China sebagai mitra keamanan sejajar dalam memelihara keamanan regional sekaligus menjadi kontributor bagi keamanan di Asia, dan tidak boleh 'berkiblat' pada satu kekuatan yang dominan di benua ini.

Dalam konteks tersebut, Sekjen Departemen Pertahanan (Dephan) Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan ASEAN sebaiknya menjadikan Jepang atau China sebagai motor keamanan kawasan dalam memberikan kontribusi bagi stabilitas kawasan. Menurutnya, tren keamanan saat ini sudah berubah sesuai dengan perubahan global yang berlangsung dengan cepat sehingga mutlak memerlukan kerja sama sejajar mengingat masalah keamanan tidak lagi dalam bentuk perang fisik semata, tetapi sudah mencakup persoalan keamanan yang lainnya.
Persoalan keamanan regional ini memang jarang muncul dalam wacana nasional kita. Padahal berbagai isu keamanan regional kini jauh lebih rumit dan lebih luas. Selama ini agenda isu keamanan kawasan didominasi berbagai isu keamanan konvensional, namun kini juga semakin disibukkan dengan persoalan keamanan nontradisional.

Tren geopolitik lainnya memiliki implikasi ganda bagi TNI. Dalam sebagian besar sejarah Indonesia sebagai negara yang merdeka, kekuatan militer di seluruh dunia di atur dan dipenuhi kebutuhannya secara lengkap untuk membela negara mereka terhadap serangan luar. Namun, sejak invasi Irak atas Kuwait pada 1991, tidak ada lagi perang lintas perbatasan. Oleh karena itu, strategi pertahanan serta keamanan berbagai negara telah disesuaikan untuk tidak melebih-lebihkan serangan militer langsung dari negara lainnya. Lebih jauh lagi, kapasitas militer sebagian besar negara di dunia, seperti yang diukur dari jumlah pengeluaran militer dalam GDP, telah menurun.

Keprihatinan global mengenai adanya agresi militer telah menurun, sedangkan perhatian mengenai kekerasan komunal dan etnis dalam negara-negara makin bertambah. Indonesia memenuhi pola ini. Meskipun Indonesia pascakemerdekaan belum pernah mengalami serangan konvensional dari kekuatan luar, Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan keamanan internal dalam bentuk pemberontakan-pemberontakan sejak awal. Mempertahankan integritas negara adalah tugas operasional utama TNI selama ini dan tetap akan menjadi prioritas di masa depan. Oleh karena itu, kesiapan TNI dalam menghadapi tantangan keamanan regional dan global penting untuk dipikirkan.

Kerja sama regional

Susunan kekuatan di Asia telah menjadi sangat kompleks selama 10-20 tahun terakhir. Perseteruan bersejarah antara Jepang, China, dan India menghalangi tumbuhnya kerja sama regional seperti yang terjadi di Eropa. Kesepuluh anggota ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) yang berada dalam bayang-bayang tiga negara berkuasa itu mendapat banyak keuntungan dari kerja sama regional yang makin kuat, meskipun integrasi ekonomi berjalan secara lambat karena adanya sentimen nasional yang kuat di sebagian besar negara ASEAN....

Amerika Serikat juga merupakan elemen vital dalam susunan kekuatan di Asia. Untuk menonjolkan kepemimpinannya di daerah Asia Pasifik, Amerika Serikat mendirikan APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) pada 1989 yang secara rutin mengadakan konferensi tingkat tinggi. Pada 1994, negara-negara ASEAN mendirikan ASEAN Regional FORUM (ARF), yang memiliki sebagian besar anggota yang sama dengan APEC, untuk menyelesaikan agenda kerja sama yang berpusat di Asia. Indonesia secara alamiah menjadi pemimpin komunitas ASEAN karena pengaruh dan posisi nonbloknya dalam politik global. Dalam kekacauan setelah kejatuhan pemerintahan presiden Soeharto, Indonesia mengambil posisi yang lebih low-profile di ASEAN dan APEC dan aktivitas regional lainnya. Namun, mandat pemilu yang didapatkan pemerintahan Presiden Yudhoyono pada 2004 telah memungkinkan Indonesia untuk mendapatkan kembali perannya sebagai pemimpin.

Kecenderungan ASEAN adalah mengedepankan ekonomi dalam berbagai bentuk kerja sama. Namun, dalam beberapa tahun terakhir kecenderungan untuk mengembangkan perjanjian keamanan regional mulai mengambil alih. Misalnya Visi ASEAN 2020, yang terjadi pada 1997, Komunitas Keamanan ASEAN menjadi salah satu dari tiga pilar dalam komunitas ASEAN, selain Komunitas Ekonomi ASEAN dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Sebuah langkah kunci dalam mengembangkan Komunitas Keamanan ASEAN adalah diadakannya pertemuan ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM) pada Mei 2006, yaitu pertemuan para menteri pertahanan di ASEAN. Konvensi yang mengikat secara legal tentang perlawanan terhadap terorisme yang ditandatangani di Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pada Januari 2007. Puncaknya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-13 ASEAN di Singapura, November 2007 dengan ditandatanganinya ASEAN Charter yang menjadi landasan konstitusional pencapaian tujuan dan pelaksanaan prinsip-prinsip yang dianut bersama untuk pencapaian pembangunan Komunitas ASEAN pada 2015. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana mengoptimalkan berbagai kerja sama keamanan regional tersebut dalam implementasinya di lapangan?

Tantangan keamanan regional

Berkaitan dengan lalu lintas paling sibuk Selat Malaka, pembajakan mencapai level yang meresahkan di awal tahun reformasi dan menjadi dorongan yang kuat bagi Singapura, Malaysia, dan Thailand untuk melakukan kerja sama. Selat Malaka memiliki panjang 550 mil dan lebar 330 mil di ujung utara, dan menjorok hingga 1,5 mil di titik tersempitnya. Sebanyak 40% dari perdagangan dunia melewati selat itu, termasuk 80% dari impor minyak China, 80% dari impor minyak dan gas Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan serta dua pertiga dari LNG dunia. Secara kasar, ada sejumlah 600 kapal yang lewat setiap harinya. Singapura, di ujung selatan selat ini, adalah pelabuhan terbesar di dunia. (Percival, 2005). Hasil atas usaha ini tergolong sukses hingga pada titik berhasilnya sindikat asuransi perkapalan Lloyds pada Agustus 2006 mencoret Selat Malaka sebagai zona perang untuk menurunkan premium bagi kapal-kapal yang melaluinya.
Ancaman nonmiliter

Eksploitasi atas berbagai sumber daya hutan tropis dan laut yang beragam dan sangat berharga disebut-sebut sebagai ancaman eksternal terbesar Indonesia sekarang ini. Indonesia belum pernah memiliki kendali yang efektif atas perbatasannya. Pihak asing memasuki Indonesia untuk mencuri ikan dan menebang pohon secara ilegal untuk kemudian diseludupkan keluar dari Indonesia dengan kuantitas besar, hanya dengan sedikit risiko.

Pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan pada 2005 memperkirakan bahwa Indonesia mengalami kerugian hingga US$8 juta karena pencurian ikan ke negara asing setiap tahunnya, para pengamat militer menafsirkan kerugian negara hingga US$3 milar-US$4 miliar setiap tahunnya. Sementara itu, menurut laporan terakhir dari Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), pemotongan kayu secara ilegal menimbulkan kerugian hingga 40 juta meter kubik setiap tahunnya. Jumlah kayu dan produk kayu yang diekspor secara ilegal telah menurun dari 10 juta meter kubik/tahun menjadi 3 juta meter kubik. Namun, jumlah yang rendah ini masih bernilai US$6 juta (Obidzinski, dkk 2006). Di sisi lain, menurut catatan International Herald Tribune, 27 September 2005, kerugian Indonesia dari minyak dan gas selundupan dan produk olahan lainnya bernilai sekitar US$850 juta pada 2005.

TNI, kepolisian, dan tujuh institusi pemerintah lainnya berbagi tanggung jawab untuk mengatasi ancaman-ancaman ini, tapi kapasitas teknik untuk melakukannya masih sangat minim. Lebih jauh lagi, ancaman itu dipercaya sebagai bagian dari masalah ini. Pengaturan kembali tentang siapa bertugas apa, di mana, dan bagaimana mekanismenya, perlu diperjelas agar tidak tumpang tindih dan distorsi dalam implementasi di lapangan.

Perubahan teknologi dan kesiapan TNI

Teknologi militer di dunia telah berkembang secara pesat sama halnya dengan doktrin militer sejak akhir Perang Dingin. Satu kelemahan operasional utama dalam TNI adalah ketergantungannya atas senjata mutakhir dan sistem pendukung di satu sisi dan anggaran pertahanan yang minim di lain sisi. Teknologi baru cenderung memiliki harga yang sangat mahal dalam masalah biaya pembelian, pelatihan, dan pemeliharaan. Namun, beberapa teknologi baru bisa lebih hemat. Misalnya teknologi satelit dan pesawat kendali jarak jauh yang bisa menyediakan lebih banyak informasi dengan biaya lebih rendah daripada pesawat pengawas, juga perlu dipertimbangkan.
Mencari gabungan teknologi yang hemat biaya akan menjadi tantangan besar bagi Menteri Pertahanan dan TNI. Kesuksesan mereka bergantung pada penentuan struktur kekuatan untuk tiga angkatan yang bisa bertahan dan tidak perlu berubah setiap beberapa tahun. Perlu inovasi dan terobosan baru untuk memperkuat TNI kita dalam tantangan keamanan regional dan global saat ini. Bukan sekadar wacana belaka. Dirgahayu TNI!

Oleh Jaleswari Pramodhawardan, Peneliti Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI, Kompas, Selasa, 06 Oktober 2009

Pelaku Separatisme di Papua Terus Diburu

2009-10-31T09:20:00.002+07:00

Makassar, Kompas - Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal FX Bagus Ekodanto menegaskan, semua pelaku aksi teror, termasuk yang bermuatan separatisme selama ini, akan terus diburu untuk diproses secara hukum. Langkah hukum mesti ditegakkan guna memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat serta memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang telah dan hendak berbuat serupa.

Demikian penegasan Irjen Bagus Ekodanto ketika dihubungi dari Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (22/10) malam, terkait tertangkapnya salah satu dari lima tokoh separatis yang selama ini masuk daftar pencarian orang Polda Papua. Tokoh yang tertangkap tersebut adalah Victor F Yeimo (30), salah satu orang di balik rentetan aksi teror yang marak di Papua, terutama menjelang pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden tahun 2009.

Victor tertangkap jajaran Kepolisian Resor Kota Jayapura, Rabu malam, dalam operasi penyakit masyarakat (pekat). Ia tertangkap di sebuah kamar hotel di Sentani. ”Tidak ada tempat bagi gerakan pengacau keamanan, termasuk yang bermuatan separatisme. Siapa pun tokoh dan pelakunya harus diambil langkah hukum,” kata Bagus.

Secara terpisah, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Komisaris Besar Agus Rianto menjelaskan, Victor adalah salah satu dari lima tokoh yang diduga sebagai otak dan pelaku rangkaian aksi teror selama beberapa bulan terakhir. Dua di antaranya telah ditangkap, diadili, dan dihukum. Mereka adalah Buchtar Tabuni dan Seby Sembom. Buchtar telah dihukum tiga tahun dan Seby dua tahun.

Menyusul penangkapan Victor, dua tokoh lainnya masih terus dilacak. Namun, Agus belum bersedia merinci tokoh lain yang masih dikejar tersebut.

Rentetan aksi yang diduga melibatkan Victor selama ini, menurut Agus, adalah penyerangan terhadap markas Kepolisian Sektor Abepura dan pembakaran Rektorat Universitas Cenderawasih Jayapura. Aksi itu terjadi pada April 2009. (NAR, 23 Oktober 2009)

Target Perlukah Di Tentukan

2009-10-27T19:06:00.001+07:00

Oleh: Joko Susilo-Harmenharmen

Dari sisi budaya, menyebutkan sebuah target itu sangat tergantung dari budaya mana anda melihatnya. Kalau budaya Jawa, hal seperti itu bisa disangka “pamer” kuasa. Tapi dalam ilmu manajemen, menentukan target itu wajib hukumnya. Orang kalau tanpa target, itu sama halnya dengan main laying-layang; hanya untuk mengambang. Naik tidak turun juga bukan. Tapi bagaimana menurut Joko susilo. Menurutnya, satu pertanyaan klasik selalu terlontar tiap tahun baru tiba. “Apa target saya tahun ini?”

Jika anda sudah punya jawabannya, itu bagus. Karena, dengan memiliki target yang jelas, anda akan melangkah lebih percaya diri.

Mungkin saja di antara kita masih ada yang kecewa dengan target yang belum tercapai tahun lalu. Tapi, kekecewaan ini harus segera diatasi. Waktu sangat berharga karena ia tidak bisa diputar ulang. Jadi, apa gunanya berlarut-larut dalam kekecewaan?

Buka pikiran dan hati anda dan ingat, kita masih punya kesempatan di tahun berikutnya. Ya, kesempatan emas di tahun ini. Percayalah tahun ini sesuatu yang luar biasa akan terjadi dan mengubah hidup anda, bahkan juga orang-orang di sekitar anda.

Keyakinan seperti ini juga saya tanamkan pada diri saya. Bahkan sejak dulu saat saya mulai memutuskan ‘Ya! Saya akan mulai dan sukses di bisnis internet!‘

Berbekal rasa optimis, ketekunan, dan kerja keras, satu persatu tujuan saya tercapai. Saya yakin, anda tentu juga bisa melakukannya lebih dari saya.

Ucapkan pada diri anda, “Tahun 2008 adalah tahun saya!”

Segarkan pikiran, ciptakan peluang-peluang baru! Kembangkan berbagai kreativitas baru dalam bisnis. Tinggalkan strategi lama yang sudah usang dan tidak mendatangkan hasil, dan mulai gunakan strategi baru. Terbukalah pada perubahan!...

Jika anda punya tujuan, petakanlah! Susun berdasar jangka waktunya. Ada jangka panjang, menengah, dan jangka pendek, kemudian jalankan. Tetapi, jangan lupa juga untuk menjalaninya secara alami. Jangan sampai target-target itu justru membelenggu anda. Jangan biarkan diri anda tertekan karena banyak target jangka pendek yang tidak terpenuhi sehingga merasa khawatir gagal meraih apa yang sudah diidam-idamkan. Ini bahaya!

Tujuan hanyalah poin-poin atau jalur penanda. Kurang lebih seperti rambu lalu lintas yang akan membantu anda agar tidak tersesat atau menuju arah yang salah. Jadi, cobalah bersikap lebih terbuka dan fleksibel. Rebut setiap kesempatan yang membantu anda ke arah tujuan. Lakukan hal-hal yang sekiranya realistis dan dapat anda lakukan.

Di bawah ini ada beberapa hal yang bisa anda renungkan:
Biarkan setiap kejadian merubah hidup anda. Anda harus mau berkembang karena andalah orang yang menciptakan dan menghidupkan adanya perubahan itu. Terbukalah pada pengalaman-pengalaman yang sebelumnya pernah anda alami. Anda harus mau belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu…
Proses itu lebih penting dari hasil. Jika hasil mengendalikan proses, kita hanya akan jalan di tempat. Kita akan selalu terpaku di tempat kita ada sekarang. Tidak berkembang! Sebaliknya, jika proses mengendalikan hasil, meski kita belum melihat tujuan kita, tapi kita tahu pasti kita akan sampai disana. Yakinlah!
Mulailah dari manapun anda berada. Ketidaktahuan untuk memulai dari mana sering membuat kita tidak beranjak. Ambilah inisiatif. Lakukan dari manapun anda berada, sekarang juga!

Jadi, tentukan target dan tujuan anda tahun ini. Andalah yang menjadi penuntun target. Andalah pusat dari target-target anda. Andalah yang mengendalikannya, bukan target yang mengikat anda. Dan, jangan pernah berhenti berubah… ke arah yang lebih baik tentunya…

Tapia pa itu target menurut seorang pelakon Tsauf. Menurutnya seorang manusia itu terlalu sombong bila ia menyebutkan sebuah target. Yang paling utama adalah pada pendekatan pada sang halik dan menghambakan diri padaNya. Jangan silau oleh apa saja. Hiduplah dengan jiwa yang bersih dan menjaga keutamaan jiwa sepanjang masa. Menurut sang ahli ini, apapun yang terjadi di dunia ini, hanya bisa kalau ada izin sang halik. Karena itu berserahlah, semua sudah ada yang mengatur. Sebagaimanusia, kita wajib berusaha, tetapi usaha bukanlah penentu segalanya.

Perhargaan Baru Bagi Beyonce Knowles, Webnya Dimana Ya?

2009-10-20T19:37:00.002+07:00

Tahun 2009 makin membuat nama penyanyi R&B asal Amerika Serikat, Beyoncé Knowles (28), melejit. Berbagai penghargaan dan nominasi dia terima.

Terakhir, dia dinominasikan World Music Award dalam kategori Lagu Terbaik Tahun Ini untuk ”Single Ladies” (”Put a Ring on It”). ”Klik di worldmusicawards.com untuk pilih saya,” katanya.

Di American Music Awards 2009, dia mendapat tiga nominasi, yaitu Artis Pop/Rock Perempuan Terfavorit, Artis Soul/R&B Perempuan Terfavorit, dan Album Soul/R&B Terfavorit. Pemenang ditentukan lewat voting dan diumumkan November nanti.

Kabar gembira lainnya datang dari Billboard. Album terbarunya, I AM... Sasha Fierce, akan menjadi album pertama dalam satu dekade ini yang mampu memasukkan enam lagu di tangga R&B/Hip-Hop. Lagu lainnya adalah ”Single Ladies”, ”If I Were A Boy”, ”Diva”, ”Halo”, ”Ego”, dan ”Video Phone”.

Kedigdayaan Beyoncé juga terendus industri permainan Nintendo Wii. Perusahaan itu akan merilis gaya dansa dan koreografi Beyoncé di atas platform Wii.

”Saya senang terlibat di video game ini karena saya memang suka Wii. Saya akan menuangkan gagasan untuk memasukkan koreografi di dalam game fitness,” kata Beyoncé yang saat ini berada di Jepang dalam rangkaian tur di Asia untuk mempromosikan album terbarunya. (WENN/AMR,Kompas ,selasa, 20 Oktober 2009 )

Pulau Papua, Chokepoint Ekonomi Indonesia Masa Depan

2009-10-16T16:10:00.002+07:00

KEMAMPUAN suatu negara dalam menyusun sistem keamanan bergantung pada faktor-faktor geopolitiknya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki karakteristik geopolitik yang khas: bentang luas dan letak geografis yang strategis dari Sabang sampai Merauke. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia membutuhkan kendali yang kuat untuk menjaga keamanan, keutuhan, dan kedaulatan wilayah NKRI, termasuk melindungi wilayah-wilayah kunci seperti Papua sebagai provinsi paling timur.
Pulau Papua memiliki nilai strategis yang sangat tinggi bagi geopolitik Indonesia akibat faktor geografis dan faktor ketersediaan sumber daya alam yang terkandung di dalamya. Perkembangan kekuatan ekonomi baru dunia seharusnya menjadikan Papua sebagai strategic international chokepoint bagi Indonesia. Hal tersebut disebabkan posisi strategis Papua yang berbatasan dengan negara-negara yang menjadi kekuatan ekonomi potensial mulai Filipina di sebelah utara, yang merembet ke Hong Kong, Taiwan, Jepang, hingga kepulauan Pasifik dan Benua Amerika di sebelah timur dan di selatan berhadapan dengan Timor Leste dan Australia.
Chokepoint adalah istilah militer yang menjelaskan suatu kondisi geografis yang harus dilalui dengan cara mengurangi kekuatan. Dengan musuh yang mengurangi kekuatan, chokepoint dapat dipertahankan dengan kekuatan yang relatif kecil karena musuh tidak dapat membawa jumlah yang besar ke tempat itu.
Perkembangan dunia menyebabkan semakin tingginya persaingan antarnegara dan institusi dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi bagi kemakmuran. Konsekuensi logis dari kondisi tersebut adalah sebuah negara yang kaya dengan sumber daya akan menjadi rebutan dan wahana persaingan. Begitu pula Indonesia terutama Papua. Ekses dari persaingan adalah meningkatnya ketidakstabilan keamanan. Untuk itu, kontrol pemerintah sangat penting dalam menciptakan situasi aman dan kondusif bagi terpeliharanya kemakmuran dan keamanan rakyatnya. Hal lain penyebab instabilitas di Pulau Papua adalah ketertinggalan pembangunan jika dibandingkan dengan daerah lain. Ketidakpuasan warga sering dijawab dengan kebijakan yang kurang memperhatikan kearifan lokal sehingga sering melahirkan konflik yang berkepanjangan.
Otonomi daerah dalam rangka percepatan pelayanan pemerintah guna pencapaian kesejahteraan masyarakat belum bisa berjalan dengan baik karena tidak dibarengi dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan pembenahan sistem birokrasi yang efisien. Kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang berkepanjangan menumbuhkan sikap apatis dan disintegratif sebagian warga Papua. Bila kita melihat sejarah, konflik yang terjadi di Papua awalnya berupa konflik komunal yang terjadi secara tradisi, yang timbul dari persaingan antarsuku dalam memperebutkan wilayah kekuasaan. Konflik tradisi berkembang menjadi lebih kompleks sejalan dengan proses depolitisasi elite masyarakat Papua dalam memperebutkan posisi sosial politik.
Keterbelakangan pendidikan, kemiskinan, dan kesenjangan antara masyarakat lokal dan pendatang menjadi pemicu konflik baru di Papua. Isu-isu itu menjadi komoditas yang sangat mudah dikelola oleh berbagai pihak, terutama yang berkaitan dalam penguasaan sumber daya alam. Kompleksitas konflik semakin akut karena penanganan yang lamban dan tidak mengena pada akar masalah....

Potensi kekayaan alam Papua
Papua kaya akan keanekaragaman hayati. Tanah yang subur di iklim tropis dan hujan turun di hampir di sepanjang musim merupakan faktor agroklimat yang sangat cocok untuk pengembangan berbagai komoditas tanaman industri, baik kehutanan, hortikultura, maupun untuk tanaman pangan.
Kekayaan sumber daya mineral dan energi sudah menjadi pengetahuan umum. Besi, tembaga, emas, batu bara, minyak bumi, sampai gas alam adalah kekayaan alam yang nyaris tergadaikan. Padahal bangsa yang berjaya adalah bangsa yang menguasai dan mampu mandiri menguasai sumber-sumber energi dan mineral bagi metal industri untuk menyokong pembangunan infrastruktur.
Kekayaan laut kita di Papua sangat besar namun belum termanfaatkan dengan baik. Ikan kita dicuri oleh nelayan asing dengan perlengkapan yang modern yang menyebabkan lenyapnya triliunan devisa negara. Potensi industri perikanan dan rumput laut, pertambakan dan penangkaran ikan-ikan karang untuk kebutuhan komersial sangat luas.
Keindahan alam adalah khasanah lain yang dimiliki Papua. Kontur pantai yang landai dan pasir putih yang terhampar serta pusat pertemuan arus laut dingin dan panas melahirkan kekayaan ekosistem terumbu karang yang tidak ada bandingannya. Kekayaan terumbu karang di Rajaampat dan sekitarnya merupakan potensi industri wisata bahari. Keanekaragaman hayati terumbu karang dan ekosistem yang khas telah memberikan keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan lokasi wisata bahari di negeri lain.

Aktor utama pembangunan Papua
Untuk menyelesaikan masalah Papua, percepatan pembangunan adalah jawaban yang tepat. Pertanyaannya adalah bagaimana proses percepatan tersebut berjalan sehingga mampu menimbulkan rasa keadilan bagi semua pihak. Kesulitan terbesar adalah masalah SDM dan finansial. Untuk menjalankan percepatan tersebut, setidaknya ada tiga aktor kunci.
Pertama, pemerintah pusat dan daerah melalui pengalokasian APBN yang proporsional untuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti sarana transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, irigasi, sarana listrik, dan telekomunikasi untuk membuka isolasi wilayah. Pemerintah pusat dan daerah juga berperan penting dalam mengarahkan industri strategis nasional di Papua yang memiliki efek domino terhadap berkembangnya industri lain. Kedua, lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi, yang bertugas meningkatkan kualitas manusia dan memasok angkatan kerja. Lembaga pendidikan di Papua juga menjadi laboratorium inovasi yang aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan kekinian masyarakat. Ketiga, peran swasta dalam mengembangkan ekonomi terutama di sektor riil. Pengembangan ekonomi sektor swasta tersebut yang harus didukung oleh perbankan sehingga pergerakan ekonomi tidak lagi bergantung pada anggaran pemerintah. Apabila tiga aktor utama itu mampu bersinergi, setidaknya akan ada sebuah energi positif untuk percepatan pembangunan Papua.

Masa depan ekonomi Indonesia
Keunggulan komparatif yang kita miliki seharusnya menjadi nilai ekonomi tersendiri apabila kita mampu membuat nilai tambah. Kunci utama adalah membangun SDM dengan memberdayakan masyarakat lokal sebagai ujung tombak pembangunan wilayah Papua. Untuk terciptanya iklim investasi yang kondusif, perbaikan dan pembangunan infrastruktur harus segera dilakukan. Pembangunan sistem transportasi darat yang murah dan efisien yang terintegrasi dengan pembangunan pelabuhan samudra guna menembus pasar ekspor di Samudra Pasifik akan menjadi faktor pemberdaya (enabling factors) bagi aktivitas perekonomian yang lebih luas. Begitu juga perlu dirintis perumusan alternatif pembangunan moda transportasi darat dengan kereta dengan sumber energi yang murah yang mampu menghubungkan kota-kota dan sumber-sumber produksi. Dalam investasi inilah, kekuatan pembiayaan dan kredibilitas reputasi perbankan nasional dapat menjadi fasilitator dan katalisator.
Kondisi yang kita harapkan tersebut dapat cepat terlaksana apabila diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan dan kebijakan pemerintah daerah. Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk perizinan dan kejelasan peraturan sangat dibutuhkan.
Kombinasi faktor-faktor strategis itulah yang akan menempatkan Papua menjadi chokepoint ekonomi Indonesia masa depan, titik strategis bagi kemakmuran bangsa.(Kompas, Rabu, 14 Oktober 2009)
Oleh DKS Nugraha SP MSi MBA
Direktur Eksekutif Center for Strategic and Defense Studies
Program Pascasarjana FISIP Universitas Indonesia

Bagaimana kabar pengambilalihan bisnis TNI?

2009-10-10T11:22:00.001+07:00

Oleh Jaleswari Pramodhawardani
Dalam Pasal 76 UU No 34/ 2004 tentang TNI disebutkan, dalam jangka waktu lima tahun sejak diberlakukan, pemerintah harus mengambil alih semua aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola TNI, baik langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan UU yang ada, tanggal 16 Oktober 2009 TNI harus bebas dari aktivitas bisnis. Mungkin, ini adalah kado terpenting TNI untuk menjadikan TNI kian profesional setelah sampai pertengahan 2004 melakukan reformasi internal dengan keluar dari ranah politik dan berhasil memperbarui beberapa institusi TNI.

Melihat capaian itu, banyak pihak mengatakan, TNI merupakan institusi paling berhasil dalam reformasi birokrasi dibandingkan dengan kepolisian dan pegawai negeri sipil. Memang, capaian ini masih harus dibuktikan guna membebaskan TNI dari ranah bisnis.

Proses

Jika merunut langkah-langkah pemerintah untuk pengambilalihan bisnis ini, terkesan langkah ini terlalu berhati-hati dan lama prosesnya. Mengapa?

Pada akhir Agustus 2005, tim kementerian dibentuk untuk menyelesaikan pengambilalihan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 76 dan untuk menyusun rancangan keputusan presiden. Ketua yang ditunjuk dari Tim Supervisi Transformasi Bisnis (TSTB) TNI adalah Said Didu, Sekretaris Menteri Negara Badan Umum Milik Negara, dengan anggota Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada akhir September 2005, TNI mengeluarkan daftar 219 bisnis militer, yang diserahkan kepada tim TSTB TNI. Enam bulan kemudian muncul pernyataan dan dokumen dari Departemen Pertahanan yang mengacu pada daftar 1.520 unit bisnis TNI, tetapi unit individu dalam kedua daftar itu tidak diumumkan. Bulan Desember 2006, saya mendapat daftar 23 yayasan militer dengan 107 badan usaha dan 172 kerja sama militer dengan 52 unit sehingga total 356 unit bisnisnya.

Ringkasnya, pada awal 2007, masyarakat tak memiliki informasi resmi apa pun tentang identitas aktivitas bisnis individual TNI. Sebuah rancangan awal keputusan presiden dapat dibuat oleh tim pengambilalihan pada kuartal pertama 2006 dan didiskusikan dengan beberapa analis militer. Kekhawatiran utama para akademisi adalah rancangan itu terlalu terfokus pada pembentukan Badan Pengelola Transformasi Bisnis TNI untuk mengatur bisnis-bisnis yang diambil alih dari TNI....

Draf itu tidak membuat definisi baru dari aktivitas bisnis dan tampaknya hanya mengacu bisnis formal TNI dalam daftar yang diserahkan kepada Menteri Pertahanan tahun sebelumnya. Draf itu juga ambigu tentang apakah bisnis yang ditransfer ke badan baru harus diteruskan atau ditutup. Juga tentang keuntungan yang diraih dari hasil operasi bisnis atau penjualan. Akhirnya, tanggal 16 April 2008 terbit Keppres No 7/2008 tentang Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI, yang diketuai Erry Riyana Hardjapamekas. Dari kajian tim nasional ini, aktivitas bisnis yang selama ini berlangsung adalah melalui yayasan, koperasi, pemanfaatan badan milik negara di luar tugas, pokok, dan fungsi serta kegiatan di luar tugas, pokok, dan fungsi.

Total aset yayasan dan koperasi, termasuk perusahaan yang dimiliki, adalah Rp 3,2 triliun, sedangkan total kewajiban yang harus dibayar Rp 1 triliun sehingga nilai aset bersih Rp 2,2 triliun. Setelah sekian lama, inilah kali pertama kita mengetahui data resmi yang dikeluarkan pemerintah tentang bisnis TNI.

Implikasi

Indonesia bukanlah negara pertama yang memiliki institusi militer yang melakukan aktivitas ekonomi di luar anggaran. Tiap wilayah di dunia telah melihat aneka variasi aktivitas ini. Bahkan, tentara ”modern” seperti di Inggris, pada masa lampau, memiliki berbagai sumber penghasilan untuk membiayai operasional sejumlah aktivitas bisnis di luar produksi perlengkapan militer dan pelayanan (untuk industri pertahanan).

Bahkan, sebuah penelitian tentang aktivitas bisnis militer di Myanmar mencatat, mereka ”mengikuti gaya Angkatan Darat Inggris yang melakukan bisnis untuk tentaranya” (Andrew Selth, 2001). Pasukan militer AS, yang memiliki sejarah panjang dalam keprofesionalan, lebih merupakan pengecualian daripada peraturan.

Namun, tren mengarah kendali sipil amat jelas, bahkan negara nondemokrasi seperti China pun melakukannya. Implikasi pertama, untuk menggarisbawahi kesulitan yang akan dihadapi Indonesia dalam mencapai pemerintahan yang bersih, selama TNI memiliki sumber pendanaan independen.

Implikasi kedua, tingkat penghormatan atas komando TNI di luar perbatasan Indonesia akan amat tergantung seberapa cepat TNI bisa mengeluarkan dirinya dari aktivitas bisnis dan berkonsentrasi pada misi militer.

Tiga rekomendasi

Tiga rekomendasi penting dari Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI telah diserahkan kepada pemerintah, November 2008. Kini kita menunggu tindak lanjut pemerintah untuk mengeksekusi bisnis TNI sesuai amanat undang-undang.

Seandainya ini terjadi, kita baru memiliki TNI yang profesional setengahnya, yaitu bebas dari aktivitas politik dan bisnis. Sedangkan setengah lainnya, tentara yang terlatih, terdidik, dilengkapi secara baik, dan dijamin kesejahteraannya adalah kewajiban negara untuk memenuhinya.

Kini kita menunggu keputusan politik pemerintah, apakah akan memenuhinya dengan cepat atau berkilah di balik minimnya anggaran nasional? (Kompas, 6 Oktober 2009) Jaleswari Pramodhawardani Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI

Bersahabat dengan Gempa, bertindaklah sebelum Terlambat

2009-10-03T21:26:00.002+07:00

Dua gempa terjadi berturut-turut, Rabu dan Kamis (1/10). Yang pertama menggempur Kota Padang dan Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan gempa kedua menyerang Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

Di Kota Padang dan Pariaman, sesuai data Satuan Koordinasi Pelaksana Sumatera Barat, korban meninggal dunia mencapai 496 orang, sementara bangunan rusak berat 15.159 buah, rusak sedang 3.980, dan rusak ringan 6.737.

Sementara itu, di Kota Sungai Penuh sejumlah 1.385 bangunan rusak, 474 rusak berat, dan 63 rusak total, serta 2 orang tewas. Jarak antarkedua lokasi tersebut sekitar 160 kilometer.

Akan tetapi, jumlah korban di antara kedua lokasi tersebut mencolok perbedaannya. Dari pandangan mata wartawan Kompas, sebelumnya dia telah meliput Kota Padang, kerusakan Kota Sungai Penuh memang terlihat tidak separah Kota Padang.

Fakta-fakta lain

Fakta-fakta lain terkait kedua gempa tersebut juga banyak perbedaannya. Pertama adalah perbedaan lokasi pusat gempa. Pusat gempa yang melanda Kota Padang dan Pariaman berada di zona seismik di Palung Sumatera, di laut. Pusat gempa berada di kedalaman sekitar 71 kilometer. Jarak antara pusat gempa tersebut dan Kota Padang sekitar 57 kilometer.

Kekuatan kedua gempa itu bisa digolongkan gempa kuat. Gempa yang menghantam Padang berkekuatan 7,6 skala Richter (SR), sedangkan kekuatan gempa yang terasa di Kota Sungai Penuh adalah 7,0 SR.

Sementara pusat gempa Kota Sungai Penuh berada di daratan nyaris di bawah Kota Sungai Penuh. Pusat gempanya ada di daratan, yang berasal dari aktivitas tektonik pada Patahan Sumatera. Patahan ini membentang dari utara ke selatan. Patahan Sumatera dan jalur Palung Sumatera bisa dikatakan sejajar, memanjang dari utara ke selatan.

Lalu bagaimana semua fakta tersebut memengaruhi tingkat kerusakan dari kedua peristiwa gempa itu?

Jauh berbeda

Menurut Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Surono, fakta-fakta tersebut menyebabkan muncul perbedaan pada dampak gempa....

Ada beberapa perbedaan yang membuat dampak gempa bumi di Padang dan Sungai Penuh jauh berbeda. Menurut Surono, setidaknya ada dua aspek yang harus dilihat karakternya secara khusus, yakni karakter sumber gempa dan media respons gempa.

Di Padang, gempa meluluhlantakkan bangunan dan menimbun korban dalam jumlah besar, sementara di Sungai Penuh jumlah korban memang jauh lebih sedikit. Di Sungai Penuh, bangunan yang roboh nyaris seluruhnya adalah bangunan dengan dinding tembok. Sementara bangunan kayu, biarpun setinggi dua lantai, tetap tegak berdiri.

Menurut Surono, dari hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pusat gempa di Jambi berkekuatan 7,0 SR, tetapi kedalaman pusat gempa yang melanda Kota Sungai Penuh kurang dari 30 kilometer, yang terhitung dangkal. Akibatnya, guncangannya tidak meluas, terbatas dalam radius yang relatif terbatas/sempit.

Sementara pusat gempa di Sumatera Barat ada di tengah laut dengan kekuatan lebih besar, yaitu 7,3 SR. Karena gempa menjalar dalam bentuk gelombang spasial, maka semakin jauh dari sumber gempanya, luas area yang tersapu gelombang pun semakin luas.

Analoginya adalah sorot lampu senter yang diarahkan ke dinding dari jarak pendek dan jauh. Kian dekat lampu sorot, cakupan cahayanya pun semakin terbatas.

Kekuatan daya rusak

Bagaimana dengan daya rusak? Salah satu indikatornya adalah jenis (karakter) tanah. Di Padang, seperti halnya kondisi Jawa Barat selatan, didominasi oleh tanah urai. Sifat lapisan tanah urai-endapan usia muda adalah memperbesar efek guncangan gempa (mengamplifikasi). Sedangkan karakter tanah Sungai Penuh relatif padat sehingga meredam getaran.

”Di Jambi relatif tak ditemukan aluvial (endapan muda) gunung api, sementara di Padang lapisan aluvialnya tebal. Jadi, di Jambi dampak guncangan tidak separah di Padang,” ujarnya.

Kondisi tanah atau media permukaan di Padang dan Jabar selatan—Tasikmalaya di Jabar selatan diguncang gempa pada 2 September—lanjut Surono, didominasi aluvial pantai, aluvial sungai, dan bahan rombakan dari letusan gunung api. Harap diingat, Sumbar dan Padang memiliki gunung api aktif.

Karakter tanah gembur itu memperbesar efek guncangan. Akibatnya, bangunan di atasnya yang tidak tahan gempa atau tidak dirancang tahan guncangan akan menderita hebat.

Surono mencontohkan gempa beberapa tahun silam di Jawa Barat. Dampak gempa yang pusatnya berada lebih dekat di kawasan Indramayu justru mendatangkan kerusakan parah pada bangunan di Tasikmalaya.

Hal senada dinyatakan Kepala Pusat Mitigasi Bencana ITB Wayang Sengara. ”Yang jelas, lapisan tanah di Padang yang dekat pantai itu belum padat, masih lunak, sehingga dia bersifat memperkuat (mengamplifikasi) getaran. Ini berbeda dengan daerah di Sungai Penuh yang dekat pegunungan, yang lebih keras lapisan struktur tanahnya sehingga amplifikasinya kecil sekali,” ujarnya. Faktor lain adalah ketahanan bangunan.

Menurut Wayan Sengara yang juga dosen di jurusan Teknik Sipil ITB, dari foto-foto yang telah dipublikasikan, tulangan beton bangunan yang roboh memang tampak tidak memenuhi syarat sebuah bangunan tambah gempa.

”Bangunan yang lebih ringan dengan ikatan yang bagus, juga luas lantai yang lebih kecil, itu lebih aman, lebih tahan gempa,” ujarnya.

Bisa dihindari

Setelah semua ini diketahui, menurut Surono, tetap ada jalan untuk menghindari risiko atau mengurangi risiko gempa.

Gempa dan karakter tanah merupakan wilayah yang tidak bisa direkayasa di luar sifat alaminya. Keduanya merupakan faktor tetap.

Yang bisa dilakukan manusia adalah beradaptasi dengan kondisi geografis dengan penerapan sejumlah kebijakan dan memperbaiki respons darurat kebencanaan, serta membuat produk-produk ramah bencana.

”Kuncinya, semua pihak menjalankan bagian tugasnya masing-masing dengan baik,” katanya. Apa yang dikatakan Surono benar adanya karena Indonesia telah memiliki undang-undang tentang penanggulangan bencana.

”Silakan para ahli berbicara sesuai keahliannya. Namun, jangan lupa berbuat nyata, berbuat sesuatu di tengah negeri bencana ini, karena gempa mengintai sewaktu-waktu,” ujarnya. Sayangnya, justru itulah kelemahan Indonesia selama ini. (Kompas,3/10/09/ADH/GSA/ISW)

Fenomena perjuangan Papua Merdeka

2009-09-29T15:54:00.002+07:00

Oleh:PETRUS PIT SUPARDI
Hampir selama 32 tahun dalam era Orde Baru, Papua tetap menjadi pulau yang dilupakan. Papua dengan sumber daya alam yang melimpah hanya menjadi dapur bagi daerah lain di Republik ini. Segala kekayaan di perut bumi Papua, berupa minyak, emas, tembaga, dan lainnya serta keragaman hayati di permukaan bumi Papua, dikeruk dan dimanfaatkan untuk kepentingan kaum elite yang tinggal di pusat. Apa yang orang Papua dapatkan dari hasil kekayaan alamnya?

Orang Papua mengalami bahwa di satu sisi sumber daya alam habis dan serentak pula mobilisasi kaum imigran ke Pulau Papua kian tidak terbendung. Akibatnya, bukan hanya sumber daya alam yang habis, tetapi nilai-nilai budaya dan warisan leluhur pun ikut terkikis. Di sini muncul dilema, apa yang harus dilakukan agar orang Papua tetap eksis di atas tanahnya?

Untuk menebus dan mengembalikan citra orang Papua, maka berbagai upaya telah dan sedang dilakukan. Upaya yang sedang tenar dan menjadi wacana publik ialah dialog Papua-Jakarta.

LIPI menerbitkan hasil penelitian tentang Papua, Papua Roadmap, yang menampilkan sebagian wajah Papua. Demikian halnya buku Dialog Jakarta-Papua karya Neles Tebay yang memaparkan langkah-langkah dialog bagi Papua.

Persoalannya, belum adanya kemauan pemerintah untuk membuka ruang dialog dengan orang Papua. Alasannya beragam, di antaranya intensitas konflik di Papua terbilang rendah. Pertanyaannya, apakah harus ada pertumpahan darah lebih dulu baru dilakukan dialog di Papua?

Sejarah Papua

Tak dapat disangkal, orang Papua memiliki sejarahnya sendiri sebelum diintegrasikan ke pangkuan NKRI. Orang Papua memiliki pengalaman, mereka pernah menjadi bangsa merdeka lengkap dengan atribut kebangsaan, bendera bintang kejora, lagu kebangsaan ”Hai Tanahku Papua”, dan lambang negara Burung Mambruk. Simbol kenegaraan ini pernah ada dan dikumandangkan di atas tanah Papua.

Identitas orang Papua ini diatur dalam UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Namun, ketika nilai dan warisan masa lalu ini hendak diangkat dan ditetapkan sebagai simbol kultural orang Papua, Pemerintah Indonesia mengeluarkan PP No 77/2007 yang mengatur lambang daerah dan tidak mengizinkan bendera bintang kejora dipakai sebagai simbol kultural orang Papua. Fakta ini menunjukkan, Pemerintah Indonesia belum memiliki niat dan komitmen menyelesaikan sejarah orang Papua secara tuntas.

Ingatan akan penderitaan (memoria passionis) mengantar orang Papua kembali ke masa lalu, masa mereka mengalami kemerdekaan. Di sinilah benih-benih pergerakan kemerdekaan kembali bergema. Penderitaan membangkitkan semangat untuk berjuang merebut kemerdekaan.

Peningkatan kesejahteraan

Filosofi yang dibangun oleh Indonesia dan para pejuang pembebasan Papua Barat adalah prinsip harga mati. Bagi Indonesia, NKRI harga mati. Demikian halnya Papua Merdeka adalah harga mati bagi pejuang pembebasan Papua. Setiap pihak bersikukuh dan mengklaim pihaknya di posisi paling benar. Dalam situasi ini perlu dicarikan alternatif, jalan tengah, guna meredam sekaligus mempertemukan pihak-pihak yang mengklaim sebagai yang paling berhak atas Papua.

Pembenahan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan orang Papua merupakan alternatif penting dalam membangun Papua yang adil dan jujur. Juga peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan yang baik harus segera dilaksanakan.

Mengherankan, otsus Papua sudah berjalan hampir delapan tahun. Pada saat bersamaan dana yang dialirkan sebanyak Rp 18 triliun lebih, tetapi tidak mampu memperbaiki nasib orang Papua yang hanya berjumlah 1,5 juta. Aneh tetapi nyata. Lalu, di mana letak kekeliruan pelaksanaan otsus bagi Papua?

Pemerintah Indonesia perlu membuka dialog bagi orang Papua. Segala kesepakatan yang terkait kehidupan dan masa depan orang Papua harus dilahirkan melalui dialog. Tanpa dialog, deklarasi Papua Tanah Damai yang dicanangkan para pemimpin agama di tanah Papua tidak akan terwujud. Karena itu, pemerintah pusat perlu mendengarkan suara orang Papua yang tiap hari berteriak meminta dialog yang adil dan jujur di Papua. Dialog merupakan solusi untuk berbagai persoalan di Papua.

Apakah perdamaian dan kesejahteraan akan lahir di atas tanah Papua yang hingga kini masih dilanda penderitaan karena ketidakadilan?

PETRUS PIT SUPARDI Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur Abepura, Papua Kompas,11 Agustus2009

Jangan Biarkan, Sabang Tinggal Kenangan

2009-09-25T16:12:00.002+07:00

Jalan Perdagangan, Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam, awal Agustus. Jarum jam menunjuk pukul 20.00. Kendaraan dan pedagang berebut tempat di jalanan ini. Satu-dua toko masih membuka pintu, terhalangi pedagang kaki lima yang memenuhi separuh badan jalan dan trotoar. Malam itu, lagu Tak Gendong milik Mbah Surip yang sedang ngetop-ngetop-nya terdengar nyaring dari salah satu lapak penjual cakram padat. Di sini, sekeping cakram padat bajakan dihargai Rp 10.000, sedikit lebih mahal ketimbang seporsi sate gurita bersaus kacang lengkap dengan irisan lontong yang hanya Rp 7.000.
Jalan Perdagangan adalah jantung perekonomian Sabang. Beberapa gedung di jalan itu juga adalah kantor perdagangan asing pada awal tahun 1900-an. Bila kita berjalan sedikit ke arah barat, bisa ditemukan gudang tua yang sebagian besar tak terawat meski beberapa di antaranya masih digunakan.
Sabang dengan sisa keramaian di Jalan Perdagangan adalah nukilan masa lalu yang indah. Bagi Mustofa (60), Sabang kini sama sekali tidak ada apa-apanya. Yang tersisa di Sabang saat ini belum ”seujung kuku” kejayaan Sabang di masa lalu. Pada periode 1970-an, Sabang adalah kota pelabuhan yang ramai. Aktivitas perdagangan dihidupkan oleh kemudahan masuknya barang impor berharga murah.
Sejak akhir era 1970-an sampai menjelang era 1990-an sering kali Mustofa, yang pegawai di salah satu badan usaha milik negara (BUMN), kerap pergi-pulang Jakarta-Medan-Banda Aceh, termasuk ke wilayah yang dikenal dengan barang impor nan murah. Kala itu, ia mengibaratkan Sabang sebagai sebuah kota yang tidak pernah mati. Seringnya kapal dagang dari berbagai negara, seperti Malaysia dan Singapura, merapat di kota itu membuat Kota Sabang melek 24 jam. ”Kalau tak salah, Jalan Perdagangan adalah jalan yang paling ramai. Di sana pusat penjualan barang impor, murah. Hampir semua ada,” katanya.
Mustofa mengingat Jalan Perdagangan sebagai lokasi penjualan yang padat. Hanya pejalan kaki yang bisa lewat dengan santai di jalanan sepanjang hampir satu kilometer itu. Trotoar di kanan-kiri jalan serta sebagian badan jalan digunakan sebagai tempat berjualan. Barang pecah belah, mulai dari piring, gelas, mangkuk, hingga lampu kristal, berserakan di pinggiran jalan.
Mustofa menuturkan, bila ada kapal barang yang hendak merapat ke pelabuhan, jengek atau kuli barang pelabuhan berlomba mendekat dan membawa barang itu ke daratan. Tak jarang, jengek menaruh barang itu di balik bajunya. ”Sampai-sampai badannya kelihatan gemuk. Kempis lagi setelah barang itu diturunkan di sekitar Jalan Perdagangan,” kenang dia.
Bayangan Jalan Perdagangan sebagai pusat grosir barang impor masih membekas ketika kini jalan ini masih merupakan kawasan utama perdagangan di Pulau Weh atau Kota Sabang. Namun, barang yang dijualbelikan tidak seperti dulu. Meski masih banyak toko kelontong di sana, barang-barang sebagian besar dipasok dari kota-kota di Sumatera dan Pulau Jawa.
Lupakan juga soal mobil impor wah, namun berharga murah, yang dulu pernah jadi ikon Sabang. Tidak ada lagi surga mobil impor dari Singapura, Thailand, dan Malaysia. Mobil yang masuk mangkrak di gudang importir, tidak bisa keluar, karena polisi tidak bisa lagi menerbitkan surat.
Kemandekan Sabang berimbas pada kenaikan harga barang. Dullah, warga Sabang, menuturkan, harga barang bahkan lebih mahal dibandingkan dengan harga barang yang sama di Banda Aceh. Praktis di Sabang hanya gula impor yang masih murah. Satu zak ukuran 50 kilogram, gula impor hanya dihargai Rp 340.000, sementara harga gula lokal di Banda Aceh bisa mencapai Rp 420.000. Harga murah itu hanya bisa dinikmati warga Sabang karena gula impor terbatas bisa diedarkan di Kota Sabang.
Boleh juga mencoba membawanya sebagai oleh-oleh ke Banda Aceh. Namun, cerita ada seorang penduduk yang ditangkap karena membawa gula impor sebanyak tiga zak (saja!) sudah telanjur menyebar di kawasan Pelabuhan Sabang. ”Padahal, berapa sih orang Sabang menghabiskan gula? Gula kalau kelamaan basah, harganya turun,” kata Aching (60), pedagang gula di Jalan Perdagangan.
Kapan hidup lagi?
Sejak benar-benar terhenti pada awal era 1990-an, cahaya Sabang sebagai kawasan pelabuhan bebas redup. Namun, upaya untuk menghidupkan Sabang sebagai pelabuhan bebas kembali muncul awal 2000. Kemunculan itu sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. DPR mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang. Untuk melaksanakan isi UU itu, pemerintah membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang.
Namun, apa lacur. Sejak badan itu berdiri, sampai sekarang kondisi Sabang seperti mati suri. Dana ratusan miliar yang digelontorkan pemerintah untuk menghidupkan kembali kawasan Sabang belum terasa sampai sekarang. Bahkan, sebaliknya, konflik antara manajemen BPKS dan Dewan Kawasan Sabang lebih mengemuka dibandingkan dengan upaya pembangunan kembali kawasan ini. Di tingkat pusat, keinginan DPR mengubah status kawasan pelabuhan bebas Sabang menjadi status kawasan ekonomi khusus menenggelamkan upaya untuk menghidupkan kembali wilayah ini. Puncak konflik adalah permintaan penonaktifan kepala badan oleh Gubernur kepada DPR Aceh untuk kedua kalinya, awal September 2009.
Sekarang Sabang lebih dikenal sebagai salah satu tempat penyelaman yang menarik di Aceh. Kawasan Iboih, Gapang, dan Sumur Tiga menjadi salah satu daya tarik Sabang. Namun, kawasan Gapang mulai ditinggal turis karena lokasi itu tidak dikelola lagi oleh operator asing. Belum ada lagi operator baru untuk mengelola kawasan ini.
Tampaknya warga Sabang masih harus menunggu dalam waktu lama untuk bisa melihat kotanya menggeliat lagi. Konflik lebih mengemuka dibandingkan upaya pembangunan kembali. (Kompas,Mahdi Muhammad/Sidik Pramono)

Jangan Biarkan, Sabang Tinggal Kenangan

2009-09-25T16:12:00.000+07:00

Thailand Selatan Rusuh Lagi, Korban sudah mencapai 3900 orang

2009-09-20T22:20:00.000+07:00

Kerajaan Siam menganeksasi Kesultanan Pattani tahun 1902, Inggeris mengakui kedaulatan Siam atas Pattani tahun 1906, sebagai imbalannya Siam menyerahkan Kelantan, Perlis, Kedah dan Trengganu kepada Inggeris; dari saat itu wilayah tersebut seakan tak terperhatikan oleh pemerintah pusat di Thailand; karena ide dasarnya untuk menganeksasi kesultanan itu juga hanyalah sebagai daerah penyangga bagi Thailand, dari gempuran Inggeris yang pada saat itu telah menduduki Semenanjung Malaya. Wilayah itu kemudian berkembang jadi sarang penyamun, daerah tak bertuan, pusat peredaran narkoba dan tempat persembunyian para buronan. Para PNS dan militer yang ditugaskan ke wilayah itu, juga lebih merasakan sebagai hukuman daripada sebagai bertugas. Situasi politik di Thailand Selatan mulai bergolak setelah Perjanjian Kerajaan Siam-AS tahun 1904 dan 1909 yang mengakui kedaulatan Siam atas Pattani; sejak saat itu perlawanan seporadis sudah mulai tumbuh, utamanya dengan mempertentangkan nasionalisme Melayu lawan Kolonial Siam. Tetapi semua upaya perlawanan itu tak pernah berhasil (kompas,maruli tobing,9/5/2007)
Kini kerusuhan akibat ulah kelompok bersenjata kembali membara di Thailand selatan dalam tiga hari terakhir hingga Jumat (18/9). Empat orang tewas dalam peristiwa itu. Sejak kerusuhan bermotif agama ini muncul awal 2004, korban tewas telah mencapai sekitar 3.900 orang.

Polisi Thailand, Jumat (18/9), melaporkan kelompok separatis menembak mati empat orang, yakni dua polisi dan dua warga sipil, di Thailand selatan. Serangan terjadi di kawasan mayoritas berpenduduk Muslim di perbatasan dengan Malaysia itu.

Empat korban tewas itu ditembak di empat tempat berbeda. Seorang polisi yang sedang mengendarai sepeda motor untuk menjemput istrinya ditembak mati oleh kelompok bersenjata di Provinsi Pattani.

Di tempat lain di Pattani, regu polisi yang berpatroli diserang hingga menyebabkan seorang tewas dan dua lainnya luka-luka.

Masih di Pattani, kelompok bersenjata juga menembak seorang pria sipil di sebuah pasar penyedia bahan pokok. Pria yang menjabat wakil kepala desa itu akhirnya meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Warga sipil lain ditembak mati di toko grosir miliknya di Provinsi Narathiwat oleh dua orang yang menyamar sebagai pembeli.

Pada hari Jumat sekitar pukul 14.15, kelompok separatis juga meledakkan sebuah bom di pinggir jalan desa Jampun Ban di Tambon Thathong, Distrik Raman. Mereka hendak menyerang tujuh tentara dari satuan pengawal guru yang sedang mengendarai sepeda motor menuju Ban Jampun School.

Kantor dibakar

Sekelompok tentara yang akan mengawal guru-guru pulang dari sekolahnya itu dilempari sebuah bom rakitan lalu diikuti serangkaian tembakan. Sempat terjadi kontak senjata selama lima menit. Sekalipun berhasil memukul mundur kelompok separatis itu, tiga tentara terkena luka tembak, yaitu Sersan Arif Teng (26), Sersan Bunya Niloh (25), dan Sersan Jaturong Bungkaew (25).

Pada Jumat sore, sekelompok orang tidak dikenal juga membakar kantor Administrasi Tambon Yarang di Pattani. Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api. Sebelumnya, beberapa warga desa setempat mendengar ada serentetan tembakan senjata api, diduga dari kelompok militan.(AFP/The Nation Online/CAL)

Bagaimana Pertahanan dan Keamanan Suatu Bangsa Kian Melemah

2009-09-16T16:19:00.002+07:00

Oleh Harmen Batubara
Bangkok, Selasa - Kabinet Thailand hari Selasa (15/9) menyetujui diterapkannya Undang- Undang Keamanan Khusus guna mengantisipasi demonstrasi besar-besaran yang kemungkinan akan digelar pendukung mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra akhir pekan ini. Kabinet menyetujui diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Khusus ini selama lima hari, mulai Jumat (18/9), di distrik sekitar kantor Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva. ”Kami ingin memastikan bahwa kami berniat menyelesaikan persoalan itu dengan segera bila perlu,” kata juru bicara pemerintah, Supachai Jaisamuth.

Penggunaan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri (Internal Security Act/ISA) ini memungkinkan aparat keamanan Thailand membatasi ruang gerak para demonstran. Bahkan jika perlu bertindak cepat kalau-kalau kelompok anti-pemerintah— yang menamakan diri Front Persatuan untuk Demokrasi Melawan Kediktatoran (UDD) yang juga dikenal sebagai kelompok Kaus Merah pendukung Thaksin—melakukan tindak kekerasan anarki dalam aksi demo mereka akhir pekan ini.
Demonstrasi antipemerintah oleh demonstran Kaus Merah hari Sabtu ini di Bangkok diperkirakan bakal menjadi aksi demo terbesar, sejak aksi unjuk rasa yang membuat 120 orang cedera di luar Kantor PM Abhisit April lalu.
Kita melihat ini dari jauh, dari Indonesia yang kebetulan belum mengalami gejolak yang mengganggu keamanan dan pertahanan seperti di negeri gajah putih itu. Pada dasarnya adalah pada elite politik yang terkooptasi dengan kepentingannya masing-masing. Saya lalu ingat ketika, Negara kita melaksanakan pemilu 2009. Di satu sisi sangat disayangkan tidak profesionalnya KPU, tetapi untunglah para calon presiden kita itu mau memakai cara-cara demokrasi dan cara damai. Kalau saja mereka sakit hati, dan menggalang anak buahnya untuk melakukan protes? Alangkah kisruhnya Negara kita. Sekali lagi, para elite politiknya. Kalau suatu bangsa tidak mendasari niatnya dengan pertimbangan yang baik, maka suatu bangsa akan mudah carut marut.
Negara kita sebenarnya, punya banyak masalah, mulai dari persoalan saparatisme, sentiment agama, masalah HAM yang belum terselesaikan, suku isme, dan pembangunan yang jawa sentries dll. Semua ini memerlukan aturan main, peraturan dan UU yang harus di tegakkan. Tetapi satu hal yang agaknya belum kita miliki adalah penetrapan rambu-rambu aturan yang kuat. Terus terang aparat penegak hukum itu, masih sangat diwarnai oleh arahan pimpinan. Artinya masih sangat tergantung situasional. Meski baru embriyo tetapi kita sudah melihat kian kuatnya “dorongan” kepentingan sektoral, atau atas nama kepentingan sektornya masing-masing. Misalnya kita angkat saja “perseteruan” antara Polisi dan KPK. Di satu sisi hal ini sangat baik, artinya semua sama di mata hukum. Kalau dia salah dan kita bisa menindak ya tindak. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita salah, kita juga bisa ditindak. Tetapi kalau gejala ini tidak bisa dikelola dengan benar, maka ia akan bisa menjadi seperti antara TNI dan Polri. Benih-benih ketidak senangan antara satu sama lain itu terus menumpuk dan kian menumpuk. Kalau gejala seperti ini terus berlanjut, maka suatu saat simpul-simpul ketidak saling senangan itu akan bermuara pada “munculnya” tokoh-tokoh yang di dukung oleh kepentingan yang berbeda, oleh “dendam” yang berbeda. Sehingga akan jadilah seperti apa yang kita lihat di Thailand saat ini.

RUU Rahasia Negara dan Keamanan Nasional

2009-09-10T22:32:00.001+07:00

Oleh Jaleswari Pramodhawardani

Pada usia 64 tahun Indonesia, kita kian menyadari, betapa mahal harga sebuah ”keamanan nasional”.

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan pentingnya keamanan nasional. Intinya, negara diberi wewenang luas mempertahankan keamanan nasional.

Namun, menyoroti 64 butir penggolongan ”rahasia negara” dalam draf RUU Rahasia Negara versi Agustus 2009, anggaran kita akan tersedot untuk perlindungan bila diberlakukan. Kerahasiaan berlebihan berdampak pada biaya amat besar dan akan memengaruhi anggaran.

Apalagi perlindungan terhadap kerahasiaan informasi digolongkan beban signifikan terhadap pemerintah. Ini meliputi keamanan personel, keamanan fisik, keamanan informasi, pelatihan, manajemen, dan perencanaan. Di AS, menurut penelitian Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) tahun 2007,

untuk membuat dan melindungi kerahasiaan informasi negara menyedot anggaran di atas 9,9 miliar dollar AS.

Harga sosial-politik

Namun, yang lebih penting adalah harga sosial politik. Banyak kalangan mengkhawatirkan kehadiran RUU Rahasia Negara. Pertanyaan yang muncul, bagaimana rahasia negara didefinisikan? Apa saja yang masuk klasifikasi ”rahasia negara”? Siapa yang memiliki otoritas untuk menggolongkan informasi ke dalam rahasia negara? Bagaimana membedakan kepentingan negara dengan kepentingan pemerintah yang berkuasa? Siapa pengontrolnya? Pers? Pers dapat dijerat pasal membocorkan rahasia negara.

Kecemasan publik bisa dipahami karena suatu informasi— dalam hal apa pun—yang telah ditetapkan sebagai rahasia negara akan terlindung dari jangkauan publik. Bagaimana bila informasi yang ditetapkan itu dibutuhkan penegak hukum atau masyarakat guna mengungkap pelanggaran hukum berat atau penyalahgunaan kekuasaan?

Berbagai pertanyaan itu harus dijawab. Bila tidak, UU Rahasia Negara akan membelenggu, bahkan mematikan hak publik untuk mendapat informasi dan dapat disalahgunakan oleh penguasa guna meredam sikap kritis seperti terjadi pada zaman Orde Baru. Pemerintah perlu menanggapi kecemasan ini secara arif.

Sebuah keharusan

Dalam situasi seperti itu, UU Rahasia Negara juga menjadi sebuah keharusan. Mengapa?

Yang utama, kita telah memiliki UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pasal 17 UU itu mencantumkan tentang informasi publik yang dikecualikan. Secara eksplisit, pasal ini mengatur hal-hal yang menjadi ”rahasia negara” dengan 10 kategori kerahasiaan. Ke-10 kategori kerahasiaan itu masih amat umum dan mengundang multitafsir. Maka, beberapa analis militer mengusulkan agar menjadi UU Perlindungan Informasi Strategis. Jadi, RUU Perlindungan Informasi Strategis/RUU Rahasia Negara akan mengatur, mengawasi, dan ketat membatasi hal- hal yang dikecualikan dalam UU KIP. Ketiadaan RUU ini akan kontraproduktif dengan semangat keterbukaan dan kebebasan mengakses informasi....

Dilanjutkan atau ditunda?

Ada hal-hal penting yang perlu dicermati dalam pembahasan RUU Rahasia Negara.

Pertama, RUU ini harus memuat semangat The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information. Prinsip-prinsip Johannesburg yang telah diakui dunia internasional dan diterima banyak negara ini menghendaki adanya prinsip maximum access and limited exemption, di mana semua informasi yang dipegang pejabat publik pada dasarnya terbuka. Pengecualian bersifat ketat dan amat terbatas hanya untuk melindungi kepentingan keamanan nasional yang sah, memperkuat kapasitas negara dalam menanggapi ancaman bersenjata, dan terjaminnya kepentingan publik.

Faktanya, perluasan kerahasiaan negara terjadi dalam beberapa area. Misalnya, definisi rahasia negara sendiri; klasifikasi jenis informasi ”rahasia”, termasuk kategori baru yang ”tidak termasuk rahasia” yang akan membahayakan kebebasan mengakses informasi penting bagi publik, perluasan klasifikasi, dan mereduksi fungsi pengawasan parlementer/DPR maupun badan pengawas independen.

Kedua, jika UU Rahasia Negara menjadi sebuah keharusan, pertanyaannya adalah, apakah pembahasannya perlu dilanjutkan atau ditunda? Jika dilanjutkan, apakah waktu yang terbatas memungkinkan anggota dewan menyelesaikan tugas penting dan rumit ini dengan perbaikan mendasar atas beberapa pasal krusial dalam draf itu? Apabila ditunda, apakah kita siap memberi kebebasan seluas-luasnya kepada presiden dan lembaga negara untuk menafsirkan sendiri ”rahasia negara” hanya berdasar pasal pengecualian UU KIP dalam lima tahun ke depan? Sebuah pilihan sulit, tetapi harus diputuskan.

Akhirnya, kebebasan dan keamanan merupakan elemen yang saling menguatkan. Nilai-nilai inilah yang harus tetap tinggal di Indonesia. Keduanya perlu kita desakkan melalui RUU ini.(Kompas, Senin, 24 Agustus 2009) Jaleswari Pramodhawardani Peneliti LIPI

Utang Rp 1 Triliun untuk Alutsista Pertahanan

2009-09-07T21:31:00.001+07:00

Jakarta, Kompas - Pemerintah memastikan pagu anggaran untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI senilai Rp 1 triliun pada tahun 2010 akan diperoleh dari utang dalam negeri. Departemen Keuangan mengupayakan agar sumber utang tersebut berasal dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

”Pembiayaan melalui utang dari dalam negeri tersebut sudah memiliki dasar hukum, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang pinjaman dalam negeri. Tahun 2010 akan kami gunakan untuk pengadaan alutsista yang dibuat di dalam negeri,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto di Jakarta, Jumat (4/9).

Menurut dia, selain dari bank BUMN, pihaknya juga tetap membuka kemungkinan memperoleh pinjaman dari pemerintah daerah yang mengalami surplus keuangan melalui penerbitan obligasi khusus. Namun, pinjaman dari pemerintah daerah tidak menjadi prioritas untuk sementara waktu. ”Pembiayaan di dalam negeri ini tergolong model baru yang kami kembangkan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber dana yang ada di dalam negeri,” ujar Rahmat.

Rusia

Direktur Utang dan Hibah Ditjen Pengelolaan Utang Depkeu Maurin Sitorus mengatakan, pemerintah juga masih memiliki pagu pinjaman dari Rusia yang khusus diberikan untuk pengadaan alutsista. Perjanjian pembiayaan alutsista dengan Rusia dilakukan tahun 2007 dengan nilai pagu sebesar 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 10 triliun.

”Hingga saat ini baru terpakai 100 juta dollar AS sehingga masih ada sisa pagu sebesar 900 juta dollar AS yang bisa dimanfaatkan. Pembicaraan akan terus dilakukan dengan pendekatan khusus karena Rusia merupakan negara kerap memberikan persyaratan unik,” ujarnya.

Rusia memberikan pinjaman 1 miliar dollar AS untuk pengadaan alutsista bagi Indonesia periode 2007-2010. Pinjaman ini merupakan bagian dari komitmen perjanjian kerja sama yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Vladimir Putin pada 1 Desember 2006 (Kompas, 7/9/2007).

Saat itu Dephan berencana menggunakannya untuk membeli 10 helikopter MI-17-V5 dan 5 helikopter MI-35P beserta persenjataannya untuk TNI AD, 2 kapal selam kelas Kilo dan 20 kendaraan infanteri tempur BMP-3F untuk TNI AL, serta 6 paket peralatan terbang dan persenjataan Sukhoi untuk TNI AU.

Di balik jual beli itu, Jasa Federal untuk Kerja Sama Teknis Militer (Federal Service for Military Technical Cooperation) Rusia diharapkan menjadi pintu masuk satu-satunya dalam merumuskan dan menyelenggarakan pengadaan peralatan militer bagi Indonesia. (OIN, Senin, 7 September 2009)

Terorisme, Pelibatan TNI Dipertanyakan

2009-09-01T22:39:00.000+07:00

Oleh : Harmen Batubara
Budaya atau katakanlah karakter militer berbeda di setiap negara, hal itu sangat diwarnai oleh kematangan bangsa itu dalam berdemokrasi. Di Amerika, dia tidak ada bedanya dengan mesin perang. Apa kata undang-undang, itulah yang mereka lakukan. Di Thailand beda, militer merupakan arus utama poros kekuatan politik, mereka terlibat politik praktis secara langsung meski dalam prakteknya mereka mempergunakan “tameng”. Di Filipina berbeda lagi, militer mereka campuran, ada saatnya berada pada poros utama, tetapi kemudian mereka mengambil tempat secara tepat, sesuai amanat konstitusi.
Indonesia juga berbeda, dahulu dia berada pada poros utama, tetapi murni memaainkan politik Negara. Tetapi pada orde baru, militer sepenuhnya jadi alat penguasa. Para petingginya, haruslah dapat restu dari pemegang kekuasaan. Era itu kemudian berahir, saat orde baru terkena arus reformasi. Sesuai pengamatan saya, maka Pangdam pertama produk reformasi, yang tidak memerlukan izin dari cendana adalah Pangdam IV/Diponegoro, kala itu Bibit Waluyo. Nah pada era reformasi, militer di Indonesia belum menemukan jati dirinya.
Di satu sisi para pimpinannya sangat konsern dengan UU, tetapi di lapangan, persoalan yang muncul begitu banyak dimensinya. Secara sederhana dapat dikatakan, UU belum bisa mengakomodasi dinamika yang ada. Maka jadilah militer Indonesia, serba canggung. Dalam hal tupoksinya atau dalam Operasi Militer Perang, jelas dan rentang komandonya ada di sana. Mereka menguasai bidangnya. Kalau kita boleh menilai, kekuarangannya adalah pada kemampuan teknologi dan ketrampilan perang sekala besar. Mereka terbatas pada alut sista dan kesempatan berlatih yang semestinya.
Nah untuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP), maka banyak hal yang belum terdefenisikan. Sesuai UU TNI, ada tugas-tugas OMSP tetapi sangat banyak yang melakukan kritisi. Salah satunya media massa, dan LSM. Di satu segi hal seperti itu sebagai pertanda demokrasi, tetapi di segi lain banyak hal yang jadi sebatas wacana, maju gak bisa mundur juga kena. Salah satunya adalah pelibatan TNI dalam melawan Terorisme.
Penilaian itu dilontarkan dalam jumpa pers yang digelar di Kantor Kontras, Jakarta, Kamis (27/8), yang diikuti perwakilan sejumlah lembaga swadaya masyarakat, seperti Mufty Maakarim (IDSPS), Edwin Partogi dan Oslan Purba (Kontras), dan dosen pascasarjana UI Bidang Kajian Ilmu Kepolisian, Bambang Widodo Umar.

Kekhawatiran itu terutama terkait kemungkinan terjadinya intimidasi, salah tangkap, penculikan, dan penyiksaan yang bisa saja dilakukan militer saat mereka diterjunkan mengejar anggota masyarakat yang masih diduga pelaku teroris. Menurut Oslan, militer masih sangat tertutup, terutama terkait pertanggungjawaban berbagai pelanggaran HAM masa lalu yang mereka lakukan.
Malah Bambang Widodo Umar mempertanyakan adanya anggapan militer lebih punya kemampuan dalam menangani aksi teror daripada polisi. Anggapan itu muncul bahkan dengan mengilustrasikan ”kesuksesan” ABRI pada masa lalu dalam Operasi Woyla. Lebih ruwet lagi ketika media mengutif ucapan Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen “Selama ini TNI, menurut Sagom, tidak pernah mengatakan akan bergerak sendiri menangkap pelaku aksi terorisme, apalagi ”mengemis” untuk minta dilibatkan. Tidak hanya itu, TNI selama ini juga tidak pernah mendeklarasikan lebih jago menghadapi terorisme.(Kompas, Jumat, 28 Agustus 2009).
Sekali lagi itulah demokrasi, semua boleh ngomong, entah itu dengan nada melecehkan, atau memang muncul dari kehawatiran yang tulus. Militer itu memang bagian dari mesin perang. Sekali ia bertindak, tidak ada yang namanya masalah abu-abu, hitam atau putih. Dia atau saya yang mati duluan. Apa yang telah militer lakukan, tidak bisa di ukur. Sama ketika polisi menghabisi Ibrohim, gaya militernya sangat kental. Hancurkan, habis perkara. Kalau anda berara pada pihak yang berseberangan dengan polisi. Ya sabar sajalah. Semoga Tuhan berkenan memberikan bangsa kita lingkungan yang lebih baik. Nah itu baru polisi. Bagaimana kalau militer? Ya terserah anda yang menilai.
Kuncinya adalah pelatihan, dan profesionalisme serta tataran hukum yang jelas. Sekrang kita belum punya UU kamnas, belum punya UU Komponen Cadangan, belum punya UU Komponen Pendukung. Sementara Negara tetangga telah menatanya dengan rapi, mereka sebut tentara ibu pertiwi, terstruktur dengan baik hingga ke wilayah perbatasannya.
Meski agak ngelantur, masih ingat gak lepasnya pulau sipadan dan ligitan? Salah satu yang jadi bahan pertimbangan mahkamah internasional itu, adalah “jangan berikan pada Indonesia, nanti nasib kedua pulau itu akan terlantar”. Intinya postingan itu ada di sana. Sebagai bangsa, manajemen Negara kita payah. Hal-hal yang mendasar tidak terurus, sementara persoalan-persoalan pernak-pernik malah di besar-besarkan. Dan semangat KKN, koncoisme, meraja lela.Ya separatism memang dapat angin.

Mandiri Berdikari dan Merdeka

2009-08-28T17:47:00.000+07:00

Oleh Siswono Yudo Husodo

Sudah 64 tahun kita merdeka, suatu jembatan emas untuk mencapai bangsa yang antara lain ”berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari)” dalam bidang ekonomi (menurut ajaran Bung Karno dalam Trisakti).

Namun, justru saat ini terasa tingkat ketergantungan kita pada barang-barang impor (yang sebenarnya dapat diproduksi sendiri) amat tinggi. Banyak potensi ekonomi yang sebenarnya mampu kita kelola sendiri diserahkan kepada asing. Memang, pada era globalisasi ini banyak pihak ingin menjadikan negeri ini sebagai pasar bagi produk dan jasa mereka.

Kita telah menjadi bangsa yang kurang percaya diri dengan tingkat ketergan- tungan yang amat tinggi, menjauh dari cita-cita membangun bangsa yang mandiri yang mengelola berbagai potensi ekonomi yang ada pada dirinya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kecenderungan dominasi asing dalam berbagai kegiatan ekonomi kian nyata dan porsi nasional kian menurun.

Sedikitnya ada 23 bank umum nasional dimiliki asing dengan penguasaan di atas 44,5 persen dari total saham yang agresif menggarap pasar hingga ke pedesaan dan menyebabkan menyusutnya pangsa pasar Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di sektor mikro, kecil, dan menengah atau MKM (Kompas, 19/8/2009). Dengan margin imbal hasil lebih besar dari segmen korporasi, bisnis MKM amat menggiurkan dan menjadi motif akuisisi bank lokal oleh investor asing. Banyak BPR gulung tikar.

Ini adalah potret kian terpinggirkannya pelaku usaha nasional sejak pemerintah dipaksa berbagai kekuatan internasional untuk meningkatkan liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi.

Pasar pangan domestik sudah dibanjiri impor, mulai dari daging sapi (30 persen kebutuhan nasional), susu (90 persen), garam (60 persen), kedelai (70 persen), bawang putih hingga gula tebu (40 persen), dan buah-buahan. Sebenarnya, produk-produk itu dapat kita produksi sendiri dan menghemat devisa. Pedagang pasar tradisional di kota-kota besar sudah merasakan hebatnya dampak kehadiran hypermarket milik asing....

Sebagai negara yang telah berpengalaman lebih dari 100 tahun di bidang eksploitasi migas, dari 120 KPS (kontraktor profit sharing), 90 persennya milik asing. Produksi minyak kita juga terus turun, dengan cost recovery (biaya yang ditanggung pemerintah) meningkat tinggi. Dalam RAPBN 2010, pemerintah menetapkan biaya cost recovery 13,1 miliar dollar AS, naik dari 11,05 miliar dollar AS tahun 2009. Ini hanya untuk meningkatkan produksi minyak 5.000 barrel per hari dan gas 232 MMBTU per hari.

Dari total produksi nasional sekitar 1 juta barrel/hari, yang dihasilkan Pertamina hanya 75.000 barrel/hari, sama dengan Medco, swasta nasional. Mayoritasnya asing, terbesar Chevron, 450.000 barrel/ hari. Secara bertahap, ladang minyak dan gas nasional kita dikuasai asing karena aturan untuk menggarap berbagai proyek eksplorasi minyak bumi dan gas di Tanah Air harus melalui tender internasional.

Mayoritas pertambangan perak, nikel, batu bara, dan lainnya juga dikelola asing, bahkan tembaga dan emas, 100 persen dikuasai asing (Freeport dan Newmont). Perkebunan kelapa sawit 30 persennya dimiliki perusahaan asing, padahal kebun sawit efektif untuk pemerataan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui konsep inti plasma. Kini ada sekitar 300.000 TKI terampil bekerja di kebun-kebun sawit di Malaysia. Jika saja, dulu, masing-masing diberi kesempatan membeli kebun sawit yang dilelang amat murah oleh BPPN seluas 2-3 ha/KK, tentu naiknya harga CPO sampai tiga kali lipat dinikmati petani kita sendiri.

Sektor telekomunikasi yang amat menguntungkan juga sudah jatuh ke tangan asing. Tragisnya, saat kita ingin memilikinya kembali, pihak asing menawarkan dengan harga berlipat.

Mengavling laut

Indonesia telah membiarkan berbagai kebijakan ekonomi diatur konsultan asing. Bertahun-tahun mereka ada di sejumlah instansi pemerintah. Ini menghapus banyak sektor dari daftar negatif bagi investor asing tanpa memperkuat pengusaha lokal dan mengobral aset ekonomi yang amat prospektif dengan harga amat murah. Pengusaha Indonesia juga terkendala dengan mahal dan seretnya kredit.

Pemerintah bersemangat mengundang investor asing, sementara modal amat besar pengusaha nasional disimpan di luar negeri.

Menteri Kehutanan menawarkan ratusan ribu hektar lahan kepada investor asing untuk bidang perkebunan. Bila hal ini tak dikoreksi, dalam tempo singkat perkebunan di Tanah Air akan dilahap asing. Pertanyaannya, apa bedanya dengan masa penjajahan Belanda?

Kini sedang berkembang diskusi untuk mengavling laut dan menjualnya kepada investor. Tak terbayang bila sebentar lagi pengelolaan laut dan kekayaan di dalamnya juga dikuasai asing. Sekarang saja ruang perairan kita praktis dikuasai asing. Sekitar 96,6 persen muatan angkutan laut dari Indonesia ke luar negeri diambil kapal asing dan 46,8 persen muatan laut dalam negeri dikuasai kapal berbendera asing (Media Indonesia, 6/12/2007).

China, negara yang bersama-sama kita melakukan liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi, tidak mengalami hal seperti itu. China berusaha agar kegiatan ekonomi dikuasai warga sendiri dan menghindari intervensi asing dalam kebijakan ekonomi. Kepemilikan asing dalam jumlah mayoritas relatif tak diizinkan.

Syarat investasi asing di China untuk otomotif tidaklah ringan. Para investor wajib memiliki mitra lokal dan melakukan alih teknologi dalam jadwal ketat. Kini, China menjadi produsen otomotif mandiri dan berdaya saing tinggi.

Saya berdoa agar di tengah persaingan sengit dalam memperebutkan dana dan investasi asing, pemerintah dapat bertindak tepat dalam melindungi pelaku usaha domestik. Jangan sampai demi meningkatkan pertumbuhan PDB, BUMN dijual murah, porsi mayoritas asing diizinkan pada lebih banyak sektor, bahkan instrumen untuk melindungi pelaku dalam negeri berupa daftar negatif investasi asing dihapus seluruhnya.

Kita perlu membangun kesadaran umum bahwa kita memiliki pasar amat besar, kaya sumber daya alam. Dan potensi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan harus pertama-tama digunakan untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat sendiri.(kompas, Senin, 24 /8/ 2009)
Siswono Yudo Husodo Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Pancasila

Tak Dihadiri Mantan Presiden, Momentum Dalam Persiapkan Kader Pemimpin

2009-08-23T19:58:00.001+07:00

Jakarta, Kompas - Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan inspektur upacara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8), tidak dihadiri para mantan presiden.

Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri untuk kelima kalinya tidak hadir memenuhi undangan. Menurut Guruh Soekarnoputra yang hadir dalam acara itu, Megawati menggelar dan memimpin sendiri upacara peringatan detik-detik Proklamasi bersama Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kebagusan, Jakarta.

Guruh datang bersama Sukmawati Soekarnoputri. Keduanya selalu hadir selama lima tahun pemerintahan Yudhoyono. Sebelumnya telah datang Dewi Soekarno (salah satu istri Presiden Soekarno), Rachmawati Soekarnoputri, dan Bayu Soekarnoputra. Rachmawati sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden juga selalu hadir dalam lima tahun pemerintahan Yudhoyono.

Dua mantan presiden, yaitu BJ Habibie dan KH Abdurrahman Wahid, yang pernah beberapa kali hadir dalam upacara itu, kini berhalangan. Habibie tengah berada di Jerman, sedangkan Abdurrahman masih terbaring sakit.

Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden Yudhoyono menegaskan, perayaan Hari Ulang Tahun Ke-64 RI diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kembali persatuan pasca-Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009.

Diguyur hujan

Pada acara malam hari, sebelum Presiden dan Wapres yang didampingi Ny Ani Yudhoyono dan Ny Mufidah Jusuf Kalla menerima ucapan selamat dari para duta besar dan perwakilan negara sahabat, hujan deras tiba-tiba turun dan membasahi seluruh areal taman tengah Istana, termasuk meja-meja dan kursi para tamu undangan serta panggung tempat pertunjukan orkestra yang dipimpin Dwiki Dharmawan.

Pemusik dan penyanyi yang tengah memainkan sejumlah lagu sebelum acara dimulai berlarian untuk berteduh.

Presiden dan Wapres berkoordinasi dengan protokol dan sejumlah ajudan untuk mempersiapkan tempat resepsi kenegaraan. Sambil tersenyum, Presiden dan Ny Ani Yudhoyono mengawasi taplak meja dan kursi diganti dengan cepat. Gelas-gelas yang bercampur dengan air hujan diganti. Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal sempat meminta maaf kepada para tamu dan meminta mereka menunggu sambil meja dan kursi kembali dipersiapkan....

Lahirkan pemimpin

Sejumlah politisi muda, yaitu Yuddy Chrisnandi (Partai Golkar), Budiman Sudjatmiko (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), dan Lukman Hakim Saifuddin (Partai Persatuan Pembangunan), dalam perbincangan dengan Kompas, Senin (17/8), menyampaikan refleksinya terkait HUT Kemerdekaan Indonesia. Menurut mereka, partai politik saat ini terjebak pada kepentingan pragmatis dan melupakan tugas pentingnya untuk melakukan pendidikan politik dan membangun sistem pengaderan yang mampu melahirkan calon pemimpin berkualitas.

Yuddy mengakui, saat ini parpol belum mampu menjadi institusi yang mampu mengartikulasikan suara rakyat. Parpol juga tidak mampu menyediakan calon pemimpin nasional yang mumpuni. Bahkan, parpol juga tidak mampu melakukan pengaderan terencana untuk regenerasi kepemimpinan internalnya. ”Parpol lebih asyik berkolaborasi dengan kepentingan jangka pendek daripada memperjuangkan demokrasi kerakyatan yang sesungguhnya. Parpol terjebak pada pragmatisme sempit materialistis, tidak lagi ideologis,” katanya.

Ini semua karena pemimpin parpol tidak berorientasi pada strategi mempersiapkan sumber daya manusia parpol yang berkualitas dan berintegritas. Kondisi ini pada akhirnya melemahkan daya tawar parpol sendiri di mata kekuasaan.

Lukman menilai parpol terlalu tersita perhatiannya pada upaya menggapai dan menyikapi secara kritis pemerintahan. Parpol kurang memerhatikan pendidikan politik pada rakyat, sementara rakyatnya dididik pihak lain dengan ajaran atau paham yang justru bisa menimbulkan disintegrasi bangsa. Pada masa mendatang, lanjutnya, parpol dan semua elemen bangsa harus lebih mengintensifkan pendidikan wawasan kebangsaan dengan bertumpu pada nilai-nilai moralitas dan spiritualitas yang benar. ”Dengan begitu, keindonesiaan kita tidak terkoyak oleh paham ekstrem garis keras,” katanya.

Budiman berpandangan, pembangunan kepartaian di Indonesia seharusnya mampu melahirkan kader-kader yang bisa menjadi pemimpin bangsa untuk menjalankan amanat tujuan dari kemerdekaan yang diamanatkan UUD 1945.

Kemerdekaan itu memberi amanat kepada bangsa Indonesia untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. ”Setelah 10 tahun hidup dalam sistem multipartai, kualitas kader parpol masih dipertanyakan,” ucapnya.

Sekarang ini bahkan ada kecenderungan orang lebih memercayai apa yang disebut sebagai kaum profesional ketimbang orang partai, misalnya untuk menduduki jabatan menteri. Ada kesan kuat bahwa orang partai politik itu tidak profesional.

Karena itu, pola perekrutan dan pengaderan kepartaian harus dibenahi. ”Harus diakui sampai hari ini belum banyak prasyarat keteguhan ideologis dan keterampilan teknis itu bisa dipenuhi kebanyakan parpol kita. Ada juga orang berpartai sekadar untuk membangun jaringan bisnis tanpa visi bangsa. Logika seperti ini bukan logika seorang kader partai yang militan dan progresif,” katanya. (INU/DAY/HAR/SUT, Selasa, 18 Agustus 2009)

Tanah Air Merdeka,

2009-08-18T00:30:00.003+07:00

Oleh : Sukardi Rinakit

Malam. 11 Agustus 2009. Seorang teman mengajak menonton peluncuran film Merah Putih. Sebuah film perjuangan yang dimaksudkan untuk meneguhkan pewarisan ingatan tentang nasionalisme dan terbentuknya republik. Sebuah upaya untuk melawan lupa atas sejarah bangsa dan kebinekaan Indonesia.

Hal yang membuat saya terkejut, kognitariat (pekerja otak) di belakang pembuatan film tersebut adalah Hasyim Djojohadikusumo. Ini menambah daftar panjang ”orang-orang yang tak terduga” di dalam catatan penulis. Arifin Panigoro, misalnya, secara konsisten menjadikan rumahnya sebagai pusat persemaian intelektual dan gerakan kebangsaan ketika banyak tempat diskusi menjadi layu. Ada juga Franky Welirang yang mencoba membuat gerak kebudayaan tradisional, terutama wayang kulit, agar tetap bisa meliuk di tengah budaya instan yang ganas saat ini.

Pendeknya, ada orang-orang tak terduga di setiap profesi. Seperti ketiga pengusaha tersebut, banyak pula seniman, wartawan, militer, mahasiswa, petani, buruh, intelektual, menjadi orang-orang tak terduga. Suka atau tidak, mereka adalah bagian dari anak bangsa yang begitu mencintai kelangsungan hidup Indonesia. Mereka mencintai Tanah Air merdeka.

Tanpa bendera
Individu-individu yang tak terduga tersebut secara umum mempunyai karakteristik yang sama. Mereka tidak mempunyai bendera khusus sebagai simbol identitas. Eksistensinya tidak disandarkan pada massa golongan. Mereka hadir di ranah kebangsaan bukan karena profesi dan posisinya, tetapi karena tindakannya. Oleh sebab itu, kepemimpinannya dikenal sebagai tanpa bendera.

Idealnya, karakter seperti itu juga dipanggul oleh mayoritas elite, terutama mereka yang di ranah kekuasaan. Sebagai kelompok masyarakat yang sudah mendapatkan privilese, tanggung jawab para elite adalah ikut menegakkan konstitusi dan bukan sekadar mendaku sebagai kelompok yang paling peduli kepada demokrasi.

Sejatinya, yang paling peduli pada kelangsungan praksis demokrasi adalah rakyat dan bukan elite. Ini menyangkut mimpi dan harapan rakyat untuk bisa hidup lebih baik. Sedangkan para elite secara umum tetap bisa menikmati hak-hak istimewa apa pun kondisi politik, ideologi, dan sistem pemerintahan yang berlaku.

Tampaknya, memang diperlukan pembalikan cara pikir seperti itu—bahwa rakyatlah yang sebenarnya lebih peduli kepada demokrasi. Melalui demokrasi, mereka bukan saja mengharapkan pintu-pintu kemakmuran menjadi terbuka, tetapi juga tegaknya keadilan. Semua itu bertujuan untuk memupus kemiskinan dan ketidakadilan hidup, yang karena begitu lama mereka jalani, sampai-sampai sudah diyakini sebagai takdir.

Berbeda dengan kelompok elite tertentu yang hanya memikirkan diri sendiri sehingga seperti katak yang tidak pernah meninggalkan balongnya, para individu pemanggul kepemimpinan tanpa bendera, meminjam istilah yang sering digunakan WS Rendra, selalu berada dalam ranah manjing kahanan (kontekstualitas). Sadar atau tidak, mereka telah menempatkan pluralisme bangsa sebagai koordinat paradigma pembangunan.

Dengan demikian, kalau semua bergerak linier, bukan hanya variabel ekonomika semata yang mereka anggap penting, tetapi juga keadilan. Dalam konteks ini, indikator keberhasilan pembangunan bukan lagi semata-mata pertumbuhan ekonomi sebagai ”tujuan suci”, tetapi kehidupan rakyat yang tenteram, bisa tersenyum, meskipun mungkin tidak kaya raya. Inilah sebenarnya inti sari perasaan merdeka. Baik sebagai individu maupun sebagai bangsa.

Bukan sekadar tanah

Harus diakui secara jujur bahwa sampai saat ini cita-cita proklamasi yang dirumuskan para bapak bangsa masih jauh dari terwujud. Belum semua warga negara bebas dari ketakutan, hidup sejahtera, cerdas, dan berpendidikan.

Namun, semangat dan arah kebijakan yang digariskan setiap presiden membawa perubahan yang lebih baik meskipun terbatas pada sektor-sektor tertentu, terutama menyangkut mekarnya nasionalisme, demokrasi, pluralisme, dan pemberantasan korupsi.

Hipotesis saya, lambatnya bangsa Indonesia mendekati terwujudnya cita-cita proklamasi tersebut disebabkan tidak komprehensifnya kebijakan yang diambil pemerintah. Para pengambil keputusan cenderung fokus pada program aksi kontinental dan mengabaikan maritim. Padahal, konstruksi republik adalah Tanah Air Indonesia. Wilayah, penduduk, dan jiwa kita adalah gabungan tanah dan air. Mengabaikan salah satu unsur tersebut berarti tubuh, pikiran, dan semangat dipastikan limbung. Padahal, kekayaan laut yang kita miliki melimpah, tidak kalah dengan darat.

Mungkin karena kuatnya tarikan kebijakan kontinental tersebut sejak era Mataram, membuat jiwa egaliter pesisiran secara perlahan berubah menjadi penuh tata krama, cenderung siklis, kurang disiplin, dan melodramatik. Semua ini secara alamiah menjauhkan pikiran rakyat dari memori pentingnya peran laut bagi perwujudan cita-cita proklamasi kemerdekaan.

Situasi tersebut diperburuk oleh kecenderungan kita untuk menggemari slogan ”Tanah Merdeka” dan bukan ”Tanah Air Merdeka”. Akibatnya, ketika mengajari anak-anak atau mengajaknya berlibur, kita cenderung mengabaikan laut. Tidak mengherankan ketika mereka tumbuh, memorinya adalah daratan. Kalau suatu saat mereka menjadi perumus kebijakan, paradigma berpikirnya pasti kontinental.

Padahal, pada masa depan, tanpa menggabungkan unsur ”Tanah Air” pada keempat bidang utama (nanoteknologi, bioteknologi, teknologi informasi, dan neuro sains), rasanya sulit bagi kita untuk berkompetisi secara global.

Kalah berkompetisi berarti bangsa ini akan miskin. Anda mau? Saya tidak. Merdeka Tanah Airku!

SUKARDI RINAKIT Peneliti Senior Soegeng Sarjadi Syndica,Kompas, sabtu, 15 Agustus 2009

Masyarakat Kepulauan, Mereka Makin Teralienasi

2009-08-14T20:36:00.002+07:00

Oleh FERRY SANTOSO,Kompas Jumat, 14 Agustus 2009

Pada malam hari, sinar lampu gedung-gedung tinggi menghiasi langit Singapura. Itu terlihat dari Pulau Belakang Padang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Singapura menjadi terang benderang antara lain karena adanya pasokan gas dari Natuna.

Selain itu, sinar lampu kapal-kapal ukuran raksasa dari sejumlah negara yang berlalu lalang di Selat Philips juga memantulkan cahaya di permukaan air laut yang gelap. Kondisi itu menggambarkan kemajuan Negeri Singa dengan berbagai keunggulan, seperti sumber daya manusia, ekonomi, dan teknologi.

Di belahan lain di wilayah perairan Kepulauan Riau (Kepri), Indonesia, terlihat pulau-pulau terbentang luas. Sebutlah seperti pulau-pulau di sekitar Batam, Bintan, dan Karimun.

Rumah dengan fondasi kayu dan penerangan dari genset dengan kapasitas terbatas, atau bahkan lampu teplok, masih menghiasi pinggiran pulau-pulau yang berpenghuni. Masyarakat pesisir yang sebagian besar nelayan tradisional hidup sederhana dengan segala keterbatasan.

Berbagai masalah dihadapi. Dari sarana dan fasilitas bagi nelayan tradisional yang minim, area tangkapan ikan dan budidaya ikan yang semakin sempit akibat pencemaran laut, infrastruktur dasar, pendidikan, hingga akses pekerjaan bagi anak- anak pulau di masa mendatang.

Masyarakat pesisir di wilayah Kepri—berbatasan dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand—tersebar di ratusan pulau yang berpenghuni. Dari catatan yang ada, Provinsi Kepri— dengan luas laut 242.497 kilometer persegi (95 persen) dan luas darat 10.104 kilometer persegi (5 persen)—memiliki 2.408 pulau. Dari jumlah itu, hanya 366 pulau yang berpenghuni. Sebanyak 19 pulau merupakan pulau terluar.

Menunggu bantuan

Mencari hasil laut, seperti ikan dan kepiting, menjadi andalan mata pencarian masyarakat yang hidup di sejumlah pulau tersebut. Mobilitas masyarakat di pulau- pulau ini sangat mengandalkan transportasi perahu kecil (pancung) atau kapal kayu.

Alim (38) bersama rekannya yang tinggal di Pulau Siali, Batam, siang itu mengaku baru saja menangkap ikan dan kepiting di Pulau Labun dengan menggunakan perahu pancung. ”Ikan baru diambil. Sudah dua hari saya pasang bubu (alat tangkap),” kata Alim.

Hasil tangkapan mereka kemudian dijual kepada pengusaha ikan, Kamin (53). Dari hasil penjualan ikan itu, Alim mendapat selembar uang 50 dollar Singapura, dua lembar 10 dollar Singapura, dan selembar uang Rp 50.000.

Namun, Alim sendiri hanya mendapat bagian dari hasil penjualan ikan sebesar 38 dollar Singapura atau Rp 266.000. Sisanya untuk bagian rekannya yang lain.

Uang sebesar itu tak bisa membuat Alim merasa senang. Pendapatannya hari itu belum cukup untuk menutup modal pembelian solar. ”Sekali berangkat memasang bubu, saya perlu modal Rp 500.000. Solar saja sudah Rp 360.000,” kata Alim. Namun, ia masih berharap dapat menjual ikan atau kepiting lagi karena masih ada bubu yang dipasang, tetapi belum diambil.

Ada ribuan penduduk pesisir di Kepri yang berprofesi sebagai nelayan tradisional seperti Alim. Namun, sejauh mana perhatian riil pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, terhadap masyarakat pesisir seperti Alim masih jadi tanda tanya besar.

Meskipun kecewa dan terasing dari bantuan dan perhatian pemerintah, Alim tak patah arang. Ia tetap bersemangat mencari ikan dan kepiting. Bahkan, kecintaan Alim terhadap bangsa dan negara tidak luntur. Semangat keindonesiaannya belum luntur. ”Saya masih cinta Indonesia-lah. Tapi, pemerintah, tolong bantulah nelayan,” katanya.

Akan tetapi, bantuan pemerintah terhadap masyarakat pesisir masih jauh dari harapan. Bantuan yang diperoleh nelayan justru berasal dari sesama nelayan atau pengusaha ikan. Seperti peralatan penangkap ikan yang kini ia miliki didapat dari utang kepada Kamin.

”Kalau tak dibantu Pak Kamin, mana sanggup saya beli bubu Rp 850.000,” ungkap Alim.

Ironis, memang! Selama ini pemerintah selalu menggembar- gemborkan pentingnya pemberdayaan masyarakat pesisir. Namun, kebijakan dan implementasi sering kali tidak sesuai dengan kenyataan.

Bahkan, orang seperti Kamin yang sukses menjadi pengusaha ikan di sana justru dapat bantuan modal dari orang asing. ”Tahun 1995 saya diberi modal oleh Amen, orang Singapura. Semua dikasih. Dari mesin kapal, jaring, hingga uang,” katanya.

Dengan bantuan itu, Kamin dapat mencari ikan, menampung ikan-ikan dari nelayan lokal, dan menjual kepada Ameng di Singapura. Saat ini Kamin menjual ikan kepada pengusaha lain karena Ameng sudah meninggal dunia.

Terpinggirkan

Mencari ikan bagi nelayan lokal di perairan pulau-pulau di Kepri kini kian sulit. Wilayah penangkapan ikan semakin terbatas. Air laut semakin tercemar oleh kapal tanker, kapal minyak, dan pengembangan industri galangan kapal....

Juga akibat pembangunan dermaga-dermaga tambang bauksit di pinggir pantai hutan bakau di wilayah ini. Taruhlah seperti yang banyak terlihat di wilayah Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan.

Area tambang bauksit tumbuh secara sporadis. Tongkang-tongkang pengangkut bauksit berlalu lalang di selat-selat kecil yang menjadi tempat penangkapan ikan.

Akibatnya, usaha tambak ikan kerapu banyak yang gulung tikar. ”Sudah banyak tambak yang kosong. Ikan banyak mati,” kata Benny yang memiliki 74 petak tambak ikan kerapu di perairan Los, Senggarang, masih di wilayah Kota Tanjung Pinang.

Jika pemerintah daerah maupun pemerintah pusat fokus dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir, usaha budidaya tambak ikan kerapu yang berorientasi ekspor itu justru seharusnya digalakkan. Dengan demikian, masyarakat pesisir memperoleh penghasilan lebih baik dan negara memperoleh devisa.

Akan tetapi, dengan maraknya eksploitasi tambang bauksit, masyarakat pesisir semakin terpinggirkan. Masyarakat pesisir atau petambak harus mencari area perairan yang lebih aman atau lebih jauh dari lokasi dermaga atau tambang bauksit.

Pencemaran air laut dari kegiatan tambang bauksit kini menjadi ”momok”. ”Katanya ini daerah maritim, namun sektor perikanan tidak diperhatikan. Air laut pun tercemar,” kata Hendra, seorang pembudidaya ikan kerapu.

Tanpa ada kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah perbatasan, masyarakat pesisir akan semakin terasing di daerahnya sendiri. Masyarakat pesisir sudah sulit mengandalkan laut sebagai ladang mata pencarian.

Dampaknya, masyarakat pesisir akan beralih mencari penghidupan di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Namun, persaingan bekerja di ketiga sektor itu pun semakin ketat. Apalagi, suka atau tidak suka, kualitas pendidikan di pulau-pulau masih kurang.

Musa Jantan, Penasihat Ketua Lembaga Adat Melayu Batam, mengakui bahwa pendidikan anak-anak di pulau-pulau masih rendah. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di pulau-pulau di kawasan ini.

”Kalau dulu, mereka masih bisa menangkap ikan di laut. Tapi sekarang, menangkap ikan sulit karena area tangkapan terbatas,” katanya.

Peningkatan kualitas pendidikan anak-anak pulau memang diperlukan agar anak-anak pulau pun dapat bersaing. Jika tidak, masyarakat pesisir akan semakin teralienasi. Mencari ikan di laut semakin sulit. Mencari pekerjaan di sektor industri, perdagangan, dan jasa pun sulit.

Dampaknya, masyarakat pesisir akan tetap miskin. Sebagai gambaran, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, jumlah penduduk miskin di Kepri pada Maret 2009 tercatat 128.210 orang (8,27 persen).

Jumlah penduduk miskin di Kepri pada Maret 2008 sebanyak 136.360 orang (9,18 persen). Itu berarti, jumlah penduduk miskin turun sebesar 8.150 orang atau 0,91 persen.

Penurunan jumlah kemiskinan itu memang tidak terlalu signifikan. Itu pun masih banyak pihak yang meragukan data tersebut.

Lepas dari itu semua, sesungguhnya kemiskinan akan jauh menurun jika masyarakat pesisir mampu meningkatkan pendapatan dari sektor kelautan dan perikanan. Bukankah itulah yang menjadi potensi dan sumber daya alam yang seharusnya lebih digarap di daerah yang sebagian besar wilayahnya adalah laut?

Kepentingan Nasional, Amanat Undang-undang

2009-08-10T21:14:00.003+07:00

Oleh : Desk Intelligence

Setiap bangsa di dunia ini pastilah mempunyai cita-cita Nasional dan Tujuan Nasional masing-masing. Namun karena di dunia ini terdapat lebih dari 200 negara, maka akan terjadi interaksi baik positif maupun negatif satu sama lain yang memunculkan adanya kepentingan nasional sesuai tahapan waktu dan perkembangan lingkungan strategis global, regional maupun nasional.

Bangsa Indonesia yang menegara dalam wadah Negara Kesatuan RI juga mempunyai cita-cita Nasional dan tujuan Nasional sesuai tang tertera pada alenia ke 4 Pembukaan UUD 1945 yang dapat pula disebut sebagai Kepentingan Nasional yang abadi.

Dalam perkembangan lingkungan yang strategis global, regional maupun nasional termasuk interaksi antar negara, maka muncullah kepentingan Nasional Indonesia yang dinamis yang pada dasarnya terdiri dari tiga serangkai kata yaitu kepentingan Keamanan Nasional, kesejahteraan nasional dan ekonomi nasional.
Sesuai analisa lingkungan strategis, maka pepentingan nasional Indonesia hingga tahun 2009 prioritasnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Survival. Berupa integritas territorial, Keaulatan nasional dan keselamatan segenap bangsa Indonesia.
Vital. Berupa stabilitas regional, stabilitas politik, pembangunan ekonomi dan penegakan hukum.
Penting. Berupa keharmonisan SRA, HAM dan lingkungan hidup
Marjinal. Berupa perdamaian dunia dan ketertiban meluas Indonesia.

Selanjutnya sejalan dengan kepentingan Nasional Indonesia, maka prioritas kebijakan Nasional Indonesia adalah :

Menjaga integritas territorial dan menegakan kedaulatan nasional Indonesia serta membangkitkan ekonomi nasional Indonesia yang didukung oleh politik luar negeri Indonesia dalam mewujudkan stabilitas regional.

Memelihara reformasi menuju masyarakat madani yang demokratis, sejahtera berdasarkan hokum dan stabilitas politik.

Menegakan HAM dan HAWNI, mencegah konflik sosial dan memelihara lingkungna hidup.

Berpartisipasi secara terukur dalam memelihara perdamaian dunia dan keterlibatan meluas Indonesia.

Prioritas kebijakan Nasional Indonesia dijabarkan dalam visi dan misi pembangunan Nasional Indonesia seperti yang tercantum pada rencana pembangunan jangka menengah Nasional (RJPM Nas) tahun 2004-2009 yang substansinya adalah mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratuis serta sejahtera.

Web Gis Intelligence.Com

Kapal Induk China, Bukan Sekedar Prestise

Indonesia Negara Eksportir Alutsista

Melihat Lebih Jelas Revolusi Libya

Nasib Buruh Yang Tidak Pernah Membaik

Peta Bisnis, Peluang Bisnis Yang Perlu Anda Coba

Belajar Bisnis Internet Dengan Gm Susanto

"Beri saya 2 menit Dan Saya Akan Tunjukkan Bagaimana Anda Bisa Belajar Internet Marketing Dengan Mudah Kurang Dari 24 Jam Dari Sekarang"

Pelajari Rahasia Bagaimana Teman saya Bisa Menghasilkan US$ 9,715.68 secara autopilot di account paypal dan akan saya tunjukkan Bagaimana Anda Bisa Melakukannya Juga!GARANSI 100%!

Tanah Ulayat, Tanah Bermakna Bagi Pertahanan Wilayah

TNI Tentara Pejuang atau Profesional

Insiden Bintan, Memahami Persoalan Dua Negara

Peduli dan Bela Nasib Mereka Yang Pro NKRI

Mengjar di Derah Tetinggal, Jangan Pernah Menyerah

Geopolitik AS di kawasan Asean

BNPP, Solusi Pembangunan Di Wilayah Perbatasan

Industri Perkapalan, "Teak Boat" Diminati Korea Selatan

Afganistan Terpuruk karena Konflik dan Korupsi

Kunjungan Obama, Lebih Baik di Tunda ?

China Ditengah Kebersamaan Asean

Militer, Polisi Mustahil Bersama Tangani Operasi Antiteror

Memperkuat Kemampuan Industri Pertahanan Nasional

Kemelut Thailand, Perseteruan Demokrasi dengan Militer

Ancaman Militer China, Kekuatan Pemaksa Di Kawasan

Konflik Masa Datang, Dalam Persfektip Kekuatan Militer

Bangga Jadi Prajurit Keraton Yogyakarta

Ancaman Terorisme Baru

Sustainabilitas Terorisme

Dilema Rumah Negara TNI

Peluang Bisnis, Coba dan Gabunglah

Berakhirnya "Era TNI", Penjuru Yang Berubah

Ancaman Disintegrasi, Melatih Kesiagaan TNI

Keterkaitan Perang Dengan Pengamanan Energi

Rumah Para Purnawirawan, Masihkah Ada Keadilan Itu?

Pertahanan Negara dan Diplomasi

Kapal Perang Indonesia Dipasangi Rudal China

Belajar Dari Kerjasama AS-Pakistan

PPP dan PKB Usulkan Penghargaan bagi KH Abdurrahman Wahid

Penting Bangun Papua, Jangan Hanya Protes Melulu

Pindad Produksi 40 Panser Tahun 2010

Hasan Tiro, Minta Legislatif Memikirkan Rakyat Aceh

KSAD: Akan Ada Kodam Baru di Pulau Papua

Cicak VS Buaya, Itu Memang Bukan Krisis

Kongres AS Mulai Ragu dengan Misi di Afganistan

TNI dan Tantangan Keamanan Regional

Pelaku Separatisme di Papua Terus Diburu

Target Perlukah Di Tentukan

Perhargaan Baru Bagi Beyonce Knowles, Webnya Dimana Ya?

Pulau Papua, Chokepoint Ekonomi Indonesia Masa Depan

Bagaimana kabar pengambilalihan bisnis TNI?

Bersahabat dengan Gempa, bertindaklah sebelum Terlambat

Fenomena perjuangan Papua Merdeka

Jangan Biarkan, Sabang Tinggal Kenangan

Jangan Biarkan, Sabang Tinggal Kenangan

Thailand Selatan Rusuh Lagi, Korban sudah mencapai 3900 orang

Bagaimana Pertahanan dan Keamanan Suatu Bangsa Kian Melemah

RUU Rahasia Negara dan Keamanan Nasional

Utang Rp 1 Triliun untuk Alutsista Pertahanan

Terorisme, Pelibatan TNI Dipertanyakan

Mandiri Berdikari dan Merdeka

Tak Dihadiri Mantan Presiden, Momentum Dalam Persiapkan Kader Pemimpin

Tanah Air Merdeka,

Masyarakat Kepulauan, Mereka Makin Teralienasi

Kepentingan Nasional, Amanat Undang-undang

Pelajari Rahasia Bagaimana Teman saya Bisa Menghasilkan
US$ 9,715.68 secara autopilot di account paypal dan akan saya tunjukkan Bagaimana Anda Bisa Melakukannya Juga!
GARANSI 100%!